Dukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca Selengkapnya
Setidaknya Jakarta membutuhkan 8 juta blangko untuk pencetakan ulang e-KTP.
Baca Selengkapnya
Ketersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca Selengkapnya
Agnes Mo ke Kelurahan Kedoya Utara guna lakukan pembaharuan data dan perekaman ulang e-KTP.
Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan optimis dalam kurun beberapa bulan diakhir 2023 ini semua data NIK bisa terintegrasi.
Baca Selengkapnya
KPK mendeteksi Direktur PT Shandipala Arthaputra Paulus Tanos, buronan kasus korupsi pengadaan e-KTP, mengganti nama dan paspor di Afrika Selatan.
Baca Selengkapnya
Jangan panik jika dokumen penting ini hilang. Begini cara mengurus KTP SIM STNK yang hilang, jadi solusi mudah untuk Anda.
Baca Selengkapnya
Pemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnya
NIK warga Jakarta yang sudah tidak aktif lagi 194.777. Penonaktifan ini untuk merapikan administrasi kependudukan di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ferry Juliantono menilai, terulangnya kasus e-KTP tercecer di sejumlah wilayah di Indonesia merupakan bentuk kesengajaan. Ferry curiga, ini merupakan hal terencana kelompok tertentu untuk Pemilu 2019.
Puluhan ribu kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok. E-KTP yang dimusnahkan itu adalah kartu identitas yang sudah tidak terpakai. Supaya tidak disalahgunakan maka kartu pun dimusnahkan dengan cara dibakar.
Puluhan ribu e-KTP rusak dan invalid dari tujuh kecamatan se-Tangerang Selatan, dimusnahkan dengan cara dibakar, Jumat (14/12). Pemusnahan ini merujuk pada surat edaran Kemendagri Nomor 470.13/1176/SJ tentang penataan e-KTP rusak atau invalid.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tersebut menilai kelalaian yang terus berulang bukan suatu kebetulan. Mardani tak ingin ada manipulasi e-KTP.
Meski begitu, polisi tetap memeriksa saksi-saksi dari Dukcapil, termasuk yang membuang barang tersebut.
PKS Nilai Harusnya Seluruh Fraksi DPR Setuju Ada Pansus e-KTP Tercecer. Menurutnya pembentukan pansus sebenarnya diperlukan untuk mendalami tercecernya kepingan e-KTP di beberapa tempat. Lanjut Sutriyono, kasus semacam ini berpotensi mengguncang masyarakat jelang Pemilu 2019.
Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya belum menentukan apa tindak lanjut dari untuk mengatasi kasus e-KTP tercecer. Dia menilai masih banyak cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Direktur Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Sumbar, AKBP Heri Prihanto mengatakan, pihaknya memastikan hal itu setelah dilakukan koordinasi dan pengecekan data bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebagai pemilik barang tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan sejumlah anggota DPR Komisi II membuat Pansus untuk mendalami sengkarut kasus e-KTP yang tercecer di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. JK menilai pembuatan pansus penting agar masyarakat, petugas serta para aparat dapat berhati-hati.
Rekomendasi
For You