Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta seluruh pihak menghormati kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam menyikapi maraknya dorongan yang mengusungnya sebagai calon Wakil Presiden (Wapres) RI.
Dasco menegaskan bahwa kewenangan untuk mengusulkan nama calon Wapres kepada MPR RI sepenuhnya berada di tangan Presiden, sebagaimana telah diatur secara tegas dalam undang-undang.
"Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden," kata Dasco usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11).
Ia kembali menekankan bahwa mekanisme penyerahan nama calon Wapres dari Presiden ke MPR RI merupakan aturan konstitusional yang wajib dihormati oleh semua kalangan.
Sebelumnya, gelombang dukungan agar Sufmi Dasco Ahmad maju sebagai calon Wapres datang dari berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra, meliputi DPD Gerindra Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), Kalimantan Barat (Kalbar), Banten, Lampung, Jawa Timur (Jatim), Bali, hingga Sulawesi Utara.
Tak hanya dari internal partai, dorongan serupa juga mengalir dari partai politik lain seperti Partai NasDem dan PKB,serta mendapat sambutan dari kalangan akademisi, mahasiswa, hingga organisasi buruh.
Advertisement
Perubahan Jadwal Sidang
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9396100/original/056603600_1794468318-IMG_5321.jpg)
Di sisi lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengonfirmasi adanya perubahan jadwal Sidang Paripurna MPR RI yang beragendakan pemilihan dan penetapan wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan saat ini. Sidang yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 resmi diundur menjadi 9 Desember 2026.
Menurut Muzani, penundaan jadwal tersebut diputuskan setelah pimpinan MPR menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
Dengan pergeseran tanggal sidang tersebut, Presiden Prabowo memiliki tenggat waktu paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna untuk mengajukan dua nama calon wapres. Artinya, nama-nama calon pendamping Presiden harus sudah diserahkan ke MPR RI maksimal pada 25 November 2026.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9391916/original/057054300_1793956143-IMG_3229.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2032277/original/089302400_1522054805-Pelantikan-Wakil-Ketua-MPR-7.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398468/original/099044000_1794805134-IMG_7085.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9395801/original/045989600_1794453130-IMG_6865.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5328182/original/018071300_1756200050-IMG_8482.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398469/original/084608900_1794805164-Screenshot_2026-11-16_at_10.42.19___AM.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/7774570/original/060424200_1780586508-Menteri_Luar_Negeri_Sugiono.jpg)