RUU Perampasan Aset

Mahasiswa dari Unida Gontor dan Universitas Terbuka menyatakan dukungan pada RUU Perampasan Aset di RDPU Komisi III.

Rapat paripurna menyetujui RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif DPR. Komisi III menyiapkan pembahasan DIM dan menargetkan pengesahan pada Desember.

Ahmad Sahroni menolak perlindungan pihak ketiga dalam RUU Perampasan Aset. Akademisi UGM menegaskan NCB hanya pelengkap proses pidana.

Dalam RDPU Komisi III DPR, akademisi UGM memaparkan konsep tainted assets di RUU Perampasan Aset dan kapan harta sah pelaku bisa dirampas.

Komisi III DPR menargetkan sekitar delapan hari kerja di masa reses untuk menyerap aspirasi RUU Perampasan Aset lewat RDPU, bahkan bisa diperpanjang hingga malam.

Secara substantif, RUU Perampasan Aset harus ditempatkan sebagai rezim sui generis yang tidak sepenuhnya dapat diperlakukan.

Regulasi tersebut dinilai dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Jangan sampai suatu hari RUU Perampasan Aset menjadi instrumen untuk menekan lawan politik.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kewenangan dalam RUU Perampasan Aset tidak diberikan secara berlebihan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai RUU Perampasan Aset perlu menyasar kejahatan di luar korupsi. Ia merujuk praktik di AS, Inggris, dan Australia.

Menurutnya, penerapan perampasan aset terhadap berbagai jenis tindak pidana bukan hal yang sepenuhnya baru.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyoroti kekhawatiran publik mengenai RUU Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan sebagai alat kekuasaan atau pemerasan.

Perwakilan AMPB ditemui pimpinan DPR. Ari Sriningsih menyuarakan dua tuntutan soal korupsi dan mengeluhkan akses toilet serta kebutuhan salat.

DPR memastikan RUU Perampasan Aset ditarget diketok paling lambat Desember 2026 usai paripurna dan audiensi dengan AMPB. Begini arahan Sufmi Dasco.

Aliansi AMPB dan ARIP bertemu pimpinan DPR usai demo di Senayan. Ada perjanjian pengesahan RUU Perampasan Aset dengan batas waktu. Ini isinya.

DPR menargetkan RUU Perampasan Aset dapat rampung dan disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Botok Pati membacakan surat komitmen pimpinan DPR terkait RUU Perampasan Aset di depan Gedung DPR RI. Ada janji besar hingga tenggat 15 Desember 2026.

AMPB menuntut RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pimpinan DPR siap mundur bila target gagal.

DPR menyatakan siap menuntaskan, bahkan bicara opsi mundur.

Polda Metro Jaya menerima pemberitahuan demo RUU Perampasan Aset di DPR. Sejumlah lokasi, termasuk Bundaran HI, dilarang jadi titik aksi. Ini penjelasan polisi.