Ruu Perampasan Aset

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Desakan pengesahan UU Perampasan Aset semakin menguat dari kalangan akademisi hukum, terutama untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional.

Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat mengenai RUU Perampasan Aset.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu rujukan penting disinkronkan dan diharmonisasikan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset ini.

RUU Perampasan Aset mengatur dua konsep model perampasan aset conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

Meski demikian, usai pembahasan KUHP, Habiburokhman menyebut pihaknya akan lebih dulu membahas RUU tentang penyesuaian pidana.

“Kami percaya bahwa RUU Perampasan Aset adalah solusi komprehensif untuk memberantas korupsi," kata Wakil Ketua III DPW PSI Banten, M. Bima Januri.

RUU Perampasan Aset tidak hanya masuk Prolegnas 2025 melainkan juga 2026.

Akademisi menyoroti 5 pasal kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang berpotensi merugikan masyarakat. Simak mengapa revisi pasal-pasal ini krusial sebelum disahkan.

DPR RI tengah menggodok naskah akademik RUU Perampasan Aset agar menjadi prioritas Prolegnas 2025. Prosesnya tak mudah, butuh kehati-hatian agar tidak jadi alat politis.

Pemerintah kini menunggu sikap DPR apakah akan mengambil alih inisiatif RUU tersebut.

Saan menjelaskan, sebelum RUU Perampasan Aset dibahas, harus merampukan terlebih dahulu UU Tipikor daan KUHAP

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR akan segera memulai pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perampasan Aset.

DPP PKB menerima Tuntutan 17+8 dan akan membuka ruang dialog publik pada 5 September 2025 di kompleks parlemen. Apa saja poin-poin krusial dari tuntutan yang akan dibahas ini?

DPR bisa langsung melanjutkan ke pembahasan RUU Perampasan Aset setelah RKUHP selesai.

Regulasi yang dianggap penting untuk pemberantasan korupsi itu tak kunjung disahkan.

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tulungagung berkomitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Simak poin-poin penting dari pertemuan yang membahas tuntutan Aspirasi Mahasiswa Tulungagung!

Menurut Tito, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah diterima oleh DPR. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait perkembangannya.

RUU Perampasan Aset, yang terhenti sejak 2009, kembali menjadi perhatian publik setelah aksi demonstrasi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengumpulkan tokoh lintas agama, kelompok agama, hingga pimpinan partai politik (parpol).