Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) akan memuat ketentuan larangan meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk berbagai keperluan administrasi. Pihak yang masih menerapkan praktik tersebut juga akan dikenai sanksi.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan ketentuan itu menjadi salah satu materi yang dibahas dalam revisi UU Adminduk.
Pembahasan dilakukan Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk bersama pemerintah melalui pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dimulai pada Senin (16/11/2026).
Khozin menilai, masyarakat tidak seharusnya terus diminta menyerahkan fotokopi KTP untuk berbagai urusan administrasi.
Terlebih, data kependudukan telah terintegrasi dan identitas warga dapat diverifikasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Data kependudukan sudah dimiliki negara. Jangan sampai masyarakat terus diminta menyerahkan salinan dokumen yang datanya sebenarnya sudah tersedia dan bisa diverifikasi melalui sistem,” ujar Khozin dikutip Jumat (20/11/2026).
Selain mengatur larangan fotokopi KTP, revisi undang-undang tersebut juga diarahkan untuk memperkuat integrasi data kependudukan antarlembaga. Dalam skema ini, NIK dikembangkan sebagai nomor identitas tunggal yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai layanan publik.
Pemanfaatan NIK untuk verifikasi identitas telah berlangsung dalam skala besar. Hingga 3 November 2026, jumlah verifikasi NIK tercatat mencapai 21,04 miliar kali atau rata-rata sekitar 8 juta kali setiap hari. Layanan tersebut melibatkan 7.833 lembaga, termasuk instansi pemerintah, perbankan, transportasi, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Khozin menjelaskan, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk juga mendorong perubahan sistem pelayanan kependudukan agar lebih proaktif, terintegrasi, dan berbasis digital.
“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan,” kata Khozin.
Advertisement
Layanan Digital Disertai Peningkatan Keamanan Sistem
Meski demikian, Khozin mengingatkan bahwa pengembangan layanan digital harus disertai peningkatan keamanan sistem dan pelindungan data pribadi masyarakat.
Ia menyebutkan, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga 3 November 2026 baru mencapai 25,18 juta jiwa.
Oleh karena itu, digitalisasi layanan administrasi kependudukan perlu tetap memperhatikan masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan digital.
RUU Adminduk juga memuat pengaturan mengenai IKD sebagai bagian dari transformasi pelayanan kependudukan.
Khozin berharap revisi undang-undang tersebut dapat membangun sistem administrasi yang terintegrasi, aman, dan inklusif, sekaligus meningkatkan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3932308/original/084754900_1644719545-duk_cail.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4546717/original/001838300_1692677490-20230821_120551.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4546367/original/025675300_1692660705-polisi.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9399039/original/058545100_1794872860-kisah-najin-dan-fatu-badak-putih-terakhir-di-bumi-1740370116838_169.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401592/original/022151500_1795134201-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_07.19.46.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9321698/original/080400300_1786493694-ilustrasi_kebakaran.jpg)