Bulog Copot 6 Pejabat di Wilayah DKI Terkait Kasus Beras Oplosan

Perum Bulog menonaktifkan enam pejabat di wilayah DKI Jakarta dan menjatuhkan dua surat peringatan setelah temuan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikemas ulang dan dioplos di Jakarta Timur. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut sanksi bagi pihak internal yang terbukti terlibat akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Rizal menegaskan penindakan disiplin akan berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang relevan.

"Untuk sanksinya mengikuti prosedur hukum. Jadi sudah ada undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang korporasi dan lain sebagainya, jadi kita mengikuti aturan pemerintah," kata Rizal di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

"Jadi, kalaupun ada nanti yang terlibat dan lain sebagainya, kita menyesuaikan dengan prosedur hukum yang sudah ada," imbuh dia.

Ia memastikan posisi yang lowong di Bulog DKI langsung diisi usai keputusan nonaktif diterbitkan pada Kamis, 29 Oktober 2026.

"Langsung ditunjuk baru, per hari ini. Kemarin sudah rapat direksi langsung tunjuk (pejabat) baru, kita enggak pakai jeda, langsung," katanya saat berbincang dengan awak media.

Rizal mengatakan keputusan diambil melalui rapat direksi dan berlandaskan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

"Atas petunjuk dari Pak Mentan dan hasil Rapat Direksi, kami memutuskan ada 6 orang yang dinonaktifkan dan 2 orang yang diberikan surat teguran," ujar Rizal.

"Ini merupakan bentuk responsibility kami agar ada tanggung jawab dari masing-masing pimpinan wilayah, pimpinan cabang, hingga manajer terhadap tugasnya," imbuh Rizal.

10 Pegawai Bapanas–Bulog Disanksi

Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan total 10 pegawai Bapanas dan Perum Bulog dijatuhi sanksi sebagai buntut penyelewengan beras SPHP. Dari jumlah itu, delapan orang dicopot dari jabatannya dan dua orang di lingkungan Bulog DKI menerima surat peringatan.

"Kita putuskan hari ini, dari Bulog dengan Bapanas ada 10 orang. Sebanyak 2 orang diberi peringatan, sedangkan 8 orang kita copot," tegas Amran di Kalibata, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Ia menambahkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri akan menindaklanjuti pemeriksaan. Apabila ada unsur pidana, proses hukum akan ditempuh.

"Yang diberhentikan levelnya cukup tinggi. Delapan orang ini langsung berhenti, per hari ini kita copot semua," tegasnya.

Pemberhentian dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan. Para pejabat yang disanksi dinilai lalai dalam pengawasan distribusi beras bersubsidi.

Di luar struktur Bapanas dan Bulog, kepolisian telah memeriksa sekitar sembilan orang terkait perkara ini, dengan satu orang di antaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka.