Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset mengatur dua konsep model perampasan aset conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

Akademisi menyoroti 5 pasal kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang berpotensi merugikan masyarakat. Simak mengapa revisi pasal-pasal ini krusial sebelum disahkan.

Pemerintah sebenarnya sudah siap membahas RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset sangat krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

RUU Perampasan Aset kembali menjadi topik hangat di kalangan masyarakat setelah dimasukkan dalam '17+8 Tuntutan Rakyat.

Media sosial pun ramai membahas 17+8 Tuntutan Rakyat ini yang artinya 17 tuntutan rakyat dalam sepekan.

ejumlah organisasi yang hadir itu di antaranya BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Profesor Jawade Hafidz dari Unissula menekankan urgensi Penyederhanaan Birokrasi Perampasan Aset pelaku korupsi. Bagaimana langkah ini bisa mempercepat pengembalian aset negara?

"Pada saat Mayday juga beliau menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen."

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.