RUU Perampasan Aset Disahkan, Negara Lebih Mudah Kejar Harta Korupsi

Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset memberi kepastian hukum pemulihan harta kejahatan dengan tetap menjunjung HAM.

Idris Rusadi Putra
Oleh Idris Rusadi Putra- Reporter
RUU Perampasan Aset Disahkan, Negara Lebih Mudah Kejar Harta Korupsi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rini Widyantini di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025). Rini mengatakan bahwa banyak Pemda belum menyelesaikan SK Pengangkatan CPNS. (Liputan6.com/Arief)

Upaya mengejar harta hasil kejahatan kini memasuki babak baru. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dinilai menjadi pijakan penting untuk menghadirkan kepastian hukum dalam mengembalikan aset tindak pidana, sekaligus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). 

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, saat membacakan pandangan akhir Presiden terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta.

"Penegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya hukum yang menjadi tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif, adil, dan proporsional demi memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta,Jumat (20/11).

Sebagai negara hukum, Indonesia memikul tanggung jawab memastikan proses penegakan hukum berlangsung adil dan efektif tanpa mengesampingkan prinsip HAM. Pemulihan aset negara maupun milik korban yang dirampas pelaku kejahatan menjadi kunci utama untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesejahteraan publik.

Menjawab Celah Aturan Lama

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini. (Liputan6.com/Tira)

Selama ini, aturan mengenai perampasan aset dinilai masih tercecer di berbagai peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut membuat regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat maupun mengejar perkembangan modus tindak pidana yang kian beragam. 

Di lapangan, aparat penegak hukum masih kerap terbentur sejumlah kendala. Mulai dari hambatan prosedural karena penyitaan sangat bergantung pada putusan pidana, belum optimalnya penelusuran dan pengamanan harta hasil kejahatan,hingga ketiadaan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana untuk kondisi tertentu.

"RUU tentang Perampasan Aset ini dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepastian hukum bagi masyarakat," ujarnya.

Poin Penting dalam RUU Perampasan Aset

Untuk menutup celah tersebut, beleid baru ini merumuskan sejumlah pengaturan krusial, antara lain:

  • Ruang Lingkup dan Jenis Aset: Menegaskan jenis tindak pidana apa saja yang dapat dikenai perampasan beserta kategori aset yang bisa disita.
  • Dua Jalur Mekanisme: Mengatur tata cara perampasan aset baik melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam situasi tertentu.
  • Tata Kelola dan Pengawasan: Mengatur pengelolaan serta pengawasan aset oleh badan yang dibentuk Presiden secara berkala dan akuntabel.
  • Sistem Terintegrasi dan Pendanaan: Membangun sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sekaligus memastikan dukungan pendanaan penyelenggaraannya.

"Penegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya yang harus dilaksanakan secara efektif, adil,dan proporsional, guna memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, Rini yang hadir mewakili Presiden turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta anggota DPR RI atas kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi dalam menuntaskan pembahasan RUU tersebut.Ia berharap segala pemikiran yang telah dicurahkan dapat membawa manfaat nyata bagi bangsa dan negara.

Rekomendasi