Upah Buruh

Said Iqbal menyoroti praktik hubungan kerja berstatus mitra di PT Pos Indonesia yang dinilai mengabaikan perlindungan pekerja.

KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah mencabut aturan pesangon 0,5 kali dan merevisi ketentuan outsourcing.

Said Iqbal mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mematuhi aturan penetapan UMSK sesuai PP Nomor 49 Tahun 2025. Selain itu, ia juga meminta pemerintah menetapkan UMP dan UMSP 2027 paling lambat 1 November 2026.

KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5-9,5 persen. Buruh menilai PHK lebih dipicu tekanan ekonomi global dan tingginya biaya operasional industri, bukan kenaikan upah.

KSPI mengusulkan UMP 2027 naik 7,5–9,5% berbasis inflasi dan pertumbuhan. Simak simulasi 38 provinsi dan keterangan Menaker soal formula yang masih disiapkan.

Pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap tekanan ekonomi yang dapat memicu hambatan pada dunia usaha.

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, kebijakan Upah Sektoral Jawa Barat Makin merugikan.

KSPI menyoroti ketimpangan upah nasional setelah buruh pabrik Karawang disebut menerima upah lebih tinggi dari pegawai bank di Jakarta.

Jika disetujui, ini berarti kenaikan UMP kali ini lebih tinggi dari kenaikan tahun 2024 ke 2025 yang di angka 6,5 persen, begitu pula tahun-tahun sebelumnya.

Bobby menjelaskan, penetapan UMP Sumut 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Dia menyebut untuk formula upah minimum masih menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.

Edy mengingatkan, PP 36/2021 sudah mengunci kewajiban gubernur untuk menetapkan UM provinsi paling lambat 21 November.

Penyesuaian upah bukan sekadar simbol gengsi atau tekanan serikat pekerja, melainkan kebijakan strategis yang menentukan keberlanjutan sektor industri.

Proses perumusan upah minimum 2026 telah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Namun, dia belum bisa menyebutkan target kapan hasil finalnya akan keluar.

Secara formulasi penghitungan, pemerintah juga bakal meminta masukan dari akademisi agar UMP 2026 bisa ketok palu.

Saat ini, gaji pokok untuk Ketua DPR tercatat sebesar Rp5.040.000, untuk Wakil Ketua DPR sebesar Rp4.620.000, dan untuk anggota DPR sebesar Rp4.200.000.

Yang lebih penting bukan sekadar besaran persentase kenaikan upah, melainkan bagaimana daya beli buruh tetap terjaga.

Diperlukan juga pertimbangan dan mekanisme yang sesuai untuk mencapai keputusan terkait besaran kenaikan UMP tahun depan.

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjelaskan latar belakang di balik keputusan kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.