Persiapan Pemilihan Wapres Prabowo: Jadwal, Tata Cara, hingga Syarat Calon

Sejumlah tahapan telah disiapkan, mulai dari penetapan jadwal, penyerahan dua nama calon oleh Presiden, pemeriksaan dokumen persyaratan, hingga penyusunan mekanisme pemilihan.

Raynaldo Ghiffari Lubabah
Persiapan Pemilihan Wapres Prabowo: Jadwal, Tata Cara, hingga Syarat Calon
Suasana Sidang Paripurna MPR dengan agenda Pelantikan Penambhan Pimpinan MPR, Jakarta, Senin (26/3). Penambahan pimpinan MPR konsekuensi UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). (Liputan6.com/JohanTallo)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai mematangkan persiapan pemilihan wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Prabowo Subianto diminta mengajukan dua nama calon yang nantinya akan menjalani verifikasi sebelum dipilih dalam sidang paripurna MPR.

Sejumlah tahapan telah disiapkan, mulai dari penetapan jadwal, penyerahan dua nama calon oleh Presiden, pemeriksaan dokumen persyaratan, hingga penyusunan mekanisme pemilihan. Namun, tata cara pemungutan suara masih dibahas oleh panitia ad hoc MPR.

MPR juga menetapkan batas waktu bagi Prabowo untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres).

Sementara itu, jadwal pemilihan dan pelantikan yang semula direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026 diundur menjadi 9 Desember 2026.

Berikut dinamika dan tahapan persiapan pemilihan wapres pengganti Gibran:

 

MPR Ungkap 22 Syarat Harus Dipenuhi Calon Wapres Prabowo
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, persyaratan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mencakup sejumlah dokumen yang nantinya akan diperiksa oleh tim verifikasi. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

1. Prabowo Wajib Serahkan Dua Nama Cawapres Paling Lambat 25 November

Sebelum pemilihan berlangsung, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Kedua nama tersebut akan diperiksa terlebih dahulu oleh tim verifikasi yang dibentuk lembaga tersebut.

MPR menetapkan 25 November 2026 sebagai batas akhir penyerahan dua nama calon. Tenggat itu disepakati dalam rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, batas waktu tersebut telah menjadi kesepakatan dalam rapat pimpinan bersama para ketua fraksi dan kelompok DPD.

“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Muzani menegaskan, Presiden tidak cukup hanya menyerahkan nama kandidat. Setiap nama yang diajukan juga harus disertai dokumen persyaratan yang diperlukan untuk proses pemeriksaan.

“Akan tetapi, presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” jelas dia.

Setelah menerima dua nama tersebut, MPR akan melanjutkan tahapan pemeriksaan administrasi dan persiapan pemilihan sebelum menggelar sidang paripurna pada 9 Desember 2026.

 

2. MPR Siapkan 22 Persyaratan dan Perketat Verifikasi Pendidikan

Salah satu tahapan penting dalam proses pemilihan Wapres adalah pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen kandidat.

MPR menyebut masing-masing calon harus memenuhi sekitar 22 persyaratan yang diserahkan bersamaan dengan pengajuan nama oleh Presiden.

Muzani menyampaikan, persyaratan tersebut mencakup sejumlah dokumen yang akan diperiksa oleh tim verifikasi. Beberapa di antaranya adalah ijazah dan hasil pemeriksaan kesehatan.

“Soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi, karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail tentang termasuk ijazah dan seterusnya,” ujar Muzani.

Pemeriksaan juga akan dilakukan lebih cermat, terutama terhadap riwayat pendidikan kandidat.

Wakil Ketua MPR Sohibul Iman mengatakan, pihaknya ingin memastikan data pendidikan calon diperiksa secara terperinci agar tidak menimbulkan persoalan setelah wakil presiden terpilih menjabat.

“Saya kira MPR belajar dari apa yang terjadi kemarin. MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail supaya nanti ke depan tidak ada persoalan ya, terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu, supaya nanti tidak terjadi kontroversi,” kata Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Untuk mendukung proses tersebut, MPR menyiapkan dua perangkat, yakni tim verifikasi calon dan panitia ad hoc yang bertugas mempersiapkan persidangan.

Sohibul menjelaskan, dirinya juga dilibatkan dalam tim verifikasi bersama sejumlah anggota MPR lainnya.

“Ketua tim verifikasi itu Ibu Eri. Kemudian tim ad hoc itu ketuanya adalah Pak Bambang. Bambang Pacul ya, kalau enggak salah ya ketuanya. Nah saya diikutkan di tim verifikasi,” ujar dia.

Tim verifikasi dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan diketuai Habiburokhman. Tim tersebut bertugas meneliti dokumen persyaratan yang diserahkan masing-masing kandidat.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan sebatas kelengkapan administrasi. Tim akan meneliti kebenaran dokumen dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan informasi yang disampaikan kandidat sesuai fakta.

“Dalam menjalankan tugas kami tak ingin kerja sekedar formalitas, kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya,” ucapnya.

 

Momen Gibran serahkan surat pengunduran diri ke MPR
Momen Gibran serahkan surat pengunduran diri ke MPR (Foto: Istimewa)

3. Mekanisme Pemilihan Masih Dibahas, Voting atau Musyawarah Mufakat?

Meski jadwal pemilihan telah ditetapkan, MPR belum memutuskan mekanisme yang akan digunakan untuk menentukan wakil presiden terpilih. Panitia ad hoc masih membahas sejumlah kemungkinan, termasuk pemungutan suara atau voting dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Ketua Tim Ad Hoc MPR Bambang Wuryanto mengatakan, pembahasan tidak hanya menyangkut pilihan mekanisme tersebut. Panitia juga perlu merumuskan tata cara teknis apabila pemilihan dilakukan melalui voting, termasuk bentuk surat suara dan cara anggota MPR memberikan pilihannya.

“Surat suara seperti apa bentuknya? Dicontreng, dicoblos, atau ditandatangani, atau kasih cap jempol? Itu bagian daripada yang masuk dalam mekanisme. Itu tugas Panitia Ad Hoc,” kata Bambang.

Menurut dia, setiap keputusan mengenai tata cara pemilihan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Pembahasan tidak bisa hanya mengandalkan pendapat atau kesepakatan informal para anggota.

“Pokoknya kalau MPR rapat, waduh semua pegang buku, buka buku semua. Itu ngerinya. Jadi enggak ada orang yang berpendapat ‘Ini brainstorming’ enggak ada. Harus ada aksaranya dalam pasal,” ujarnya.

Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR Benny K Harman juga membenarkan bahwa mekanisme pemilihan belum diputuskan. Ketika ditanya apakah pemilihan akan dilakukan melalui musyawarah mufakat, Benny menjawab singkat.

“Belum, belum,” katanya.

Benny menjelaskan, panitia ad hoc mendapat tugas menyusun rancangan Ketetapan MPR yang mengatur mekanisme dan tata cara pemilihan wakil presiden.

Rancangan tersebut nantinya dibahas di tingkat panitia sebelum disampaikan kepada rapat gabungan dan pimpinan MPR untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

Dia juga menjelaskan prinsip pemilihan sebagaimana diatur dalam konstitusi, yakni Presiden mengajukan dua nama dan anggota MPR memilih salah satunya.

“Tentu sesuai dengan konstitusi. Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota-anggota MPR,” ujar Benny.

Selain mekanisme pemilihan, panitia juga menyiapkan rancangan ketetapan mengenai pengangkatan dan pelantikan wakil presiden terpilih. Seluruh rancangan ditargetkan rampung paling lambat 8 Desember 2026, sehari sebelum sidang paripurna.

Benny menyebut pembahasan akan melibatkan para ahli dan dibuka kepada publik agar masyarakat dapat mengikuti proses penyusunan aturan tersebut.

“Jadi tidak ada proses-proses yang sifatnya tertutup,” katanya.

 

4. Muncul Usulan Calon Wapres Tidak Boleh Mengundurkan Diri

Di tengah pembahasan mekanisme pemilihan, muncul usulan agar dua calon wakil presiden yang telah diajukan Prabowo tidak diperbolehkan mengundurkan diri setelah nama mereka diserahkan kepada MPR.

Usulan tersebut disampaikan anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. Menurut dia, kesediaan kandidat untuk mengikuti seluruh tahapan pemilihan semestinya sudah dipastikan sebelum Presiden mengajukan nama mereka kepada MPR.

“Saya berpendapat dan mengusulkan kepada tim kita semua bahwa ketika presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu, dia tidak boleh mundur,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Hinca menilai kedua kandidat harus berkomitmen mengikuti proses pemilihan sampai selesai. Sebab, pengajuan dua nama dimaksudkan untuk memberikan pilihan kepada anggota MPR sekaligus menghadirkan unsur kontestasi dalam pemilihan.

“Karena kalau dia mundur, tetap tidak dipenuhi yang tadi syarat dua itu karena harus akan ada nanti pemilihan. Jadi, saya berpendapat tidak boleh mundur sampai selesai,” ujarnya.

Dia juga menilai keberadaan dua kandidat penting agar proses pemilihan tidak kehilangan unsur persaingan.

“Iya, dan paling tidak karena konsekuensi kenapa undang-undang harus membuat dua itu untuk biar ada kontestasinya, kan, sampai selesai,” katanya.

Meski demikian, Hinca meyakini Prabowo akan mengajukan dua sosok yang dinilai layak menduduki jabatan wakil presiden.

“Dan karena itulah, saya yakin dari presiden bahwa dua nama yang disampaikan itu adalah ya putra-putri terbaiknya yang ada di republik ini,” ucap Hinca.

 

 

5. Jadwal Pemilihan Wapres Ditetapkan 9 Desember 2026

MPR menetapkan 9 Desember 2026 sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, sekaligus melantik Wapres pengganti Gibran. Tanggal tersebut merupakan perubahan dari rencana awal MPR yang menjadwalkan proses pemilihan pada 2 Desember 2026.

Perubahan dilakukan setelah Prabowo meminta penundaan agar memiliki waktu lebih panjang untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, permintaan penundaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan Presiden untuk meminta pertimbangan dari berbagai pihak sebelum menyerahkan nama kandidat.

“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” ucap Muzani.

Sebelumnya, pada Jumat (13/11/2026), Muzani sempat menyampaikan jadwal awal pemilihan dalam sidang paripurna MPR.

“Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di gedung Senayan ini,” kata dia.

Namun, setelah rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026), jadwal tersebut diubah menjadi 9 Desember 2026. Seluruh tahapan persiapan diarahkan agar proses pemilihan dan pelantikan dapat berlangsung sesuai jadwal terbaru.

 

6. Tahapan Menuju Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Berdasarkan persiapan yang telah disampaikan MPR, proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran mencakup sejumlah tahapan. Presiden terlebih dahulu mengajukan dua nama calon beserta dokumen persyaratan.

Setelah itu, tim verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sebelum kedua kandidat mengikuti pemilihan dalam sidang paripurna.

Di sisi lain, panitia ad hoc bertugas merumuskan aturan teknis pemilihan, termasuk mekanisme pengambilan keputusan, tata cara pemungutan suara apabila menggunakan voting, serta ketentuan pengangkatan dan pelantikan.

Berikut jadwal dan tahapan yang telah disampaikan MPR:

25 November 2026: Batas akhir Presiden Prabowo menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratan kepada MPR.

25 November–8 Desember 2026: Tim verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen kedua kandidat.

Paling lambat 8 Desember 2026: Panitia ad hoc menargetkan penyelesaian rancangan ketetapan mengenai mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan wakil presiden.

9 Desember 2026: Sidang paripurna MPR dijadwalkan untuk memilih, mengesahkan, dan melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Rekomendasi