RUU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kewenangan dalam RUU Perampasan Aset tidak diberikan secara berlebihan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai RUU Perampasan Aset perlu menyasar kejahatan di luar korupsi. Ia merujuk praktik di AS, Inggris, dan Australia.

Menurutnya, penerapan perampasan aset terhadap berbagai jenis tindak pidana bukan hal yang sepenuhnya baru.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyoroti kekhawatiran publik mengenai RUU Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan atau pemerasan.

Perwakilan AMPB ditemui pimpinan DPR. Ari Sriningsih menyuarakan dua tuntutan soal korupsi dan mengeluhkan akses toilet serta kebutuhan salat.

DPR memastikan RUU Perampasan Aset ditarget diketok paling lambat Desember 2026 usai paripurna dan audiensi dengan AMPB. Begini arahan Sufmi Dasco.

Aliansi AMPB dan ARIP bertemu pimpinan DPR usai demo di Senayan. Ada perjanjian pengesahan RUU Perampasan Aset dengan batas waktu. Ini isinya.

DPR menargetkan RUU Perampasan Aset dapat rampung dan disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Botok Pati membacakan surat komitmen pimpinan DPR terkait RUU Perampasan Aset di depan Gedung DPR RI. Ada janji besar hingga tenggat 15 Desember 2026.

AMPB menuntut RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pimpinan DPR siap mundur bila target gagal.

DPR menyatakan siap menuntaskan, bahkan bicara opsi mundur.

Polda Metro Jaya menerima pemberitahuan demo RUU Perampasan Aset di DPR. Sejumlah lokasi, termasuk Bundaran HI, dilarang jadi titik aksi. Ini penjelasan polisi.

Forum Komunikasi Rakyat Pati bertemu pimpinan DPR di Senayan. Mereka membawa beberapa tuntutan, dari RUU Perampasan Aset hingga penindakan. Begini responsnya.

Gibran Rakabuming Raka kembali menyerukan percepatan RUU Perampasan Aset lewat video di Instagram, disertai data kerugian negara dan ajakan pembahasan transpara

Tindakan ini juga merespons pandangan yang berkembang di masyarakat.

Baleg DPR menegaskan bahwa tidak ada keputusan untuk mengeluarkan RUU dari Prolegnas Prioritas 2026.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.