Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.233.913. Angka tersebut naik 7,98 persen atau bertambah Rp312.824 dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski mengalami kenaikan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel mengaku masih kecewa dengan besaran upah yang diputuskan pemerintah provinsi.
Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas, menjelaskan bahwa penetapan UMP merupakan instrumen krusial dalam kebijakan ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga daya beli dan memenuhi kebutuhan hidup pekerja, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi yang sehat.
"Karena itu, penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional. Penetapan UMP dan UMSP Sulawesi Selatan Tahun 2027 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Jayadi kepada wartawan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (21/11).
Jayadi menegaskan, keputusan tersebut telah menyerap masukan, pandangan, dan rekomendasi Dewan Pengupahan serta Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, hingga perwakilan buruh. Berdasarkan pertimbangan rekomendasi tersebut dan kondisi ekonomi daerah, Pemprov Sulsel akhirnya menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.233.913 per bulan.
"Besaran itu terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, sesuai ketentuan yang berlaku, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027. UMP Sulsel Tahun 2027 mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen atau setara dengan Rp312.824,46," tegasnya.
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel ini berharap kenaikan tersebut mampu mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas hubungan industrial di Sulawesi Selatan.
Advertisement
Dinilai Angka Jalan Tengah
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402545/original/059205100_1795231582-IMG_20261121_094353.jpg)
Menanggapi ketidakpuasan kalangan buruh, Jayadi menilai hal itu sebagai dinamika yang wajar. Ia menyebut tidak ada satu pun keputusan pengupahan yang bisa memuaskan seluruh pihak secara mutlak.
"Kami menilai inilah angka yang moderat di tengah perdebatan dua kelompok ini. Angka ini tengah-tengah keinginan antara mereka," tuturnya.
Advertisement
Serikat Pekerja Kecewa tapi Tetap Menerima
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402546/original/087690900_1795231582-IMG_20261121_094351.jpg)
Di sisi lain, Ketua KSPSI Sulsel, Basri Abbas, mengungkapkan pihaknya sempat mengajukan tiga usulan terkait UMP Sulsel 2027. Salah satunya adalah usulan kenaikan sebesar 9,79 persen.
"Namun demikian, karena tidak terjadi titik temu antara pengusaha, diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini gubernur yang memiliki kewenangan," kata Basri.
Ia mengaku kecewa karena Gubernur Sulsel hanya menetapkan kenaikan di angka 7,98 persen—lebih rendah dari tuntutan serikat pekerja. Kendati demikian, Basri menyatakan pihaknya tetap menerima keputusan tersebut karena dua usulan lain dari serikat buruh turut diakomodasi.
"Tentu sangat mengecewakan. Namun di sisi lain memang ada dua yang diterima oleh gubernur, berkait upah sektoral dan struktur skala upah untuk pekerja satu tahun," ujarnya.
Selanjutnya, KSPSI akan mengembalikan hasil keputusan ini kepada seluruh anggota di daerah melalui forum rapat pleno. "Dua hari ke depan akan kami umumkan rapat pleno," tutur Basri.
Advertisement
Pengusaha Siap Menjalankan
Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Darwis, menyatakan dunia usaha menerima dan siap menjalankan ketetapan UMP Rp4.233.913 tersebut.
"Jadi apa yang diputuskan pemerintah itu yang pengusaha ikuti, karena pengusaha itu adalah mitra kerjanya pemerintah.Tugas pengusaha itu, Apindo itu adalah mendampingi kerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi," tegas Darwis.
Ia menambahkan, formula perhitungan UMP telah memiliki dasar regulasi yang jelas. Pihak pengusaha dipastikan mendukung kebijakan tersebut selama tidak mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan.
"Perhitungan-perhitungan UMP sudah ada dasar-dasarnya. Ya, mengarah kepada kesejahteraan pekerja dan tentu tidak mengorbankan operasional perusahaan," ucapnya.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402544/original/083032300_1795231581-IMG-20261121-WA0007.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4772207/original/018072400_1710400424-14_maret_2024-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3639145/original/095490400_1637477017-076634800_1479886075-Banner_UMP.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401756/original/082345100_1795150554-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_11.27.13.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8263891/original/080963900_1782028748-Presiden_KSPI__Said_Iqbal-21_Juni_2026b.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9402200/original/021154400_1795171321-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_17.38.39__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5541898/original/065702400_1774924493-IMG_8482.jpeg)