DPR Ungkap Data Deforestasi Hutan Sumatra

Kondisi hutan di Sumatera perlu mendapat perhatian serius, terutama karena bencana banjir dan tanah longsor yang berulang.

Raynaldo Ghiffari Lubabah
DPR Ungkap Data Deforestasi Hutan Sumatra
Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat luas hutan di Provinsi Aceh berkurang sekitar 177 ribu hektare dalam waktu tujuh tahun. Tampak foto udara menunjukkan pemandangan umum area penanaman baru untuk perkebunan kelapa sawit di Lamno, Provinsi Aceh, Minggu 18 Januari 2026. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengungkapkan, deforestasi netto di wilayah Sumatera mencapai 78.030,6 hektare sepanjang 2024. Angka tersebut setara sekitar 44 persen dari total deforestasi netto nasional yang tercatat seluas 175.437,7 hektare pada periode yang sama.

Menurut Alex, kondisi hutan di Sumatera perlu mendapat perhatian serius, terutama karena bencana banjir dan tanah longsor terus berulang di sejumlah wilayah. Ia menilai kerusakan kawasan hutan turut berkontribusi terhadap bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Data Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2025 menunjukkan, sejumlah provinsi di Sumatera mencatat angka deforestasi cukup tinggi. Riau menempati posisi tertinggi dengan 29.702,1 hektare, disusul Aceh sebanyak 11.208,5 hektare.

Selanjutnya, deforestasi di Jambi tercatat 8.290,6 hektare, Sumatera Utara 7.034,9 hektare, dan Sumatera Barat 6.634,2 hektare sepanjang 2024.

Alex juga menyoroti tren deforestasi di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), deforestasi di dalam dan di luar kawasan hutan Sumatera mencapai 41.668,8 hektare pada periode 2020-2021 dan 39.899,9 hektare pada periode 2021-2022.

Tingginya angka kehilangan tutupan hutan tersebut menjadi perhatian. Dia meminta pemerintah menetapkan moratorium atau penghentian sementara alih fungsi kawasan hutan untuk mencegah kerusakan lingkungan semakin meluas.

“Bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu, tak lepas dari kerusakan masih pada kawasan hutan. Dampaknya terus dirasakan masyarakat hingga sekarang, seiring banjir berulang yang melanda tiga provinsi itu,” kata Alex di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Selain persoalan deforestasi, Alex memaparkan data kejadian bencana di tiga provinsi tersebut selama Oktober 2026. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat 47 kejadian bencana sepanjang 1-31 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 26 kejadian merupakan banjir dan delapan lainnya berupa tanah longsor.

Bencana tersebut tersebar di 16 kabupaten/kota, mencakup 102 kecamatan dan 247 desa.

Sementara itu, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sumatera Barat mencatat 58 kejadian bencana selama Oktober 2026.

Kejadian tersebut didominasi bencana hidrometeorologi, meliputi banjir, banjir bandang atau galodo, tanah longsor, serta cuaca ekstrem akibat tingginya intensitas curah hujan.

Di Sumatera Utara, Pusdalops-PB BPBD setempat melaporkan 68 kejadian bencana yang melanda 26 kabupaten/kota sepanjang Oktober 2026.

Bencana didominasi banjir dan tanah longsor, terutama pada pekan ketiga hingga akhir bulan ketika intensitas hujan meningkat.

 

Data Walhi

Alex turut merujuk laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Data organisasi lingkungan tersebut mencatat deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 1,4 juta hektare sejak 2016.

“Melihat angka-angka statistik ini dan dampak kerusakan yang telah kita saksikan bersama, moratorium alih fungsi kawasan hutan merupakan sebuah harga mati,” tegas Alex yang juga menjabat Ketua PDIP Sumatera Barat.

Ia menilai kerusakan hutan dan bencana yang berulang turut menimbulkan beban besar bagi keuangan negara. Anggaran pemulihan pascabencana di Sumatera diperkirakan mencapai Rp 100,1 triliun untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun, yakni 2026-2028.

“Secara anggaran, negara ini cukup tertatih-tatih membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi untuk daerah terdampak bencana. Bahkan, kita perlu tiga tahun anggaran untuk memulihkannya. Ini ongkos yang terlalu mahal untuk ditanggung bangsa ini,” tegas Alex.

Rekomendasi