Resmi Disahkan DPR, Ini Isi Penting UU Perampasan Aset yang Baru

Resmi disahkan DPR, UU Perampasan Aset memprioritaskan pemulihan kerugian korban penipuan digital dan membentuk Badan Pengawas Perampasan Aset independen.

Auria Setiarum Cahayani
Resmi Disahkan DPR, Ini Isi Penting UU Perampasan Aset yang Baru
Suasana pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR. (Foto: Liputan6.com/Ady Anugrahadi).

Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Kamis (19/11).

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkapkan bahwa penyelesaian aturan ini rampung hampir sebulan lebih cepat dari tenggat waktu yang semula ditargetkan pada 15 Desember 2026. Menurutnya, percepatan tersebut bukan dilakukan secara terburu-buru, melainkan wujud keseriusan parlemen setelah menyerap aspirasi dari 15 provinsi dan menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum.

"Belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, insyaallah dengan sebaik-baiknya," kata Puan usai memimpin rapat paripurna..

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa undang-undang ini mengalami perubahan judul dari semula "RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana" guna menegaskan fokusnya pada kejahatan korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Kesepuluh pokok substansinya mencakup asas proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), tetap berlakunya ancaman pidana pokok termasuk hukuman mati, pengaturan hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana mulai dari penelusuran hingga eksekusi, serta tata kelola aset sitaan secara digital dan profesional.

Jerat Enam Pidana Lain di Luar Korupsi

DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11/2026). (Foto: Liputan6.com/Ady Anugrahadi).

Selain tindak pidana korupsi, beleid baru ini juga menyasar enam kelompok kejahatan lain yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya," kata Habiburokhman dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, cakupan aturan turut menjerat kasus perdagangan orang serta kejahatan finansial digital yang kerap merugikan warga secara luas.

"Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," sambungnya.

Prioritas Ganti Rugi Korban dan Badan Pengawas Independen

Salah satu terobosan utama dalam undang-undang ini adalah jaminan pemulihan kerugian korban secara langsung, beriringan dengan perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik melalui pembuktian yang berimbang. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menegaskan bahwa hasil rampasan kejahatan harus diprioritaskan untuk mengembalikan hak masyarakat yang hilang.

"Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup.Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," ujar Rano dikutip dari Antara.

Untuk meredam kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa maupun aparat penegak hukum, regulasi ini mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset yang berdiri sendiri. Habiburokhman menjelaskan pimpinan badan tersebut akan ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR agar tercipta mekanisme kontrol silang.

"Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol," katanya.

Alasan Illicit Enrichment Tidak Dimasukkan

Di sisi lain, pembentuk undang-undang memastikan bahwa ketentuan illicit enrichment atau penindakan terhadap peningkatan kekayaan yang tidak wajar tidak dimasukkan ke dalam regulasi ini.

Habiburokhman mengungkapkan keputusan tersebut diambil berdasarkan banyaknya aspirasi masyarakat serta pandangan dari sedikitnya 15 elemen ahli yang menilai ketentuan itu bertentangan dengan HAM sebagaimana pertimbangan serupa di Amerika Serikat, Inggris, hingga Mahkamah Konstitusi Jerman.

Secara teknis perundang-undangan, ia menegaskan sifat UU Perampasan Aset merupakan hukum acara formil, sedangkan illicit enrichment masuk ke dalam ranah pengaturan norma materiil.

"Jadi, memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini," pungkasnya.

Rekomendasi