Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya tuntas. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi ketuk palu menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11).
Momen pengesahan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah ia menerima laporan rampungnya pembahasan dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan, yang segera disusul ketukan palu tanda sepakat.
Sehari sebelumnya, tepatnya pada Rabu (18/11), Komisi III DPR RI bersama pihak pemerintah sudah menuntaskan pembicaraan tingkat I dan sepakat membawa draf tersebut ke meja paripurna.
Di balik pengesahan ini, terdapat proses maraton yang digelar sejak September 2025. Komisi III tercatat telah mengadakan 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menjaring suara masyarakat, pakar, hingga berbagai organisasi. Sementara di meja panitia kerja (panja), sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) telah dibedah dengan rincian 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus,dan 18 DIM substansi baru.
Advertisement
Rincian Regulasi
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4490123/original/050586600_1688451485-20230704-Wakil-Ketua-Komisi-III-DPR-Habiburokhman-Faizal-5.jpg)
Habiburokhman merinci bahwa regulasi ini memuat setidaknya sepuluh poin bahasan penting. Salah satu sasaran utamanya adalah kejahatan penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang memakan banyak korban di masyarakat.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata dia.
Ia juga menegaskan bahwa aturan perampasan harta ini tidak menghapus jerat pidana bagi para pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Hukuman badan, bahkan hingga ancaman pidana mati sesuai aturan perundang-undangan,dipastikan tetap berlaku.
Sebagai penutup celah penyalahgunaan barang sitaan, undang-undang ini turut menunjuk badan yang berkompeten untuk mengelola aset sitaan secara akuntabel dan profesional. Tugas badan tersebut mencakup siklus pengelolaan secara menyeluruh, dari tahap penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9394044/original/008726000_1794284647-IMG_6735.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9371870/original/010081800_1791819988-IMG-20261012-WA0045.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9363982/original/040549400_1790927473-WhatsApp_Image_2026-10-02_at_2.22.32_PM.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9365405/original/010514000_1791176434-017fb301-f9b8-4b28-bc07-5bdf30fe3210.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9391916/original/057054300_1793956143-IMG_3229.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400202/original/010976400_1794980698-Screenshot_20261118-122253_WhatsApp.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399525/original/058813400_1794902823-4cd74b88-4ff4-4808-9e5a-3bfb2e5b025a.jpg)