Rencana pengembangan infrastruktur gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Bali kembali menjadi perhatian. Di satu sisi, pemerintah menilai fasilitas tersebut dibutuhkan untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil, terutama setelah Bali mengalami pemadaman listrik berkepanjangan pada 2025.
Namun, rencana pengembangan energi berbasis gas fosil juga menuai penolakan. Greenpeace Indonesia bersama masyarakat setempat menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak pembangunan fasilitas LNG terhadap lingkungan pesisir, wilayah tangkap nelayan, hingga habitat penyu.
Perdebatan ini kembali mencuat setelah Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan perairan Benoa, Bali, pada 15/11/2026. Dalam aksi tersebut, Greenpeace membentangkan spanduk berbentuk penyu dengan tulisan No Fossil Gas in Paradise tepat di hadapan fasilitas LNG Floating Storage and Regasification Unit (FSRU).
Aksi tersebut menjadi bentuk penolakan terhadap rencana ekspansi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan pembangunan fasilitas FSRU baru di kawasan Serangan. Greenpeace menyebut rencana tersebut berpotensi memperpanjang ketergantungan Bali terhadap energi fosil.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya telah memberikan persetujuan kelayakan lingkungan untuk proyek terminal LNG di kawasan Sidakarya, Denpasar. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut kebutuhan energi menjadi salah satu pertimbangan utama pemberian persetujuan tersebut.
Lalu, apa sebenarnya LNG dan FSRU, mengapa Bali membutuhkan fasilitas tersebut, serta apa yang dikhawatirkan masyarakat dan kelompok lingkungan?
Advertisement
Pemerintah Beri Persetujuan Lingkungan Proyek Terminal LNG di Sidakarya
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) untuk proyek terminal LNG di Bali. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Jumat, 6/2/2026.
Mengutip Antara, proyek terminal LNG yang dimaksud berlokasi di lepas pantai kawasan Desa Sidakarya, Denpasar. Hanif menyebut pemberian SKKL dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan energi Bali, terutama setelah wilayah tersebut mengalami pemadaman listrik dalam waktu cukup lama pada 2025.
Menurut Hanif, LNG menjadi salah satu solusi yang dinilai paling cepat tersedia untuk menjaga ketahanan energi di Pulau Dewata.
"Soal LNG, SKKL-nya sudah kami berikan, ini atas pertimbangan kebutuhan energi," kata Hanif di sela kegiatan aksi bersih sampah Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut juga mempertimbangkan masukan lintas kementerian, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hanif menilai pasokan listrik yang stabil penting bagi Bali karena daerah tersebut menjadi salah satu tujuan wisata dan tempat berkumpulnya banyak orang. Gangguan pasokan energi dinilai dapat berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat maupun kegiatan ekonomi.
"Kita pernah mengalami blackout dan Bali membutuhkan pasokan energi yang stabil, solusi paling cepat yang saat ini tersedia adalah LNG," ujarnya.
Meski demikian, Hanif tidak menyebut LNG sebagai energi rendah karbon. Ia menjelaskan penggunaan gas tersebut dipandang sebagai langkah menuju sistem energi dengan emisi lebih rendah dibandingkan sejumlah sumber energi fosil lainnya.
"Ini bukan berarti rendah karbon, tapi rendah emisi, ini yang harus kita lakukan untuk Bali, kita harus presisi karena Bali ini tempat berkumpulnya banyak orang," kata Hanif.
Pemerintah juga menyatakan pengembangan energi terbarukan tetap perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan listrik. Dengan demikian, penggunaan LNG diposisikan sebagai salah satu solusi untuk menjaga pasokan energi selama pengembangan energi bersih terus dilakukan.
"Kita dukung Bali rendah emisi, yang penting saat ini Bali tidak boleh kekurangan energi, sambil jalan, energi terbarukan terus kita tingkatkan," ucapnya.
Hanif turut menjelaskan bahwa proses pembahasan proyek terminal LNG di Sidakarya telah melalui sosialisasi dan kajian lingkungan dalam waktu cukup panjang. Bahkan, lokasi rencana pembangunan yang semula berjarak sekitar 500 meter dari pantai disebut telah digeser menjadi 3,5 kilometer dari garis pantai.
"Sudah rapat, sosialisasi sudah dilakukan berkali-kali, proses pelingkupan sosial dan ujiannya berjalan sampai tiga tahun, bahkan rencana awal (lokasi LNG) yang berjarak 500 meter dari pantai sudah ditarik menjadi 3,5 kilometer, itu sudah usulan maksimal," kata Hanif.
Pemberian SKKL tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses proyek terminal LNG di Sidakarya. Namun, Hanif mengatakan dirinya belum kembali memantau perkembangan proyek setelah keputusan kelayakan lingkungan diterbitkan. Ia memastikan evaluasi tetap berjalan sesuai tahapan.
Advertisement
Greenpeace Tolak Ekspansi Gas Fosil, Sebut Ancam Wilayah Tangkap Nelayan
Di tengah langkah pemerintah mengembangkan infrastruktur gas, Greenpeace Indonesia justru meminta pemerintah menghentikan ekspansi energi fosil di Bali.
Pada 15 November 2026, Greenpeace menggelar aksi damai di kawasan perairan Benoa. Dalam aksi tersebut, mereka membentangkan spanduk berbentuk penyu bertuliskan No Fossil Gas in Paradise di hadapan fasilitas FSRU LNG.
Aksi itu ditujukan untuk mendesak pemerintah agar tidak lagi menambah pembangkit listrik berbahan bakar fosil dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional.
Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Yuyun Harmono menilai penambahan pembangkit fosil baru berpotensi membuat Indonesia semakin lama bergantung pada sumber energi tersebut.
"Jika pemerintah Indonesia serius untuk melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangunan pembangkit fosil dalam rencana penyediaan tenaga listriknya. Penambahan pembangkit fosil baru akan mendorong Indonesia dalam jeratan fosil yang lebih lama, serta menghambat transisi energi," ujar Yuyun dalam keterangan Greenpeace Indonesia, 15 November 2026.
Greenpeace menyebut Bali merencanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas sebesar 1.550 megawatt (MW). Untuk mendukung operasional pembangkit tersebut, terdapat rencana pembangunan FSRU baru di Serangan dengan kapasitas penyimpanan LNG mencapai 145.000 meter kubik.
Rencana pembangunan fasilitas tersebut disebut mendapat penolakan dari masyarakat adat Desa Serangan dan Desa Intaran. Greenpeace menyatakan masyarakat khawatir keberadaan fasilitas LNG akan berdampak langsung terhadap ruang hidup nelayan dan ekosistem pesisir.
Yuyun mengatakan pembangunan fasilitas LNG di wilayah selatan Bali dikhawatirkan mempersempit wilayah tangkap nelayan, mengganggu ekosistem mangrove, serta berdampak terhadap habitat penyu.
"Penambahan fasilitas LNG di selatan Bali, justru akan mempersempit wilayah tangkap nelayan, merusak ekosistem mangrove, serta berdampak pada habitat penyu. Hentikan gas fosil, dan segera fokus di terbarukan," tegasnya.
Selain persoalan lingkungan pesisir, Greenpeace juga menyoroti emisi gas rumah kaca dari penggunaan gas fosil. Menurut organisasi tersebut, pembangkit listrik berbahan bakar gas tetap menghasilkan karbon dioksida (CO2) dan berpotensi melepaskan metana (CH4).
Greenpeace menyebut metana memiliki kemampuan memerangkap panas hingga 86 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida dalam periode 20 tahun setelah dilepaskan ke atmosfer. Risiko kebocoran metana, menurut Greenpeace, dapat terjadi sepanjang rantai pasok LNG, mulai dari pengolahan, penyimpanan, hingga penyaluran ke pembangkit.
Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Greenpeace dalam keterangan resminya. Kekhawatiran mereka tidak hanya berkaitan dengan emisi ketika gas dibakar untuk menghasilkan listrik, tetapi juga potensi kebocoran selama proses pengolahan dan distribusi.
Advertisement
Apa Itu LNG dan Bagaimana Cara Kerjanya?
LNG merupakan gas alam yang diolah melalui proses pendinginan hingga berubah menjadi bentuk cair. Proses ini dilakukan untuk memperkecil volumenya sehingga gas lebih mudah disimpan dan diangkut menggunakan kapal khusus.
Mengutip daftar istilah Kementerian ESDM, LNG merupakan gas alam yang didinginkan hingga melewati titik didihnya, yakni di bawah minus 161,5 derajat Celsius, sehingga berubah fase menjadi cair.
Dalam bentuk cair, gas alam dapat dikirim dari fasilitas pengolahan menuju wilayah yang membutuhkan pasokan energi menggunakan kapal pengangkut LNG. Setelah tiba di lokasi tujuan, LNG disimpan sebelum diubah kembali menjadi gas melalui proses yang disebut regasifikasi.
Gas yang sudah kembali ke bentuk semula kemudian dapat disalurkan melalui jaringan pipa untuk digunakan konsumen, termasuk pembangkit listrik dan sektor industri.
Proses tersebut membuat LNG dapat menjadi pilihan untuk memasok kebutuhan gas di wilayah yang belum memiliki akses langsung terhadap jaringan pipa gas dari sumber produksinya.
Namun, LNG tetap berasal dari gas alam yang termasuk bahan bakar fosil. Artinya, meskipun memiliki karakteristik emisi yang berbeda dibandingkan batu bara, penggunaannya tetap menghasilkan emisi gas rumah kaca.
Advertisement
Mengenal FSRU, Kapal Penyimpanan Sekaligus Pengubah LNG Menjadi Gas
Dalam pengembangan infrastruktur LNG, terdapat fasilitas yang disebut Floating Storage and Regasification Unit atau FSRU.
Secara sederhana, FSRU merupakan kapal khusus yang berfungsi menyimpan LNG sekaligus mengubahnya kembali menjadi gas. Fasilitas ini memungkinkan proses penyimpanan dan regasifikasi dilakukan di atas kapal yang berada di perairan.
Mengutip penjelasan Kementerian ESDM, FSRU menerima LNG dalam bentuk cair dari kapal pengangkut. LNG tersebut kemudian disimpan dan diproses melalui regasifikasi hingga kembali menjadi gas bumi.
Gas yang sudah melalui proses tersebut selanjutnya disalurkan melalui pipa menuju konsumen, termasuk pembangkit listrik.
Dengan sistem ini, fasilitas penyimpanan dan pengolahan gas tidak harus seluruhnya dibangun di daratan. FSRU dapat ditempatkan di perairan dan dihubungkan dengan jaringan pipa untuk mengalirkan gas ke lokasi pengguna.
Keberadaan FSRU menjadi bagian penting dalam rantai pasok LNG. Tanpa proses regasifikasi, LNG yang masih berbentuk cair belum dapat langsung digunakan oleh pembangkit listrik yang membutuhkan gas dalam bentuk gas bumi.
Dengan kata lain, LNG merupakan gas alam yang telah dicairkan untuk memudahkan pengangkutan dan penyimpanan, sedangkan FSRU merupakan fasilitas yang menampung sekaligus mengubah LNG kembali menjadi gas agar bisa dimanfaatkan.
Advertisement
Mengapa Bali Membutuhkan Infrastruktur LNG?
Kebutuhan menjaga pasokan listrik menjadi alasan utama pemerintah mendorong pengembangan terminal LNG di Bali.
Dalam pemberitaan Antara 6/2/2026, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq secara langsung mengaitkan pemberian SKKL proyek terminal LNG Sidakarya dengan pengalaman pemadaman listrik berkepanjangan pada 2025.
Bagi Bali, ketersediaan listrik memiliki peran penting karena aktivitas ekonomi daerah ini banyak ditopang sektor pariwisata. Hotel, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi, hingga berbagai fasilitas pelayanan publik membutuhkan pasokan listrik yang stabil.
Gangguan pasokan listrik dapat menghambat aktivitas masyarakat sekaligus kegiatan usaha. Karena itu, pemerintah memandang perlu adanya dukungan infrastruktur energi untuk menjaga keandalan pasokan.
Dalam konteks tersebut, LNG dipandang sebagai salah satu pilihan untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik tenaga gas. Pasokan LNG dapat disimpan terlebih dahulu, kemudian diubah kembali menjadi gas sesuai kebutuhan pembangkit.
Meski demikian, alasan kebutuhan energi tidak serta-merta menghilangkan persoalan lingkungan. Pengembangan infrastruktur LNG tetap membutuhkan kajian mengenai lokasi, dampak pembangunan, keselamatan fasilitas, serta pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar.
Pemerintah sendiri menyebut proses kajian lingkungan proyek terminal LNG Sidakarya telah berlangsung selama sekitar tiga tahun. Hanif juga mengatakan lokasi proyek telah digeser lebih jauh dari garis pantai dibandingkan rencana awal.
Namun, penjelasan pemerintah tersebut merujuk pada proyek terminal LNG di Sidakarya. Sementara itu, rencana pembangunan FSRU baru di Serangan dengan kapasitas 145.000 meter kubik merupakan informasi yang disampaikan Greenpeace dalam keterangan resminya pada 15 November 2026.
Keduanya sama-sama berkaitan dengan pengembangan infrastruktur LNG di Bali, tetapi lokasi dan rincian proyek yang diberitakan berbeda. Karena itu, keduanya tidak dapat langsung dianggap sebagai satu proyek yang sama.
Advertisement
Potensi Dampak terhadap Pesisir dan Kehidupan Nelayan
Penolakan terhadap rencana FSRU di Serangan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan energi fosil, tetapi juga kekhawatiran terhadap dampak pembangunan fasilitas tersebut bagi masyarakat pesisir.
Wilayah pesisir menjadi ruang hidup bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari laut. Aktivitas penangkapan ikan membutuhkan akses terhadap perairan yang selama ini menjadi tempat nelayan mencari hasil tangkapan.
Apabila pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukungnya membatasi akses ke sejumlah wilayah perairan, ruang gerak nelayan berpotensi ikut terdampak. Kekhawatiran inilah yang disampaikan Greenpeace dengan mengacu pada penolakan masyarakat adat Desa Serangan dan Desa Intaran.
Selain wilayah tangkap nelayan, Greenpeace juga menyoroti potensi gangguan terhadap ekosistem mangrove dan habitat penyu.
Mangrove memiliki fungsi ekologis penting bagi kawasan pesisir. Ekosistem ini menjadi tempat hidup berbagai organisme, membantu menjaga garis pantai, serta menjadi salah satu penyangga alami kawasan pesisir.
Sementara itu, penyu merupakan satwa yang membutuhkan kondisi habitat tertentu untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Gangguan terhadap kawasan pesisir dapat menjadi persoalan apabila memengaruhi wilayah yang digunakan satwa tersebut.
Kekhawatiran terhadap ekosistem pesisir juga pernah disinggung pemerintah dalam pembahasan proyek terminal LNG Sidakarya.
Dalam pemberitaan Antara 27/05/2025 mengenai proses perizinan lingkungan LNG di Sidakarya, Hanif mengatakan kajian harus memperhatikan sejumlah aspek lingkungan, termasuk kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) dan terumbu karang.
"Keberadaannya ini harus benar-benar dijaga, tidak boleh terdistraksi oleh tindakan kita apapun, kemudian juga koral atau terumbu karang ini saya coba cermati dari peta yang kami miliki, di sebelah muara sana ada terumbu karang yang tidak boleh diganggu," kata Hanif sebagaimana dikutip ANTARA.
Hanif juga menyampaikan bahwa hasil kajian lingkungan akan menjadi dasar untuk menentukan apakah proyek dapat dinilai layak atau justru perlu mempertimbangkan pemindahan lokasi.
"Tiga hal itu menghasilkan apakah ini layak ataupun tidak layak, kalau tidak layak kita wajib memikirkan realokasi lokasi," ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan menjadi bagian dari pembahasan proyek LNG di Bali. Meski demikian, kekhawatiran Greenpeace mengenai dampak FSRU baru di Serangan perlu dibedakan dari hasil kajian lingkungan proyek terminal LNG Sidakarya.
Dampak terhadap wilayah tangkap nelayan, mangrove, dan habitat penyu yang disampaikan Greenpeace merupakan keberatan kelompok tersebut terhadap rencana pembangunan. Penilaian mengenai dampak aktual dan langkah mitigasinya tetap membutuhkan kajian teknis serta penjelasan dari pihak pengembang dan instansi terkait.
Advertisement
Gas Fosil Dinilai Bukan Solusi Jangka Panjang Transisi Energi
Persoalan lain yang menjadi perhatian Greenpeace adalah posisi gas alam dalam agenda transisi energi Indonesia.
Gas alam kerap dipandang memiliki emisi pembakaran lebih rendah dibandingkan batu bara. Karena itu, sejumlah pemerintah dan pelaku industri menjadikannya sebagai salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan energi sambil mengembangkan sumber energi terbarukan.
Namun, penggunaan gas alam tetap menghasilkan emisi karbon dioksida. Selain itu, rantai pasok gas juga memiliki risiko kebocoran metana, terutama ketika proses produksi, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi berlangsung.
Greenpeace menilai pembangunan infrastruktur gas baru dapat membuat ketergantungan terhadap bahan bakar fosil berlangsung lebih lama. Infrastruktur yang dibangun membutuhkan investasi dan pemanfaatan dalam jangka panjang sehingga berpotensi memengaruhi arah kebijakan energi berikutnya.
Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Yuyun Harmono mengatakan Bali seharusnya mulai memaksimalkan potensi energi terbarukan, khususnya tenaga surya.
Dalam siaran persnya, Greenpeace menyebut potensi energi surya di Bali diperkirakan mencapai 3,3 hingga 10,9 gigawatt (GW).
Greenpeace juga menyinggung program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt peak (GWp) yang diluncurkan pemerintah pada Agustus 2026. Namun, organisasi tersebut menilai pemerintah masih perlu menjelaskan secara terbuka regulasi dan rencana implementasi program tersebut.
Menurut Greenpeace, pengembangan energi terbarukan perlu disertai perubahan kebijakan ketenagalistrikan agar tidak berjalan beriringan dengan ekspansi pembangkit fosil yang justru memperpanjang ketergantungan terhadap energi tersebut.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pengembangan energi terbarukan tetap akan ditingkatkan. Namun, pemerintah juga menilai kebutuhan pasokan listrik yang stabil perlu dipenuhi dalam waktu dekat.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan tantangan dalam transisi energi: pemerintah perlu menjaga keandalan pasokan listrik, sementara pembangunan infrastruktur energi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan dalam jangka panjang.
Advertisement
Menjaga Pasokan Listrik Tanpa Mengabaikan Lingkungan
Polemik LNG di Bali memperlihatkan bahwa persoalan energi tidak hanya berkaitan dengan seberapa besar listrik yang dapat dipasok, tetapi juga bagaimana energi tersebut diproduksi dan infrastruktur pendukungnya dibangun.
Pemerintah memandang LNG sebagai salah satu solusi untuk menjaga pasokan listrik Bali, terutama setelah pengalaman pemadaman pada 2025. Pemberian SKKL untuk proyek terminal LNG di Sidakarya menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mendukung kebutuhan tersebut.
Namun, Greenpeace mengingatkan bahwa pengembangan gas fosil juga membawa konsekuensi lingkungan. Rencana FSRU baru di Serangan, menurut organisasi tersebut, berpotensi mengganggu ruang hidup nelayan dan ekosistem pesisir.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, keterbukaan informasi mengenai rencana pembangunan, hasil kajian lingkungan, dan pelibatan masyarakat menjadi hal penting. Pemerintah dan pihak pengembang perlu menjelaskan secara terperinci lokasi fasilitas, potensi dampak, serta langkah mitigasi yang disiapkan.
Dengan begitu, kebutuhan menjaga pasokan listrik tidak berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan kehidupan masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan Bali.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399365/original/081780000_1794894532-foto_penyu_greenpace.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399281/original/053541900_1794889930-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_09.36.25.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399277/original/035561900_1794889862-foto1.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399322/original/086546600_1794892129-WhatsApp_Image_2026-11-17_at_08.57.47.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3284618/original/004329100_1604313218-20201102-Hari-ini-Rupiah-Ditutup-melemah-atas-dolar-ANGGA-4.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9398780/original/017211200_1794820441-WhatsApp_Image_2026-11-16_at_15.27.15__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1814290/original/001109700_1514436210-Gedung_Kemenkeu.jpg)