Dedi Mulyadi Sambut Pengesahan UU Perampasan Aset, Ini Pesannya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR RI dan mengajak Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mengawal pelaksanaannya.

Azzura Galexia
Oleh Azzura Galexia- Reporter
Dedi Mulyadi Sambut Pengesahan UU Perampasan Aset, Ini Pesannya
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. (Merdeka.com/Azzura Galexia)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik langkah DPR RI yang resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang (UU).

Dedi mengaku bersyukur dan berterima kasih atas disahkannya regulasi tersebut. Meski secara pribadi belum membaca draf lengkapnya secara utuh, ia berharap aturan baru itu dapat dijalankan secara konsisten di lapangan.

"Ya tentunya kita mengucapkan terima kasih ya dan cukup berbangga bahwa Undang-Undang itu sudah disahkan. Tinggal nanti, kan saya belum tahu isi Undang-Undang-nya. Nanti biar saya lihat dulu isi Undang-Undang-nya, sehingga nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan semua orang menaatinya," kata dia saat ditemui di Hotel Grand Asrilia, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).

Di sisi lain, Dedi turut berpesan kepada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) untuk ikut mengawal implementasi UU Perampasan Aset. Ia berharap kehadiran payung hukum ini mampu memberikan dampak nyata dalam membereskan berbagai persoalan di Tanah Air.

Sebelumnya, AMPB sempat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI guna mendesak pengesahan UU Perampasan Aset. Tak berselang lama setelah aksi tersebut, perwakilan AMPB juga sempat menemui Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan.

"Iya, buat teman-teman Pati, Undang-Undang Perampasan Aset sudah disahkan, tinggal awasi pelaksanaan kegiatannya dan tetap kritis agar berbagai problem sosial di Indonesia bisa tertangani dengan baik," ujar dia.

Disahkan Lebih Cepat dari Target

Sebelumnya diberitakan, RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disetujui DPR RI menjadi UU pada Kamis (19/11), lebih cepat dari tenggat yang direncanakan. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap beleid baru ini membawa manfaat luas bagi masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU)," kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

"InsyaAllah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi," lanjut dia.

Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dihadiri lengkap oleh lima pimpinan DPR. Puan memimpin rapat dengan didampingi seluruh Wakil Ketua DPR,yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Dengan ketok palu pada hari ini, DPR berhasil merampungkan pengesahan UU Perampasan Aset lebih awal dari target yang sempat dijanjikan kepada publik, yaitu pada 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.

Rekomendasi