Kebijakan Nasional

Lemhannas sukses menggelar retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi Ketua DPRD, diharapkan mampu selaraskan kebijakan pusat daerah demi pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmennya dalam penanggulangan ekstremisme melalui sosialisasi RAN PE Fase II, yang menjadi landasan strategis kebijakan nasional.

Pemerintah Provinsi NTB menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait **evaluasi IUP hutan lindung NTB** yang diduga melanggar ketentuan, sambil menunggu instruksi resmi dari pusat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memuji **Kapasitas Fiskal Kepri** yang kuat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dominan, namun mengingatkan pentingnya optimalisasi realisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Pemerintah Kota Singkawang memastikan keberlanjutan kontrak PPPK Paruh Waktu di tengah isu nasional. Bagaimana Pemkot Singkawang menjaga komitmen ini dan menjamin anggaran tetap aman?

DPP PIKI menggelar Pra Kongres VII PIKI 2026 di Jakarta sebagai langkah konsolidasi nasional. Tujuannya adalah merumuskan arah strategis dan penguatan organisasi di tengah dinamika global, sekaligus memperkuat kontribusi pemikiran PIKI dalam kebijakan nas

Kanwil Kemenkum Babel aktif meningkatkan kualitas regulasi daerah di Kepulauan Bangka Belitung melalui rapat monitoring evaluasi, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendukung kebijakan WFH bagi ASN namun menekankan kajian mendalam agar layanan publik tetap optimal di tengah keterbatasan jumlah ASN.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap Program Makan Bergizi Gratis, menyatakan anggaran lebih baik dialokasikan untuk memberi makan rakyat daripada dikorupsi demi mengatasi stunting dan menggerakkan ekonomi nasional.

Kapolri menegaskan jajaran TNI-Polri wajib mengawal dan mengamankan seluruh program Presiden Prabowo Subianto, demi suksesnya berbagai inisiatif strategis negara.

Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait penempatan anggota Polri di luar struktur sipil, memastikan dasar hukum yang jelas dan konstitusional. Kebijakan ini diharapkan selesai pada Januari 2026.

Pemkab Banyuasin mempercepat implementasi Satu Data Banyuasin dengan memanfaatkan aplikasi Romantik. Inisiatif ini bertujuan mewujudkan tata kelola data akurat, terpadu, dan mudah diakses demi pembangunan daerah yang lebih baik.

Presiden Prabowo Subianto bertemu Ratu Maxima bahas transformasi inklusi dan kesehatan keuangan di Indonesia, menegaskan komitmen mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan kesiapan penuh dalam menjalankan program strategis Presiden Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, demi kemakmuran rakyat.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berambisi besar untuk mencapai penurunan kemiskinan DIY hingga satu digit pada tahun 2026, meskipun angkanya masih di atas rata-rata nasional.

Bupati Sigi, Moh Rizal Intjenae, memastikan Program Asta Cita Presiden terintegrasi dalam RPJPD 2025-2045, dengan berbagai program prioritas nasional yang telah direalisasikan di Sigi dan menarik perhatian publik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya peran ALFI dalam mewujudkan kendaraan zero ODOL 2027 demi ekosistem transportasi yang aman dan berkeselamatan.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya harmonisasi nasional dalam pembentukan Fasilitas Pembiayaan Hutan Tropis (TFFF) untuk memastikan efektivitas implementasi dan selaras dengan prioritas iklim.

Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Selatan akan memperketat Pengetatan Pengawasan Truk ODOL Sumsel mulai Januari 2027, demi menjaga infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan Presiden Prabowo Subianto sedang mempersiapkan kebijakan "Ekonomi Konstitusi" untuk mengevaluasi sistem nasional. Simak selengkapnya tentang visi ekonomi baru