Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya kini telah rampung. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan terdapat 10 poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam aturan tersebut.
Penyelesaian draf ini merupakan hasil kerja panitia kerja (Panja) yang telah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisir Masalah (DIM). Rinciannya mencakup 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
"Pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Sepanjang proses penyusunan, Panja juga aktif menyerap berbagai masukan, saran, dan aspirasi dari masyarakat maupun para ahli demi melahirkan regulasi yang partisipatif dan berkeadilan.
Advertisement
Rincian 10 Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9356106/original/025282300_1790153036-85d3e4f0-6ca9-48a2-bdad-4b5d189bfb54.jpg)
Habiburokhman merinci 10 poin krusial yang telah disepakati dalam pembahasan RUU tersebut:
- Perubahan Judul dan Asas Hukum: Mengatur judul, prinsip, serta asas hukum demi menjamin efektivitas,proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Nomenklaturnya pun resmi berubah dari "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana" menjadi "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya".
- Ruang Lingkup Kejahatan: Menetapkan jenis, nilai, dan kriteria tindak pidana yang asetnya dapat dirampas.Cakupannya meliputi tindak pidana korupsi hingga kejahatan penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
- Ancaman Pidana Tetap Berlaku: Menegaskan bahwa sanksi pidana bagi pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan, termasuk ancaman pidana mati.
- Hukum Acara Perampasan Tanpa Putusan Pidana: Mengatur prosedur dan pembagian kewenangan secara jelas, mulai dari tahap penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan,pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga eksekusi putusan.
- Perlindungan Pihak Ketiga: "Lima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang," kata dia.
- Pengembalian Aset Korban: Menjamin langkah optimal untuk mengembalikan aset kepada para korban tindak pidana sekaligus memanfaatkannya bagi kepentingan publik.
- Pengelolaan Aset Profesional: Mengatur tugas dan wewenang badan berkompeten dalam mengelola aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, sampai pengembalian atau pelepasannya.
- Pengawasan Independen: "Delapan, pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen," katanya.
- Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang: Memastikan mekanisme perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum sebagai alat penyalahgunaan kekuasaan.
- Digitalisasi Pengelolaan Aset: Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset guna mengedepankan transparansi serta akuntabilitas.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9365405/original/010514000_1791176434-017fb301-f9b8-4b28-bc07-5bdf30fe3210.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9391916/original/057054300_1793956143-IMG_3229.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400202/original/010976400_1794980698-Screenshot_20261118-122253_WhatsApp.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399525/original/058813400_1794902823-4cd74b88-4ff4-4808-9e5a-3bfb2e5b025a.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399304/original/069247200_1794891480-IMG_6458.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1519745/original/043284600_1488165435-JavanRhino_StandingInWater_USE.jpg)