Usulan Skema Baru PBI JK, Tanggung Iuran BPJS Kesehatan Dibagi per Desil

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengusulkan skema baru pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) agar tanggung jawab iuran BPJS Kesehatan dibagi berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Langkah ini disiapkan untuk memperluas cakupan bantuan sekaligus membagi beban pembiayaan antara pusat dan daerah.

Dalam simulasi awal, pembiayaan untuk masyarakat desil 1 sampai 4 ditanggung APBN, desil 5 sampai 6 oleh APBD kabupaten/kota, sedangkan desil 7 sampai 8 menjadi tanggungan pemerintah provinsi.

Gagasan tersebut masih dalam tahap simulasi dan akan dibahas lebih lanjut sebelum diajukan kepada Presiden. Penjelasan ini disampaikan Gus Ipul usai menghadiri Kongres Nasional (KONAS) XVI dan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) XII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

“Kita sudah berdiskusi dengan Menteri Kesehatan, bagaimana dukungan kita untuk PBI itu lebih terarah, terpadu, dan bisa berkelanjutan. Sehingga muncul gagasan bagaimana desil 1, 2, 3, 4 itu nanti dengan APBN, desil 5, 6-nya itu dari APBD kabupaten/kota, dan 7, 8 dari provinsi,” kata Gus Ipul.

“Nah ini kita sedang simulasi, mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak, dan dengan begitu tentu ketika kita nanti usulkan ke Bapak Presiden, itu sudah menjadi paling nggak ya gagasan semua pihak, usulan semua pihak,” ujarnya.

Ia menyebut lebih dari separuh penduduk telah menerima bantuan layanan kesehatan melalui PBI JK maupun program pemerintah daerah. Dalam paparan di forum tersebut, cakupan bantuan disebut mencapai sekitar 55 persen.

“Sementara ini kan sudah 50% lebih yang dibantu, ya, baik melalui PBI JK maupun program dari Pemda. Sehingga mereka memperoleh pelayanan dari BPJS Kesehatan. Jadi lebih dari 50%. Bahkan tadi datanya sampai 55 persen,” ungkapnya.

Akurasi Penerima Manfaat BPJS Kesehatan

Gus Ipul menekankan, perluasan bantuan harus diiringi penetapan penerima manfaat yang tepat sasaran. Dalam pembahasan skema tersebut, masyarakat desil 1 hingga 8 yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau belum memiliki jaminan kesehatan yang dibiayai pemberi kerja menjadi kelompok yang perlu diperhatikan.

“Sementara yang sudah mampu didorong ke mandiri,” katanya.

Selain pembagian pembiayaan PBI, ia mengajak komunitas kesehatan membantu pemutakhiran data melalui Perlinsos Digital agar data sosial lebih mutakhir dan terintegrasi.

“Saya mengajak seluruh pihak yang terlibat di dalam dunia kesehatan untuk turut serta melakukan upaya pemutakhiran data lewat Perlinsos Digital,” ujarnya.

Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.

“Data itu menjadi hal yang sangat penting supaya kita memberikan bantuan kepada keluarga yang tepat atau penerima manfaat yang memenuhi kriteria,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif, tidak semata mengandalkan layanan kuratif. Gus Ipul menilai peningkatan pembiayaan kesehatan perlu diimbangi pencegahan agar beban biaya terkendali.

“Kalau kita cuma mengandalkan kuratifnya, berapa pun ya, kita tentu masih kurang. Misalnya, berapa sih iuran yang diberikan ke BPJS Kesehatan lima tahun yang lalu? Sekitar Rp 100-an triliun. Sekarang sudah Rp 195 triliun, tapi sampai hari ini BPJS masih rugi,” paparnya.

“Kita harapkan ke depan promotif, preventifnya diperkuat, dan harapan kepada BPJS untuk bisa mengatasi kerugian-kerugian ini dalam jangka ke depan, sehingga benar-benar sehat. Masyarakatnya sehat, BPJS-nya sehat,” tandasnya.

Ia berharap kolaborasi dengan para tenaga kesehatan dan organisasi profesi dapat memperkuat pemutakhiran data melalui Perlinsos Digital serta membuat program bantuan kesehatan lebih tepat sasaran.