serikat pekerja
-
Politik •Wamenaker Soroti Urgensi Revisi Regulasi Ketenagakerjaan untuk Kesejahteraan PekerjaWakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan urgensi revisi regulasi ketenagakerjaan, termasuk UU UAP dan UU K3, demi meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memajukan industri nasional.
-
Politik •Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPRWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan
-
Politik •Satgas Mitigasi PHK Segera Rapat, Bahas Dampak Global pada PekerjaSatgas Mitigasi PHK yang dibentuk Presiden akan segera menggelar rapat guna membahas daerah terdampak pemutusan hubungan kerja dan mencari solusi bagi kesejahteraan buruh di tengah gejolak ekonomi global.
-
Ekonomi •ASPEK Indonesia Sambut Positif Sinyal Said Iqbal Gabung Kabinet Merah PutihFederasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia menyambut positif sinyal masuknya Presiden Partai Buruh Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih, melihatnya sebagai langkah maju bagi representasi kaum pekerja.
-
News •Gubernur Banten Apresiasi Eratnya Kolaborasi Buruh Pemda Tangerang untuk Pembangunan DaerahGubernur Banten Andra Soni mengapresiasi eratnya Kolaborasi Buruh Pemda Tangerang dalam memajukan pembangunan daerah. Sinergi ini diharapkan terus berlanjut demi kemajuan Banten.
-
Ekonomi •Apindo-KSPSI Pastikan RUU Ketenagakerjaan Dibahas Bersama untuk Keseimbangan KepentinganAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sepakat membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara mendalam sebelum diajukan ke pemerintah, demi regulasi yang adil dan implementatif.
-
Ekonomi •Freeport Indonesia Perkuat Hubungan Industrial Lewat PKB ke-24, Jamin Kesejahteraan PekerjaPT Freeport Indonesia dan pekerjanya menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-24 periode 2026-2028, memperkuat hubungan industrial dan menjamin peningkatan kesejahteraan karyawan melalui kesepakatan yang kekeluargaan.
-
News •Pemkot Palu Buka Posko Pengaduan THR Pekerja Jelang Idul Fitri 2026, Pastikan Hak TerpenuhiPemerintah Kota Palu membuka Posko Pengaduan THR bagi pekerja menjelang Idul Fitri 1447 H/2026. Langkah ini diambil untuk memastikan hak finansial pekerja terpenuhi dan menampung keluhan terkait Tunjangan Hari Raya.
-
Ekonomi •Kemnaker, BUMN, dan Swasta Kolaborasi Gelar Mudik Gratis Pekerja untuk 11 Ribu OrangKementerian Ketenagakerjaan bersinergi dengan BUMN dan perusahaan swasta menyelenggarakan program Mudik Gratis Pekerja bagi belasan ribu buruh, menawarkan perjalanan aman dan nyaman untuk Idul Fitri 1447 H.
-
News •Kemnaker Gelar Mudik Gratis Pekerja untuk 11 Ribu Lebih Peserta, Pastikan Lebaran Aman dan NyamanKementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI kembali menggelar program Mudik Gratis Pekerja bagi ribuan pekerja dan keluarganya, memastikan perjalanan Lebaran yang aman, nyaman, dan berkesan.
-
Ekonomi •Disnaker Depok Pantau THR Perusahaan, Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi Tepat WaktuDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok intensifkan pemantauan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan. Langkah ini untuk memastikan seluruh pekerja menerima haknya sesuai regulasi, menghindari keterlambatan atau pelanggaran THR.
-
Ekonomi •Wamenaker Dorong PKB PTPN IV PalmCo Ciptakan Budaya Kerja Inklusif di Industri SawitWakil Menteri Ketenagakerjaan mendorong pengesahan PKB PTPN IV PalmCo bersama SPBUN untuk menciptakan budaya kerja inklusif dan memperkuat sinergi pascamerger di industri sawit nasional.
-
Ekonomi •UMK Ponorogo 2026 Resmi Naik 6,11 Persen, Pekerja Berharap Kepatuhan PengusahaUMK Ponorogo 2026 resmi naik 6,11 persen, mencapai Rp2.549.876, memicu harapan buruh akan kepatuhan pengusaha dalam implementasinya.
-
News •UMK 2026 Bantul Ditetapkan Naik 6,29 Persen, Pemkab Bantul Segera SosialisasikanPemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera menyosialisasikan besaran UMK 2026 Bantul yang telah ditetapkan naik 6,29 persen kepada pelaku usaha dan pekerja, demi memastikan kepatuhan semua pihak.
-
News •Dewan Pengupahan Situbondo Minta Gubernur Tinjau Ulang Penetapan UMK Situbondo 2026Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja Situbondo menolak UMK Situbondo 2026 yang ditetapkan Gubernur Jatim, meminta peninjauan ulang keputusan demi keadilan upah.
-
News •Dewan Pengupahan Situbondo Tolak UMK 2026, Minta Gubernur Tinjau Ulang KeputusanDewan Pengupahan dan Serikat Pekerja Situbondo secara tegas menolak penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Situbondo 2026 oleh Gubernur Jatim, mendesak peninjauan ulang atas besaran upah yang dinilai tidak sesuai usulan.
-
Politik •Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Resmi Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Komitmen Bela Hak BuruhKapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kini menjabat Ketua Dewan Penasihat KSPSI, menunjukkan komitmennya yang kuat pro pada perjuangan buruh dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
-
Ekonomi •Mitigasi Sosial Mendesak: Perlindungan Buruh Smelter di Bangka Belitung Jadi Sorotan NasionalRibuan buruh smelter di Bangka Belitung terancam setelah operasional dihentikan. Mitigasi sosial dan Perlindungan Buruh Smelter mendesak untuk mencegah krisis kemanusiaan dan ekonomi lokal.
-
News •Disnaker Tangsel Tunggu Regulasi Pusat untuk Penetapan UMK Tangsel 2026Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan (Disnaker Tangsel) masih menanti regulasi pemerintah pusat terkait penetapan UMK Tangsel 2026, yang menjadi dasar pembahasan upah minimum di daerah.
-
Ekonomi •Bupati Serang Minta Buruh Jaga Kondusifitas Jelang Penetapan UMK 2026Menjelang penetapan UMK 2026 Serang, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah meminta buruh mengedepankan dialog. Hal ini demi menjaga iklim investasi dan kesejahteraan pekerja.