Wamendagri

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan basis data OAP secara menyeluruh yang nantinya akan digunakan dalam sensus kesejahteraan OAP.

Regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani konflik.

Pemda bersama aparat kepolisian terus melakukan pendataan dan pengaturan kebutuhan warga yang masih berada di lokasi pengungsian.

Prinsip inklusivitas yang sama juga disebut berhasil menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Sinergi dan kolaborasi lintas daerah kini menjadi kebutuhan strategis nasional untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mendukung implementasi Asta Cita ketujuh.

Bima menegaskan, HIPMI memiliki ruang besar untuk mendampingi kepala daerah melalui perspektif yang lebih kolaboratif dan inovatif.

Bima meyakini, karakter menentukan 80 persen kesuksesan, sementara kompetensi hanya 20 persen.

Bima menekankan bahwa perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas tidak boleh dipandang sebagai program tambahan semata.

Bima Arya menekankan kepala daerah saat ini dihadapkan tantangan rumit dan perlu memiliki kemampuan adaptasi, keterampilan, serta kemampuan untuk merespons.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan perhatian pemerintah untuk lansia di Jayapura, termasuk peningkatan fasilitas panti sosial dan program produktif yang inovatif.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyoroti urgensi sinkronisasi RPJMD Papua dengan RPJMN untuk pembangunan berkelanjutan, mengungkap tantangan dan strategi percepatan di Bumi Cenderawasih.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto berharap konflik Bupati Wabup Jember, Muhammad Fawait dan Djoko Santoso, dapat diselesaikan secara baik dan elegan tanpa menjadi konflik terbuka yang merugikan publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan adanya peningkatan layanan publik pasca bencana di beberapa wilayah terdampak, khususnya Sumatra dan Jawa Barat, dengan progres signifikan dalam pemulihan infrastruktur dasar dan aktivitas masyar

Ribka menambahkan bahwa inti dari kebijakan afirmasi Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan desentralisasi yang luas kepada pemerintah daerah.

Kemendagri dorong pengelolaan Kopdes Merah Putih di Papua Pegunungan selaras budaya lokal. Ini demi kesejahteraan masyarakat dan penggerak ekonomi daerah.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto memuji Bantuan Pemkot Medan dalam Pemulihan Bencana di Aceh Tamiang, menegaskan peran krusial armada dan personel dalam mempercepat normalisasi. Simak selengkapnya!

Ribka menjelaskan, Presiden Prabowo mengharapkan seluruh daerah, khususnya di wilayah Papua, melakukan transformasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Menurut Bima, bagi kepala daerah meninggalkan daerah saat terjadi bencana dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sebanyak 82 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terpencil di Kalimantan Selatan telah tersertifikasi, memainkan peran krusial dalam percepatan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T.