Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 pada Jumat (20/11). Nominal ini mengacu pada rekomendasi unsur pemerintah di Dewan Pengupahan dan tercatat naik Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang berada di angka Rp5.729.876.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2027. Ketetapan ini diambil setelah perundingan tripartit antara unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah buntu tanpa kata sepakat, sehingga tiga usulan angka berbeda akhirnya diserahkan ke meja gubernur.
"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," kata Pramono di Jakarta.
Pramono menjelaskan, persentase kenaikan upah tahun depan tercatat 1 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP DKI Jakarta pada 2026 yang berada di level 6,1 persen.
"Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Kalau di tahun 2026 kenaikannya 6,1 persen, di tahun 2027 ini kenaikannya 7,1 persen," ujarnya.
Menurut Pramono, keputusan ini menjadi wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan—yakni berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
Ia mengungkapkan, rangkaian pembahasan di Dewan Pengupahan sebenarnya berlangsung intens selama tiga hari terakhir. Meski sempat berjalan alot, prosesnya berhasil dituntaskan lebih cepat dari tenggat waktu nasional.
“Terus terang pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok. Tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” kata Pramono.
Advertisement
Tarik-Ulur Perundingan dan Perdebatan Indeks Alfa
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3894535/original/042247000_1641302185-20220104-PPKM_DKI_Jakarta_Naik_ke_Level_2-1.jpg)
Sebelum keputusan final diteken, pembahasan UMP Jakarta 2027 sempat berjalan panas. Pada Rabu (18/11/2026),Pramono mengakui sidang Dewan Pengupahan berlangsung alot karena masing-masing unsur bersikukuh mempertahankan nilai indeks tertentu (alfa) pilihannya, sementara Pemprov DKI berperan sebagai mediator.
"Jadi untuk UMP, sekarang ini sedang dilakukan pembahasan tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
Dari sisi pekerja, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sempat mendesak Gubernur Pramono agar tidak lagi memakai indeks alfa 0,7 seperti tahun sebelumnya. Ia menyoroti ketimpangan antara tingginya biaya hidup di ibu kota dengan besaran upah minimumnya yang kalah dibanding wilayah penyangga.
"Begitu pula Gubernur DKI, jangan pakai lagi indeks tertentu 0,7 karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu dong, masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi," ujar Iqbal dalam konferensi pers daring, Senin (16/11).
Meski pada konferensi pers tersebut KSPI sempat menyarankan penggunaan alfa 0,9, unsur buruh akhirnya mengajukan angka maksimal alfa 1,0 saat rapat resmi di Dewan Pengupahan.
Sementara itu di tingkat nasional, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) juga menyuarakan kenaikan upah minimum 2027 di kisaran 7 persen hingga 9,5 persen—bahkan melampaui 9,5 persen bagi daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Presiden KSPN Ristadi menilai daerah berupah rendah perlu mendapat lonjakan lebih besar guna memangkas kesenjangan antardaerah.
"Kami mengusulkan daerah-daerah yang upah minimumnya masih rendah, kenaikannya harus lebih signifikan atau lebih besar daripada daerah yang upah minimumnya sudah tinggi," kata Ristadi, Minggu (15/11).
Advertisement
Perbandingan Tiga Usulan di Dewan Pengupahan
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9371157/original/030520900_1791770396-Penyeberangan_Kota_dengan_Logo_Journal_Kaum_Tengah.jpg)
Perbedaan penentuan nilai indeks alfa tersebut bermuara pada tiga usulan nominal UMP 2027 yang diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta (dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876):
- Usulan Pengusaha (Alfa 0,5): Mengajukan angka terendah sebesar Rp6.047.589, atau naik Rp317.713 (sekitar 5,55 persen).
- Usulan Pemerintah (Alfa 0,775): Mengajukan jalan tengah sebesar Rp6.136.941, atau naik Rp407.065 (sekitar 7,11 persen)—yang akhirnya dipilih gubernur.
- Usulan Buruh (Alfa 1,0): Mengajukan angka tertinggi sebesar Rp6.210.040, atau naik Rp480.164 (sekitar 8,38 persen).
Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta sekaligus anggota Dewan Pengupahan unsur pengusaha, Nurjaman, menerangkan bahwa seluruh perhitungan dari ketiga unsur tersebut tetap merujuk pada formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
"Karena tidak ada kesepakatan dari ketiga unsur, kami masing-masing mengajukan rekomendasi kepada Pak Gubernur.Artinya, Dewan Pengupahan DKI mengajukan tiga usulan dari tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, serta buruh atau pekerja," kata Nurjaman, Jumat (20/11/2026).
Advertisement
Kekhawatiran Pengusaha di Tengah Gejolak Ekonomi
Di balik usulan angka yang lebih moderat, kalangan pengusaha mengingatkan agar kenaikan UMP tidak dipaksakan terlalu tinggi karena berpotensi menekan daya tahan perusahaan. Nurjaman menilai kondisi ekonomi yang sedang bergejolak membuat banyak perusahaan menahan rekrutmen tenaga kerja baru.
"Karena saat ini ekonomi kita sedang mengalami turbulensi, maka penerimaan karyawan pun akan tertahan. Yang ada bukan penerimaan karyawan, tetapi pengurangan karyawan," ujar Nurjaman, Jumat (20/11/2026).
Selain ancaman pemutusan hubungan kerja, ia juga mengkhawatirkan kenaikan upah minimum yang terlalu tajam dapat mempersempit selisih gaji antara pekerja baru dan pekerja lama. Menurutnya, skema UMP pada dasarnya ditujukan bagi pekerja lajang dengan masa kerja nol tahun.
"UMP ini mengatur upah bagi orang yang baru melamar pekerjaan, masih lajang, dan baru bekerja dengan masa kerja nol tahun. Itu yang dipikirkan oleh UMP. Namun, kenapa kita tidak memikirkan pekerja dengan masa kerja yang lebih panjang?" tambahnya.
Nurjaman menegaskan, dunia usaha tidak pernah keberatan memberikan upah tinggi selama besarannya sejalan dengan tingkat produktivitas, kompetensi, serta kemampuan finansial masing-masing perusahaan.
Advertisement
Sesuai Tenggat Nasional 21 November 2026
Sesuai Tenggat Nasional 21 November 2026
Setelah sidang Dewan Pengupahan menyerahkan tiga rekomendasi tersebut, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan hak prerogatif gubernur melalui penerbitan Keputusan Gubernur.
Penetapan UMP DKI Jakarta 2027 pada Jumat (20/11/2026) ini pun tuntas satu hari lebih awal dari tenggat nasional.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 pada 16 November 2026 mewajibkan seluruh pemerintah daerah mengumumkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9377611/original/065727200_1792471085-IMG_5844.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3894535/original/042247000_1641302185-20220104-PPKM_DKI_Jakarta_Naik_ke_Level_2-1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4546717/original/001838300_1692677490-20230821_120551.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3932308/original/084754900_1644719545-duk_cail.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4546367/original/025675300_1692660705-polisi.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399039/original/058545100_1794872860-kisah-najin-dan-fatu-badak-putih-terakhir-di-bumi-1740370116838_169.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401592/original/022151500_1795134201-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_07.19.46.jpeg)