Slamet Uliandi (SU) ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2026. Enam hari kemudian, penyidik melakukan pemeriksaan dan menetapkan penahanan rumah dengan dasar hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.
"Pada tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri," kata Suyudi dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Slamet Uliandi merupakan salah satu terangka dari tiga tersangka lainnya dalam kasus tersebut yakni Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Profil Irjen Slamet Uliandi
Slamet Uliandi merupakan Perwira Tinggi (Pati) Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal bintang dua. Pria kelahiran Jakarta, 15 Juli 1971 ini merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1994.
Jenderal bintang dua yang memiliki keahlian di bidang reserse ini telah menduduki sejumlah jabatan di Bareskrim Polri. Beberapa diantaranya seperti menjabat sebagai Karobinopsnal Bareskrim Polri (2019–2020), Dir Tipid Siber Bareskrim Polri (2020–2021), Kadiv TIK Polri (26 Juli 2021 – 2 Oktober 2026) dan Pati Bareskrim Polri (2 Oktober 2026 – Sekarang).
Kemudian, pada tahun 2023 lalu, Slamet Uliandi pernah mendapatkan penghargaan utama yaitu Bintang Bhayangkara Pratama.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan Irjen Slamet Uliandi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjalani penahanan rumah. Pengumuman itu disampaikan dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Slamet Uliandi (SU) ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026. Enam hari kemudian, penyidik melakukan pemeriksaan dan menetapkan penahanan rumah dengan dasar hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.
"Pada tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri," kata Suyudi.
Ia tidak merinci kondisi kesehatan yang menjadi dasar pemberian status tahanan rumah. Dalam perkara ini, SU diduga memiliki peran pada rantai perintah penyadapan yang bersumber dari Jenderal LSP.
SU tercatat menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026, dan diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri.
Menurut Suyudi, SU diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan sekaligus menjadi penghubung penyampaian hasil sadapan kepada LSP.
"Memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ungkap Suyudi.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9391286/original/018024600_1793884643-images.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5241887/original/090903900_1749011790-WhatsApp_Image_2025-06-04_at_11.08.47__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401090/original/098849900_1795065681-WhatsApp_Image_2026-11-19_at_06.42.31.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401080/original/013127800_1795064299-IMG-20261119-WA0003.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400664/original/070747100_1794998848-Andriana-Wulandari-scaled.webp)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401052/original/097836500_1795062341-WhatsApp_Image_2026-11-19_at_06.38.52.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400989/original/012462200_1795060861-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_17.29.22.jpeg)