Profil Suahasil Nazara: dari Akademisi ke Menteri Keuangan dan Tantangan Pendapatan

Profil Suahasil Nazara menelusuri perjalanan dari dunia akademik ke pengelolaan APBN, serta tantangan mempercepat belanja dan menjaga kualitasnya bagi publik.

Darojatun
Oleh Darojatun- Reporter
Profil Suahasil Nazara: dari Akademisi ke Menteri Keuangan dan Tantangan Pendapatan
Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Foto: tangkapan layar)

Merdeka.com, Jakarta - Suahasil Nazara adalah Menteri Keuangan yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Namanya juga tercantum sebagai anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Pada 29 Desember 2025, Suahasil dan Thomas Djiwandono, yang saat itu sama-sama Wakil Menteri Keuangan, melakukan kunjungan kerja untuk memantau pelaksanaan APBN 2025 dan persiapan APBN 2026. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat keduanya menekankan perlunya memperbaiki koordinasi antara pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga.

“Kami akan menutup seluruh APBN pada tanggal 31 Desember yang akan disusun dalam laporan pelaksanaan APBN. Semua transaksi pemerintah akan terus dipantau hingga akhir tahun sampai dengan tengah malam,” kata Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan saat itu kepada Merdeka.com.

Perjalanan di Dunia Akademik

Suahasil Nazara memiliki jejak di lingkungan akademik sebelum memimpin pengelolaan keuangan negara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mencantumkan namanya sebagai anggota Dewan Guru Besar. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1994, melanjutkan pendidikan magister di Cornell University pada 1997, dan memperoleh doktor dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.

Di kampus, ia pernah memimpin Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi pada 2004–2005, Lembaga Demografi pada 2005–2008, serta Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009–2013. Pengalaman tersebut mencakup kegiatan akademik dan pengelolaan lembaga. Laman Universitas Indonesia mencantumkan ekonomi pembangunan serta ekonomi regional dan perkotaan sebagai minat penelitiannya. Bidang ini memberi konteks pada perhatian akademiknya terhadap pembangunan dan perbedaan kondisi antarwilayah.

Namun, latar pendidikan tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil kebijakan seorang pejabat. Pada Suahasil, hubungan antara pengetahuan dan praktik dapat ditelusuri melalui penugasan yang kemudian dijalaninya di pemerintahan.

Dari Kebijakan Fiskal ke Wakil Menteri

Suahasil menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan pada 2016, tulis Akhsan Akbar di laman opini Kementerian Keuangan. Perjalanan di kementerian kemudian berlanjut ke jabatan wakil menteri. Pada 25 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo melantik Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk mendampingi Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati. Menurut ANTARA, dalam peran sebagai wakil menteri, Suahasil terlibat dalam penyusunan APBN dan perumusan kebijakan fiskal pemerintah.

Sebelum menduduki jabatan di Kementerian Keuangan, Suahasil terlibat dalam pekerjaan kebijakan yang bersinggungan dengan pemerintahan daerah dan penanggulangan kemiskinan.

Riwayat resminya mencatat keterlibatan dalam Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009–2011. Ia juga menjadi Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2010–2015.

Penugasan tersebut mempertemukannya dengan persoalan penggunaan sumber daya publik: bagaimana kebijakan dirancang, siapa yang menjadi sasaran, serta bagaimana pelaksanaannya menjangkau masyarakat.

Pada 6 Februari 2015, Suahasil mulai menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Ia dilantik sebagai kepala definitif pada 31 Oktober 2016. Dari lembaga ini, tanggung jawab profesionalnya semakin dekat dengan perumusan kebijakan fiskal nasional.

Kemudian pada 25 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penugasan itu berlanjut dalam pemerintahan Prabowo Subianto setelah pelantikan kembali pada Oktober 2024.

Pengalaman mendampingi pengelolaan anggaran

Masa tugas Suahasil sebagai wakil menteri mencakup periode pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Saat itu, pemerintah menggunakan APBN untuk membiayai penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan terhadap dunia usaha.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021 menjelaskan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional mencakup berbagai instrumen, termasuk belanja, investasi pemerintah, dan insentif perpajakan.

Periode itu memberikan konteks untuk membaca pengalaman birokrasi Suahasil. Ia berada dalam jajaran pimpinan kementerian ketika kebijakan fiskal harus merespons perubahan kebutuhan secara cepat. Program pemulihan tersebut merupakan pekerjaan kolektif pemerintah sehingga hasilnya perlu dinilai sebagai hasil kerja banyak institusi.

Pada September 2026, tanggung jawabnya berubah. Ia dilantik menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, kemudian mengikuti serah terima jabatan pada 15 September.

Dalam kesempatan tersebut, Suahasil meminta dukungan para pemangku kepentingan untuk melanjutkan pekerjaan kementerian. Ia menerima kepemimpinan lembaga yang telah lama menjadi tempatnya bekerja, dengan tanggung jawab akhir yang lebih besar.

 

Mempercepat belanja tanpa mengabaikan manfaat

Tantangan menjelang akhir tahun memperlihatkan tuntutan dalam jabatan barunya. Publikasi Kementerian Keuangan menyebut realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun, sementara pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun.

Defisit pada periode tersebut tercatat Rp379,3 triliun atau 1,47 persen dari produk domestik bruto. Angka ini merupakan posisi sampai Oktober, sehingga perlu dibedakan dari proyeksi maupun hasil akhir tahun.

Dalam paparan November, Suahasil menekankan bahwa percepatan belanja harus berjalan bersama efisiensi. Besarnya dana yang direncanakan untuk dua bulan terakhir belum cukup untuk menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan.

Untuk menilainya, perlu diketahui jenis pengeluaran, jadwal pembayaran, kemajuan pekerjaan, dan kewajiban yang sudah dikontrakkan. Pembayaran pada akhir tahun dapat memiliki konteks berbeda dengan program yang pelaksanaannya memang tertunda.

Tanggung jawab pelaksanaan juga tersebar. Kementerian Keuangan mengelola kebijakan dan mekanisme anggaran, sementara kegiatan serta pengadaan dijalankan banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Karena itu, percepatan membutuhkan koordinasi melampaui satu kantor.

Pada pelantikan pejabat Kementerian Keuangan pada 13 November, Suahasil meminta jajaran menguasai substansi, mengidentifikasi persoalan, mengambil keputusan, serta memantau hasil pekerjaan. Arahan tersebut menunjukkan agenda yang ia sampaikan kepada birokrasi, sementara hasilnya tetap perlu diuji melalui pelaksanaan.

Ukuran yang melampaui penyerapan

Bagi masyarakat, belanja negara memiliki arti ketika berubah menjadi layanan, bantuan yang tepat sasaran, atau pekerjaan yang selesai dan dapat digunakan.

Persentase realisasi membantu menunjukkan kemajuan pembayaran. Penilaian kualitas juga memerlukan pemeriksaan keluaran program, ketepatan penerima manfaat, serta temuan pengawasan.

Di titik ini, pengalaman Suahasil sebagai akademisi, perumus kebijakan, dan wakil menteri merupakan bekal yang dapat ditelusuri. Pelaksanaan kebijakan dalam jabatan barunya akan memperlihatkan bagaimana bekal tersebut diterapkan.

Dua bulan terakhir 2026 menjadi salah satu periode untuk mengamatinya. Pertanyaan bagi publik mencakup jumlah anggaran yang terserap, pekerjaan yang selesai, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Pada November 2026, Suahasil menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengumpulkan tambahan pendapatan lebih dari Rp600 triliun dan membelanjakan sekitar Rp990 triliun untuk memenuhi target APBN 2026. Kebutuhan itu menempatkan pelaksanaan belanja dan pengumpulan pendapatan dalam perhatian menjelang akhir tahun.

Akhsan Akbar menulis bahwa pemikiran Suahasil menuntut kualitas belanja diukur dari hasil akhir, bukan semata kecepatan penyerapan anggaran. Akhsan juga menggambarkan tiga pilar pemikiran fiskal Suahasil sebagai APBN yang menumbuhkan, melindungi, dan kredibel. Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, menilai tantangan Menteri Keuangan adalah mengarahkan anggaran kepada program prioritas yang berdampak luas dan berjangka panjang.

Berat tantangan yang harus dihadapi Suahasil, tapi bukan tidak mungkin ia menemukan sumber pendapatan yang lebih produktif dalam kurun waktu singkat ini di luar pajak. Impossible is nothing, tapi berpikir taktis untuk menghadirkan kemungkinan baru adalah kualitas yang jarang ditemui belakangan ini. Suahasil adalah satu dari sedikit orang dengan tipe seperti itu. 

(*)

Rekomendasi