Ruu Perampasan Aset

RUU Permpasan Aset sendiri saat ini tak kunjung diketok Parlemen.

Menurut Supratman, pemerintah tidak keberatan jika DPR ingin menjadikan RUU ini sebagai inisiatif legislatif.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi penginisiasi RUU Perampasan Aset.

Puan menyebut, pembahasan yang tidak sesuai mekanisme dapat menimbulkan kerawanan hukum dan politis.

Bob menyebut, pihaknya mesti betul-betul mengkaji RUU itu dengan melakukan harmonisasi terlebih dahulu.

Golkar sepakat dengan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong RUU Perampasan Aset.

RUU ini memungkinkan negara menyita aset hasil tindak pidana—terutama korupsi dan pencucian uang—tanpa harus menunggu vonis pidana.

Namun, Fraksi Demokrat di DPR tentu akan mempelajari terlebih dahulu terkait RUU Perampasan Aset.

Penyitaan harta dalam kasus korupsi menjadi langkah penting untuk memulihkan kerugian negara dan menindak pelaku korupsi.

Presiden Prabowo juga menegaskan akan mendukung Undang Undang Perampasan Aset

Menurut Rikwanto, UU Perampasan Aset masih simpang siur, terutama maksud aset yang akan disita.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan anggota Baleg DPR RI, Benny K. Harman terlibat adu mulut saat membahas status RUU Perampasan Aset

Benny tak melihat RUU Perampasan Aset masuk daftar RUU prolegnas yang diusulkan pemerintah hari ini.

Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.

Tiga orang Pimpinan KPK bertukar pikiran dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di kantor Menko di kawasan Kuningan, Jakarta.

Jika RUU Perampasan Aset dibahas di DPR, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk tim yang dipimpin oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal RUU Perampasan Aset.

Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.

RUU yang menjadi prioritas Baleg yakni RUU PRT dan RUU MD3. Sementara.