Implementasi UU Perampasan Aset Perlu Dikawal, Ini Catatan Ari Yusuf Amir

Ari Yusuf Amir menilai UU Perampasan Aset bisa seimbang antara antikorupsi dan perlindungan warga, tapi implementasinya wajib dikawal. Ada syarat tanpa pengadilan.

Dimas Ramadhan Wicaksana
Implementasi UU Perampasan Aset Perlu Dikawal, Ini Catatan Ari Yusuf Amir
Praktisi hukum sekaligus ahli hukum pidana korporasi, Ari Yusuf Amir (Istimewa)

Pengesahan UU Perampasan Aset dinilai membuka ruang keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hak warga negara. Namun, implementasinya disebut perlu pengawalan ketat agar tidak menjadi alat kesewenang-wenangan hingga memicu kriminalisasi, menurut praktisi hukum Ari Yusuf Amir.

Ari, ahli hukum pidana korporasi, menilai parlemen telah melakukan banyak perbaikan dalam proses pembahasan regulasi ini. Ia menyebut adanya upaya memaksimalkan pasal-pasal yang relevan sebagai wujud perlindungan masyarakat. "Ya, saya melihat bahwa kawan-kawan di DPR sudah mencoba memaksimalkan, ya. Dengan pasal-pasal yang sudah banyak direvisi," kata praktisi hukum sekaligus ahli hukum pidana korporasi, Ari Yusuf Amir, saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (20/11).

Salah satu poin yang ia soroti adalah mekanisme perampasan aset tanpa melalui proses pengadilan, yang kini dipersempit dengan pengecualian tertentu dan syarat ketat.

"Sekarang sudah ada pasal keduanya. Ada ketentuannya yang tidak melalui pengadilan itu apa saja. Orang itu melarikan diri, orang itu meninggal dunia, atau yang lainnya. Jadi tidak dengan semudahnya itu melakukan perampasan aset. Nah, jadi memang ini sudah memperbaiki lah, artinya sudah memaksimalkan tentang perlindungan juga buat kepada masyarakat," tuturnya.

Menurut Ari, kewajiban menempuh pengadilan menjadi benteng utama terhadap kekhawatiran pembalikan beban pembuktian maupun pengabaian asas praduga tak bersalah. Pengecualian non-pengadilan hanya bisa dilakukan bila prasyarat terpenuhi. "Nah, sehingga tidak bisa sewenang-wenang juga. Undang-undang ini sudah coba untuk melindungi juga kepentingan masyarakat," jelasnya.

Ia mengakui aturan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan investor jika penerapannya tidak profesional dan proporsional. "Ya, ini tentunya akan membuat banyak orang menjadi khawatir, ya. Tapi dengan penjelasan pelan-pelan dan nanti juga pelaksanaannya, makanya dalam proses pelaksanaan penegakannya ini harus betul-betul menunjukkan jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang," ucapnya.

Ari mengingatkan dampak buruk jika kewenangan digunakan serampangan. "Karena ini, undang-undang ini kalau digunakan secara sewenang-wenang, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat para investor menjadi takut," kata Ari menambahkan.

Di sisi lain, ia menegaskan prinsip memiskinkan koruptor dan pengemplang uang negara sejalan dengan rasa keadilan, selama pelaku usaha yang patuh hukum tetap mendapatkan kepastian. "Tetapi kalau undang-undang ditegakkan dengan baik, ya, ini justru menjadi kepastian hukum buat kita. Kenapa? Karena memang kita setuju kalau negara kita ini para koruptor, para yang ngemplang-ngemplang uang negara ini harus dimiskinkan, kita setuju. Tapi buat mereka yang betul-betul kerjanya benar, harus dilindungi kepastian hukumnya. Itu juga membuat investor itu menjadi yakin bahwa ada hukum di Indonesia," katanya.

Dewan Pengawas dalam UU Perampasan Aset

Ari menyadari terdapat celah yang berpotensi memicu kriminalisasi atau penarikan isu ke kepentingan politik. Namun, ia menyebut undang-undang telah mengantisipasi melalui pembentukan mekanisme Dewan Pengawas dalam proses perampasan aset.

"Ya punya potensi itu, besar potensi itu, tapi undang-undang sudah mencoba memasukkan ada namanya Dewan Pengawas. Jadi ketika mereka melakukan perampasan aset, ada dibentuk tim Dewan Pengawas," terangnya.

Ia mendorong dukungan pemerintah terhadap lembaga-lembaga pengawas agar peran pengawalan berjalan efektif. Dalam pandangannya, langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus keyakinan investor.

"Nah, harapan kita sekarang, pemerintah harus mendukung nih semua lembaga-lembaga pengawas dalam proses penegakan hukum ini, baik itu di Kompolnas, baik itu Komisi Kejaksaan, baik itu Komisi Yudisial, berperan aktif menjaga, mengawal undang-undang ini supaya muncul kepercayaan publik dan kepercayaan kepada investor-investor tersebut," pungkas Ari.
Rekomendasi