Antisipasi Konflik Timur Tengah, DPR Kawal Keamanan Haji 2027

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah memastikan keamanan jemaah haji 2027 di tengah konflik Timur Tengah serta mempercepat istitaah.

Ihwan Fajar
Oleh Ihwan Fajar- Reporter
Antisipasi Konflik Timur Tengah, DPR Kawal Keamanan Haji 2027
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat mengunjungi Asrama Haji Sudiang Makassar.

 

Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dinamika ketegangan politik di Timur Tengah, khususnya konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi demi menjamin keselamatan jemaah haji 2027. Pesan tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, saat meninjau Asrama Haji Sudiang, Makassar.

Marwan menilai pemerintah perlu terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, terutama menjelang dan selama periode pemberangkatan haji. Secara khusus, ia meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan jaminan kepastian terkait keamanan sekaligus kenyamanan bagi seluruh jemaah asal Indonesia.

"Kita harus tetap mencermati keadaan karena kita ingin jemaah kita ini selain nyaman beribadah, tapi keselamatan juga penting," ujarnya.

Meski situasi perlu diantisipasi sejak dini, Marwan meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki perhitungan dan kemampuan matang dalam membaca eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

"Meski sekarang belum ada ancaman itu, tapi kita perlu juga mempertimbangkan itu. Kita bersiap saja, normal seperti biasa," imbuhnya.

Rencana Pelunasan Biaya Haji

Tinjau Kesiapan Asrama Haji Makassar, DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ketegangan di Timur Tengah
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat mengunjungi Asrama Haji Sudiang Makassar.

Di sisi lain, terkait rencana pelunasan biaya haji 2027, Marwan mendorong agar prosesnya dapat dilakukan lebih cepat.Namun, percepatan tersebut tetap harus dibarengi dengan ketegasan dalam pemenuhan syarat istitaah kesehatan bagi para calon jemaah. 

"Kami tadi sudah mendapatkan gambaran, ada beberapa hal yang memang harus dikoordinasikan dalam hal kepastian istithaah kesehatan, sehingga jemaah tidak merasa terlalu lama menunggu. Tentu kepastian istithaah yang dimaksudkan itu harus benar-benar sesuai dengan ketentuan Saudi," kata Marwan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa aspek istitaah kesehatan tidak boleh dianggap enteng.Pasalnya, otoritas Arab Saudi kerap memberlakukan pemeriksaan yang sangat ketat, bahkan terhadap hal-hal teknis yang terlihat sepele. 

"Namun demikian, kami kira Kementerian Haji dan Umrah yang ada di kabupaten dan provinsi akan segera dan sigap bekerja tentang itu. Selain itu, tentu kami minta supaya kuota jemaah haji yang berangkat per provinsi itu tidak menjadi sia-sia karena persoalan waktu yang dibutuhkan untuk kepastian seseorang berangkat," ucapnya.

Rekomendasi