Kebijakan Nasional

DPP PIKI menggelar Pra Kongres VII PIKI 2026 di Jakarta sebagai langkah konsolidasi nasional. Tujuannya adalah merumuskan arah strategis dan penguatan organisasi di tengah dinamika global, sekaligus memperkuat kontribusi pemikiran PIKI dalam kebijakan nas

Kanwil Kemenkum Babel aktif meningkatkan kualitas regulasi daerah di Kepulauan Bangka Belitung melalui rapat monitoring evaluasi, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung kebijakan WFH bagi ASN namun menekankan kajian mendalam agar layanan publik tetap optimal di tengah keterbatasan jumlah ASN.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap Program Makan Bergizi Gratis, menyatakan anggaran lebih baik dialokasikan untuk memberi makan rakyat daripada dikorupsi demi mengatasi stunting dan menggerakkan ekonomi nasional.

Kapolri menegaskan jajaran TNI-Polri wajib mengawal dan mengamankan seluruh program Presiden Prabowo Subianto, demi suksesnya berbagai inisiatif strategis negara.

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan RUU Satu Data Indonesia krusial untuk kedaulatan data nasional. Regulasi ini akan mengintegrasikan data pemerintah, menjadi fondasi kebijakan terpadu.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (MTN) menjadi fondasi krusial bagi pembangunan nasional, memastikan talenta terbaik bangsa siap bersaing global dan berkontribusi nyata.

Indonesia menilai larangan standar subsidi perikanan WTO tidak adil bagi negara berkembang, khususnya nelayan kecil, dan menuntut perlakuan khusus agar kebijakan nasional tetap melindungi sektor perikanan.

Kedutaan Besar Jepang di Jakarta secara resmi menerima buku gastrodiplomasi Indonesia, 'Taste of Nusantara', yang memperkuat Program Makan Bergizi Gratis dan diplomasi budaya di Asia Timur.

Kepala BKD Provinsi Sulsel Erwin Sodding mengumumkan TPP ASN Sulsel tahun 2026 akan disesuaikan sebesar 20 persen, bukan hanya mendapat 20 persen TPP, demi menjaga kesehatan fiskal daerah dan memenuhi regulasi pusat.

Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae, memastikan Program Asta Cita Presiden terintegrasi dalam RPJPD 2025-2045, dengan berbagai program prioritas nasional yang telah direalisasikan di Sigi dan menarik perhatian publik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya peran ALFI dalam mewujudkan kendaraan zero ODOL 2027 demi ekosistem transportasi yang aman dan berkeselamatan.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya harmonisasi nasional dalam pembentukan Fasilitas Pembiayaan Hutan Tropis (TFFF) untuk memastikan efektivitas implementasi dan selaras dengan prioritas iklim.

Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Selatan akan memperketat Pengetatan Pengawasan Truk ODOL Sumsel mulai Januari 2027, demi menjaga infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan Presiden Prabowo Subianto sedang mempersiapkan kebijakan "Ekonomi Konstitusi" untuk mengevaluasi sistem nasional. Simak selengkapnya tentang visi ekonomi baru

Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, mewajibkan pelaku industri patuhi aturan Zero ODOL demi keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur jalan. Adaptasi segera!

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kewajiban pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN). Simak dasar hukum dukungan pemda terhadap PSN dan sanksi bagi yang tidak patuh.

Pemerintah Kabupaten Manokwari membebaskan BPHTB bagi 240 MBR, mendukung program perumahan nasional. Simak detail dan dampaknya pada penerimaan daerah!

Kemenko Kumham Imipas membentuk Tim Teknis Kumham Imipas untuk meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional, sebuah langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan PPHN krusial untuk memastikan pembangunan nasional berkelanjutan dan konsisten, menjawab kekhawatiran publik atas arah pembangunan.