Kebijakan Nasional
-
News •BRIN Siapkan 177 Proyek Riset Kebijakan Nasional untuk Tahun 2026Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menyiapkan 177 proyek riset kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, bertujuan mendukung perumusan kebijakan nasional berbasis bukti dan relevan dengan kebutuhan publik.
-
News •Makassar Gencarkan Edukasi PP Tunas, Pastikan Anak Siap BermedsosPemerintah Kota Makassar melalui Diskominfo gencar sosialisasikan PP Tunas. Tujuannya memastikan anak siap mental dan psikologis sebelum bermedsos, melindungi mereka dari bahaya digital.
-
Ekonomi •Pemprov NTB Pastikan Pasokan Solar B50 Aman di Masa Transisi, Siap Hadapi Tantangan Distribusi KepulauanPemprov NTB menjamin Pasokan Solar B50 tetap aman selama masa transisi, termasuk ke daerah kepulauan, dengan koordinasi Pertamina dan strategi distribusi matang.
-
Politik •Pengamat Soroti Efektivitas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam Koordinasi Program PresidenDirektur Rumah Politik Indonesia menyoroti efektivitas Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam mengoordinasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan kinerja yang patut diperhitungkan. Simak detailnya!
-
Ekonomi •ASPEK Indonesia Sambut Positif Sinyal Said Iqbal Gabung Kabinet Merah PutihFederasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia menyambut positif sinyal masuknya Presiden Partai Buruh Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih, melihatnya sebagai langkah maju bagi representasi kaum pekerja.
-
News •Disdik Kepri Terapkan Kebijakan Larangan Ponsel di Sekolah Mulai 2027Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) akan memberlakukan kebijakan larangan ponsel di sekolah bagi siswa SMA/SMK mulai tahun 2027, mengacu pada regulasi nasional terkait perlindungan anak di ruang digital.
-
Politik •DPR Desak Reformasi Tata Kelola Internship Kedokteran Nasional Pasca Tragedi Dokter MudaAnggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak reformasi tata kelola program internship kedokteran nasional menyusul tragedi meninggalnya dokter muda, menyoroti perlindungan HAM dan masa depan layanan kesehatan.
-
News •DPRD Jabar Sinkronkan Raperda dengan UU Pemajuan Kebudayaan, Dorong Pelestarian Budaya LokalDPRD Jawa Barat terus mengupayakan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, demi efektifitas pelestarian warisan budaya di Bumi Pasundan.
-
Politik •Lemhannas Harap Retret Ketua DPRD Mampu Selaraskan Kebijakan Pusat DaerahLemhannas sukses menggelar retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD, diharapkan mampu selaraskan kebijakan pusat daerah demi pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.
-
News •BNPT Perkuat Komitmen Penanggulangan Ekstremisme Melalui Sosialisasi RAN PE Fase IIBadan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya dalam penanggulangan ekstremisme melalui sosialisasi RAN PE Fase II, yang menjadi landasan strategis kebijakan nasional.
-
News •Evaluasi IUP Hutan Lindung NTB: Pemprov Siap Tindak Lanjuti Arahan PresidenPemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.
-
Politik •Wamendagri Bima Arya Apresiasi Kuatnya Kapasitas Fiskal Kepri, Dorong Optimalisasi BelanjaWakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memuji **Kapasitas Fiskal Kepri** yang kuat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dominan, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
-
Politik •Pemkot Singkawang Jamin Tidak Ada Pemutusan Kontrak PPPK Paruh Waktu, Anggaran Aman TerkendaliPemerintah Kota Singkawang memastikan keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu di tengah isu nasional. Bagaimana Pemkot Singkawang menjaga komitmen ini dan menjamin anggaran tetap aman?
-
News •Pra Kongres VII PIKI 2026: Konsolidasi Nasional untuk Penguatan Organisasi dan Kontribusi KebijakanDPP PIKI menggelar Pra Kongres VII PIKI 2026 di Jakarta sebagai langkah konsolidasi nasional. Tujuannya adalah merumuskan arah strategis dan penguatan organisasi di tengah dinamika global, sekaligus memperkuat kontribusi pemikiran PIKI dalam kebijakan nas
-
News •Kanwil Kemenkum Babel Tingkatkan Kualitas Regulasi Daerah Lewat Monitoring EvaluasiKanwil Kemenkum Babel aktif meningkatkan kualitas regulasi daerah di Kepulauan Bangka Belitung melalui rapat monitoring evaluasi, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan.
-
Politik •Pemkab Bangka Tengah Kaji Matang Implementasi Kebijakan WFH ASN untuk Layanan OptimalPemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung kebijakan WFH bagi ASN namun menekankan kajian mendalam agar layanan publik tetap optimal di tengah keterbatasan jumlah ASN.
-
Politik •Tegaskan Komitmen Prabowo Program Makan Bergizi Gratis: Lebih Baik untuk Rakyat daripada DikorupsiPresiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap Program Makan Bergizi Gratis, menyatakan anggaran lebih baik dialokasikan untuk memberi makan rakyat daripada dikorupsi demi mengatasi stunting dan menggerakkan ekonomi nasional.
-
News •Kapolri Tegaskan TNI Polri Sukseskan Program Presiden Prabowo untuk Kemajuan BangsaKapolri menegaskan jajaran TNI-Polri wajib mengawal dan mengamankan seluruh program Presiden Prabowo Subianto, demi suksesnya berbagai inisiatif strategis negara.
-
Politik •Anggota DPR Soroti Pentingnya RUU Satu Data Indonesia untuk Kedaulatan NasionalAnggota DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan RUU Satu Data Indonesia krusial untuk kedaulatan data nasional. Regulasi ini akan mengintegrasikan data pemerintah, menjadi fondasi kebijakan terpadu.
-
Ekonomi •Manajemen Talenta Nasional: Desain Besar Krusial untuk Pembangunan IndonesiaMenteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (MTN) menjadi fondasi krusial bagi pembangunan nasional, memastikan talenta terbaik bangsa siap bersaing global dan berkontribusi nyata.