Pbi Jkn

Dinas Sosial Kabupaten Lebak dan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melakukan groundcheck terhadap 179.710 warga miskin penerima PBI JKN yang datanya dimutakhirkan, memastikan bantuan tepat sasaran.

Sebanyak 27.150 peserta PBI JKN di pantai barat Aceh dinonaktifkan. Namun, mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan darurat dengan beralih ke JKA Aceh yang dibiayai Pemprov.

Pemerintah Kota Pekalongan menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi warganya, termasuk ribuan peserta PBI-JKN yang dinonaktifkan. Bagaimana Pemkot memastikan akses kesehatan tetap terjaga di Pekalongan?

RSUD Kabelota Donggala berkomitmen penuh dalam meningkatkan Layanan Kesehatan Donggala, memastikan pasien PBI JKN nonaktif tetap mendapatkan akses perawatan tanpa hambatan, didukung program Pemprov Sulteng.

Masyarakat Tangerang kini bisa cek status kepesertaan PBI-JKN dengan mudah melalui hotline resmi Pemkot Tangerang, memangkas antrean dan waktu tunggu yang tidak efektif.

Dinas Sosial Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak warga terdampak penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) segera mengurus reaktivasi PBI-JKN Kaltim agar layanan kesehatan tetap terjamin.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengambil langkah strategis dengan menanggung pembiayaan kepesertaan sekitar 12.000 Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan pusat, memastikan akses kesehatan warga tetap terjamin.

Kementerian Sosial (Kemensos) mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data bantuan sosial (bansos), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), demi memastikan penyaluran tep

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah menyampaikan narasi yang tepat terkait Pemutakhiran Data PBI-JKN, membantah klaim instruksi Presiden dan menegaskan proses sesuai regulasi.

Anggota DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk proaktif menginformasikan penonaktifan peserta, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna mencegah terhambatnya layanan kesehatan vital dan memastikan hak dasar masyarakat ter