Wacana pemanfaatan kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang tengah menjadi sorotan publik. Rencana ini memantik diskusi hangat, terutama terkait risiko alih fungsi lahan, kelestarian lingkungan, hingga nasib kawasan hutan di Yogyakarta yang luasnya kian terbatas.
Isu ini bahkan ramai diperbincangkan warganet di media sosial seperti Threads. Banyak pihak mengkhawatirkan ancaman rusaknya ruang hijau.
Meski begitu, perlu digarisbawahi bahwa rencana tersebut masih berupa wacana dan permohonan penggunaan lahan belum menjadi keputusan resmi pembangunan. Hingga informasi yang disampaikan DPRD DIY pada 16 November 2026, usulan ini masih membutuhkan kejelasan serta kajian mendalam.
Advertisement
Awal Mula Wacana Mencuat
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2160620/original/091302900_1525490487-Wisata-Kaki-Langit-Mangunan8.jpg)
Polemik ini bermula dari Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di DIY pada 19 Oktober 2026.
Dalam forum tersebut, terungkap adanya permintaan pemanfaatan kawasan hutan untuk kebutuhan pertahanan negara, termasuk barak militer dan area latihan perang.
Anggota DPD RI asal DIY, Hilmy Muhammad, langsung mengingatkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan wajib tunduk pada prosedur dan aturan hukum. Menurutnya, kepentingan pertahanan negara memang vital, tetapi tidak boleh mengabaikan regulasi maupun daya dukung lingkungan.
Advertisement
Respons Sri Sultan HB X: "Jangan Asal Hutan"
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/841074/original/043449200_1427849727-sri_sultan_hb_x.jpg)
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengaku belum mengetahui secara pasti detail lokasi kawasan hutan yang diusulkan untuk barak militer tersebut. Ia menegaskan, penggunaan lahan hutan harus diawali dengan permohonan resmi.
Sultan mengakui bahwa pembentukan Kodam XXVI/Mataram di Yogyakarta secara otomatis membutuhkan fasilitas untuk penempatan pasukan. Kendati demikian, ia meminta agar pemilihan lokasi dikaji secara ketat dan tidak menyasar kawasan hutan yang berfungsi sebagai area penghijauan atau reboisasi.
"Ya, kita lihat lokasinya. Jangan asal hutan. Kalau memang itu hutan semak atau memang bukan yang tegakan-tegakan pohon yang memang kita desain untuk reboisasi, ya kita pikir dua tiga kali dulu, lihat lokasinya dulu yang penting," kata Sultan kepada awak media di Kantor Gubernur DIY, Rabu (18/11).
Advertisement
Alarm Lahan Produktif DIY yang Kian Menyusut
Di sisi lain, kekhawatiran publik sangat beralasan mengingat kondisi tata ruang DIY yang sempit. Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, menyoroti tingginya tekanan terhadap ruang terbuka hijau dan lahan pertanian produktif di Yogyakarta.
Dalam jumpa pers di Ruang Komisi B DPRD DIY, Senin (16/11), Andriana membeberkan fakta bahwa alih fungsi lahan pertanian di DIY sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan setiap tahunnya.
"Pertahanan negara memang penting, tetapi kita juga harus melihat kondisi DIY yang memiliki kawasan hutan terbatas.Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian di DIY hampir mencapai seribu hektare per tahun. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita pikirkan bersama agar tidak semakin memperbesar kehilangan lahan produktif," jelas Andriana.
Baginya, hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bukan sekadar tanah kosong yang mudah dialihfungsikan. Keduanya adalah penopang ekosistem, ketahanan pangan, sekaligus ruang budaya dan spiritual warga Yogyakarta.
Advertisement
Aturan Main Penggunaan Hutan untuk Militer
Secara regulasi, pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan militer sebenarnya sudah diatur lewat Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan Penyelenggaraan Kawasan Hutan Konservasi untuk Kegiatan Pertahanan Negara.
Aturan yang diundangkan pada 4 November 2025 itu menegaskan bahwa institusi pertahanan tidak bisa serta-merta mengambil alih lahan. Ada tahapan ketat yang wajib dilalui, mulai dari pengajuan permohonan, pakta integritas, penilaian administrasi, verifikasi lapangan, hingga persetujuan resmi. Artinya, tidak setiap permohonan otomatis disetujui.
Advertisement
Lima Catatan Kritis DPRD DIY
Menyikapi wacana ini, Andriana Wulandari menyampaikan lima syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum pemerintah mengambil keputusan:
- Transparansi lokasi dan penggunaan ruang: Pemerintah harus membuka secara terang lokasi yang dimohonkan,luas lahan, status kawasan, hingga bentuk kegiatan militernya agar warga tahu wilayah mana yang terdampak.
- Kepastian hukum dan prosedur: Seluruh proses wajib berjalan di atas koridor hukum dan mendapatkan persetujuan resmi dari instansi yang berwenang.
- Kajian dampak lingkungan dan sosial: Wajib ada kajian komprehensif soal dampak terhadap ekosistem, tata air,keanekaragaman hayati, serta kehidupan warga sekitar.
- Perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan: Pemanfaatan ruang tidak boleh memangkas LP2B atau mengganggu produksi pangan daerah. "Jangan sampai kita berbicara tentang pertahanan negara, tetapi mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus berjalan beriringan," tegasnya.
- Koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat: Pembahasan wajib melibatkan pemda, instansi kehutanan,pertahanan, tata ruang, akademisi, hingga masyarakat terdampak.
Andriana menekankan, Komisi B DPRD DIY mendukung penuh penguatan pertahanan negara, asalkan selaras dengan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana menjaga harmoni antara manusia dan alam. Sebagai langkah awal, pihaknya berencana memanggil Dinas Kehutanan DIY untuk memetakan duduk perkara wacana ini.
"Pertahanan negara harus kuat, hutan harus lestari, dan lahan pangan harus terlindungi. Inilah bagian dari tanggung jawab kita menjaga keberlanjutan kehidupan dan keistimewaan Yogyakarta," pungkasnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400664/original/070747100_1794998848-Andriana-Wulandari-scaled.webp)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401052/original/097836500_1795062341-WhatsApp_Image_2026-11-19_at_06.38.52.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400989/original/012462200_1795060861-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_17.29.22.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401032/original/034864900_1795061254-WhatsApp_Image_2026-11-19_at_10.52.01.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400994/original/052591200_1795060864-WhatsApp_Image_2026-11-19_at_09.03.23.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9369377/original/066850900_1791520626-Menkeu_Suahasil_Nazara_9_Oktober_2026e.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2246397/original/057434600_1528701650-UI_edit.jpg)