Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli resmi mengirimkan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Dalam aturan baru tersebut, pemerintah menjadikan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta situasi ketenagakerjaan sebagai pijakan utama.
Yassierli menilai perpaduan ketiga faktor itu krusial agar kebijakan pengupahan mampu menjembatani kepentingan pekerja atau buruh sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11).
Pedoman tersebut tertuang dalam Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan pengupahan.
Advertisement
Formula Penghitungan dan Rentang Nilai Alfa
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9392811/original/000812300_1794128504-WhatsApp_Image_2026-11-08_at_09.37.48.jpeg)
Bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2026, penghitungan untuk tahun 2027 mengacu pada formula penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam formula tersebut, angka penyesuaian upah dihitung dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan variabel nilai alfa (α), lalu diterapkan pada upah minimum tahun berjalan. Pemerintah menetapkan rentang nilai alfa berada di angka 0,50 hingga 1.
"Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," jelasnya.
Adapun besaran nilai alfa ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk menghitung UMP, serta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk menghitung UMK. Melalui mekanisme ini, Dewan Pengupahan memegang peran strategis dalam menyesuaikan perhitungan dengan karakteristik ekonomi tiap daerah.
Advertisement
Acuan Data KHL hingga Ketentuan Usaha Mikro
Selain menggunakan rumus penyesuaian, penghitungan upah minimum 2027 juga bertumpu pada data KHL tahun 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disusun menggunakan metodologi akademis. Data tersebut terbagi atas KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk UMK.
Berdasarkan pedoman yang dikirimkan ke daerah, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat ditetapkan oleh gubernur apabila memenuhi persyaratan tertentu, dengan penetapan upah sektoral merujuk pada rekomendasi Dewan Pengupahan.
Menaker turut mengingatkan para kepala daerah untuk mematuhi tenggat waktu penetapan. Seluruh ketetapan upah minimum tahun 2027—baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK—akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil, besaran upah ditetapkan melalui kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Meski demikian, nilai upah yang disepakati tidak boleh kurang dari 50 persen dari upah minimum yang berlaku.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8308685/original/012790900_1782174775-WhatsApp_Image_2026-06-22_at_19.58.42_1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9382368/original/084546200_1792991092-muhammad-arief-4Tk48VSxcjk-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401061/original/093517800_1795062424-Foto_2__8_.jpg.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3681895/original/000076600_1639442374-chris-leipelt-6w_dYdazo20-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3973721/original/053208000_1648106998-20220324-Penerapan-Tarif-Integrasi-Transportasi-Umum-di-Jakarta-IQBAL-6.jpg)