Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disetujui parlemen setelah bergulir selama 18 tahun. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memaparkan bahwa beleid ini tidak hanya menyasar harta hasil korupsi, tetapi juga menjerat aset dari berbagai kejahatan berat lainnya termasuk penipuan digital seperti investasi bodong.
Penjelasan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis. Ia merinci sejumlah jenis kejahatan yang kini masuk dalam ruang lingkup perampasan aset.
"Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya," katanya.
"Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," sambung Habiburokhman.
Menurutnya, perluasan cakupan kejahatan tersebut dirumuskan berdasarkan aspirasi yang datang langsung dari masyarakat.
Terkait kejahatan penipuan berbasis teknologi informasi, Habiburokhman menyoroti maraknya kasus investasi bodong. Ia mengungkapkan, para korban investasi fiktif selama ini sering melapor ke Komisi III DPR lantaran proses pengembalian kerugian mereka kerap tidak optimal.
Advertisement
Jamin Penerapan Aturan
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4490122/original/016962100_1688451308-20230704-Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-Habiburokhman-Faizal-4.jpg)
Untuk menjamin penerapan aturan berjalan lurus, RUU Perampasan Aset menitikberatkan pada prinsip keadilan, pemulihan kerugian, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang. Protokol pengawasan pun diperketat agar instrumen hukum ini tidak diselewengkan saat mulai diberlakukan.
"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," kata Habiburokhman.
Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada Kamis tersebut sekaligus menandai berakhirnya penantian panjang pembahasan regulasi ini di parlemen selama hampir dua dekade.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398468/original/099044000_1794805134-IMG_7085.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9394044/original/008726000_1794284647-IMG_6735.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9371870/original/010081800_1791819988-IMG-20261012-WA0045.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9363982/original/040549400_1790927473-WhatsApp_Image_2026-10-02_at_2.22.32_PM.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9365405/original/010514000_1791176434-017fb301-f9b8-4b28-bc07-5bdf30fe3210.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9391916/original/057054300_1793956143-IMG_3229.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400202/original/010976400_1794980698-Screenshot_20261118-122253_WhatsApp.jpg)