Wamendagri Bima Arya Apresiasi Kuatnya Kapasitas Fiskal Kepri, Dorong Optimalisasi Belanja

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri tahun 2027. Acara tersebut berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, pada Senin (07/4).

Dalam arahannya secara daring dari Jakarta, Bima Arya menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) Kepri. PAD Kepri mencapai 54 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan transfer dari pemerintah pusat yang sebesar 45 persen. Data ini menunjukkan kemandirian finansial daerah tersebut yang patut diapresiasi.

Meskipun demikian, Bima Arya juga memberikan catatan penting. Ia menekankan perlunya pemerintah daerah mengoptimalkan realisasi belanja. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan merata di seluruh wilayah Kepri.

Kekuatan Fiskal dan Capaian Ekonomi Kepri yang Impresif

Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan performa fiskal yang membanggakan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendominasi. Wamendagri Bima Arya menyebutkan bahwa PAD Kepri mencapai 54 persen, melampaui dana transfer dari pemerintah pusat yang hanya 45 persen. Ini mengindikasikan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri.

Selain itu, realisasi pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2025 juga mencatatkan hasil yang positif. Kepri masuk dalam urutan 10 besar tertinggi secara nasional dengan realisasi sebesar 16,97 persen. Capaian ini menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola dan menghimpun pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi Kepri juga tidak kalah impresif. Pada triwulan IV tahun 2025, ekonomi Kepri tumbuh sebesar 7,89 persen, menempatkannya di urutan keempat tertinggi se-Indonesia. Angka ini membuktikan bahwa Kepri menjadi salah satu motor penggerak roda perekonomian nasional yang signifikan.

Tantangan Global dan Urgensi Optimalisasi Belanja Daerah

Meskipun memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang baik, Wamendagri Bima Arya mengingatkan adanya tantangan. Realisasi belanja di Kepri masih tergolong rendah, sehingga perlu menjadi perhatian serius bagi kepala daerah dan jajarannya. Realisasi belanja yang seimbang dengan pendapatan sangat krusial untuk pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Tantangan ke depan juga tidak ringan, terutama akibat dinamika global yang kompleks. Ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, serta potensi kenaikan harga energi dapat berdampak pada stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus adaptif dan proaktif dalam menghadapi kondisi tersebut.

Bima Arya menekankan pentingnya kontribusi daerah, termasuk Kepri, dalam mendukung target nasional untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Optimalisasi belanja daerah menjadi salah satu kunci untuk mencapai tujuan tersebut, memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Pilar Kemajuan Bangsa dan Sinergi Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mencapai status negara maju, Wamendagri Bima Arya mengidentifikasi empat kunci utama. Pertama, konsistensi visi pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, kemandirian ekonomi yang didukung oleh potensi lokal. Ketiga, kepemimpinan yang efektif dan berintegritas. Keempat, kolaborasi dan inovasi yang terus-menerus di berbagai sektor.

Pentingnya kesinambungan kebijakan antara pemerintahan era Joko Widodo dengan Prabowo Subianto juga disinggung. Program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan, kini diperkuat dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk pembangunan yang merata dan berkesinambungan.

Selain itu, soliditas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, menjadi faktor penentu keberhasilan. Kekompakan ini adalah kunci untuk mempertahankan capaian yang sudah baik dan terus meningkatkannya di masa mendatang, demi kemajuan Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia secara keseluruhan.

Sumber: AntaraNews