PBI JKN

Mensos Saifullah Yusuf usul pembiayaan PBI JK BPJS Kesehatan dibagi menurut desil kesejahteraan. Masih disimulasikan sebelum dibawa ke Presiden.

BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII mencatat 1,12 juta warga Papua telah menjadi peserta JKN per Juni 2026, mencapai cakupan 100 persen, dengan fokus pada keaktifan peserta.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi penyelamat bagi Ridwan Djapong, seorang petani di Banggai, yang menderita penyakit jantung, memungkinkannya mengakses layanan kesehatan gratis tanpa khawatir biaya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mayoritas lansia di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memiliki jaminan kesehatan lansia NTT melalui skema PBI JKN, menunjukkan intervensi perlindungan sosial yang efektif.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serius meningkatkan akurasi data bansos dengan memperkuat kapasitas operator SIKS-NG demi penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan memastikan tidak ada masyarakat miskin yang kehilangan jaminan kesehatan.

Pemerintah menerbitkan SKB tiga kementerian untuk menjamin kepastian pembayaran PBI JKN bagi 11 juta peserta yang sedang masa transisi. Langkah ini diharapkan mengatasi keluhan pasien dan rumah sakit.

Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan menyepakati kebijakan penting: peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan akan menerima notifikasi tiga bulan sebelumnya, guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN.

Kementerian Sosial (Kemensos) tengah intensif menelusuri keberadaan 9.401 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) penyintas katastropik untuk memastikan validitas data dan penyaluran manfaat yang akurat.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil verifikasi lapangan tahap pertama Program PBI JKN BPS, menemukan 3.934 peserta dengan penyakit katastropik telah meninggal dunia, memicu penyesuaian kepesertaan.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam mencatat 15 warga telah mengajukan reaktivasi PBI JKN setelah status kepesertaan mereka dinonaktifkan, menandakan proses pengaktifan kembali terus berjalan.

Dinas Sosial Kabupaten Lebak dan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melakukan groundcheck terhadap 179.710 warga miskin penerima PBI JKN yang datanya dimutakhirkan, memastikan bantuan tepat sasaran.

Sebanyak 27.150 peserta PBI JKN di pantai barat Aceh dinonaktifkan. Namun, mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan darurat dengan beralih ke JKA Aceh yang dibiayai Pemprov.

Pemerintah Kota Pekalongan menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi warganya, termasuk ribuan peserta PBI-JKN yang dinonaktifkan. Bagaimana Pemkot memastikan akses kesehatan tetap terjaga di Pekalongan?

RSUD Kabelota Donggala berkomitmen penuh dalam meningkatkan Layanan Kesehatan Donggala, memastikan pasien PBI JKN nonaktif tetap mendapatkan akses perawatan tanpa hambatan, didukung program Pemprov Sulteng.

Masyarakat Tangerang kini bisa cek status kepesertaan PBI-JKN dengan mudah melalui hotline resmi Pemkot Tangerang, memangkas antrean dan waktu tunggu yang tidak efektif.

Dinas Sosial Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak warga terdampak penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) segera mengurus reaktivasi PBI-JKN Kaltim agar layanan kesehatan tetap terjamin.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengambil langkah strategis dengan menanggung pembiayaan kepesertaan sekitar 12.000 Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan pusat, memastikan akses kesehatan warga tetap terjamin.

Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data bantuan sosial (bansos), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), demi memastikan penyaluran tep

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah menyampaikan narasi yang tepat terkait Pemutakhiran Data PBI-JKN, membantah klaim instruksi Presiden dan menegaskan proses sesuai regulasi.

Anggota DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk proaktif menginformasikan penonaktifan peserta, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna mencegah terhambatnya layanan kesehatan vital dan memastikan hak dasar masyarakat ter