Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa tenggat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 jatuh pada 21 November 2026 mendatang.
"Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten," kata Menaker dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (17/11).
Yassierli menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah merampungkan proses sosialisasi serta koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati,wali kota, hingga kepala dinas terkait mengenai mekanisme penetapan upah minimum tahun depan.
"Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan," ujar dia dikutip dari Antara.
Menurut Menaker, dokumen edaran tersebut berfungsi sebagai rujukan dalam menetapkan upah minimum sektoral sekaligus pedoman mengenai perkiraan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Semua bahan-bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu," katanya.
Advertisement
Formula Penetapan UMP
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8308685/original/012790900_1782174775-WhatsApp_Image_2026-06-22_at_19.58.42_1_.jpeg)
Di sisi lain, Yassierli menerangkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum 2027 berlandaskan Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam formulasinya, penghitungan upah minimum tahun 2027 bertumpu pada tiga variabel utama, yakni KHL, kondisi perekonomian, dan situasi ketenagakerjaan. Rumusan tersebut memadukan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu yang dipatok pada kisaran 0,5 hingga 1,0.
Guna memastikan penghitungan berjalan akurat, Kemnaker menyusun estimasi KHL yang mengacu pada data konsumsi rumah tangga hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Penghitungan komponen KHL ini melingkupi empat sektor pengeluaran, yaitu kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, layanan kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Tidak hanya di level provinsi, estimasi KHL untuk tingkat kabupaten maupun kota juga dirancang memakai metode klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik tiap wilayah.
Yassierli pun berpesan agar Dewan Pengupahan Daerah memanfaatkan estimasi KHL tersebut sebagai acuan pembahasan,sembari terus mengutamakan dialog sosial demi menampung aspirasi seluruh pemangku kepentingan di daerah masing-masing.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9328650/original/075500600_1787203805-Menteri_Ketenagakerjaan__Menaker__Yassierli.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399357/original/006754800_1794893764-IMG_1984.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399365/original/081780000_1794894532-foto_penyu_greenpace.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399281/original/053541900_1794889930-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_09.36.25.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399277/original/035561900_1794889862-foto1.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399322/original/086546600_1794892129-WhatsApp_Image_2026-11-17_at_08.57.47.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3284618/original/004329100_1604313218-20201102-Hari-ini-Rupiah-Ditutup-melemah-atas-dolar-ANGGA-4.jpg)