RUU Perampasan Aset

Tindakan ini juga merespons pandangan yang berkembang di masyarakat.

Baleg DPR menegaskan bahwa tidak ada keputusan untuk mengeluarkan RUU dari Prolegnas Prioritas 2026.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Desakan pengesahan UU Perampasan Aset semakin menguat dari kalangan akademisi hukum, terutama untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional.

Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat mengenai RUU Perampasan Aset.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu rujukan penting disinkronkan dan diharmonisasikan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset ini.

RUU Perampasan Aset mengatur dua konsep model perampasan aset conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

Meski demikian, usai pembahasan KUHP, Habiburokhman menyebut pihaknya akan lebih dulu membahas RUU tentang penyesuaian pidana.

“Kami percaya bahwa RUU Perampasan Aset adalah solusi komprehensif untuk memberantas korupsi," kata Wakil Ketua III DPW PSI Banten, M. Bima Januri.

RUU Perampasan Aset tidak hanya masuk Prolegnas 2025 melainkan juga 2026.

Akademisi menyoroti 5 pasal kontroversial dalam RUU Perampasan Aset yang berpotensi merugikan masyarakat. Simak mengapa revisi pasal-pasal ini krusial sebelum disahkan.

DPR RI tengah menggodok naskah akademik RUU Perampasan Aset agar menjadi prioritas Prolegnas 2025. Prosesnya tak mudah, butuh kehati-hatian agar tidak jadi alat politis.

Ratusan mahasiswa di Kendari menuntut percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan menduduki ruang rapat DPRD Sultra sebagai bentuk kekecewaan. Apa pemicunya?

Kegiatan ini menegaskan komitmen PSI dalam mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Gerakan Milenial Indonesia Emas (GMIE) 2045 mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, melihatnya sebagai instrumen vital untuk memberantas korupsi dan menutup celah kejahatan ekonomi yang merugikan negara.