Wamendagri Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Kepri, Dorong Optimalisasi Belanja Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto baru-baru ini memberikan apresiasi terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Apresiasi ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027 yang digelar secara daring dari Jakarta. Bima Arya menekankan pentingnya menjaga capaian tersebut secara konsisten untuk berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Wamendagri, kinerja ekonomi Kepri yang positif ini merupakan salah satu kunci penting bagi Indonesia. Hal ini membantu negara terhindar dari potensi jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap). Stabilitas ekonomi daerah seperti Kepri menjadi fondasi kuat dalam mencapai target pembangunan yang lebih luas.

Meski demikian, Bima Arya juga menyoroti beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah. Optimalisasi belanja daerah dan sinergi dalam mendukung program prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi fokus utama. Musrenbang diharapkan tidak hanya seremonial, tetapi menjadi wadah kolaborasi multi-pihak.

Kinerja Makro Ekonomi dan Kapasitas Fiskal Kepri yang Kuat

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklasifikasikan kapasitas fiskal daerah menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah. Provinsi Kepri berhasil masuk dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat. Hal ini didukung oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 54,52 persen.

Angka PAD Kepri tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan dana transfer pusat ke daerah, yang berada pada angka 45,44 persen. Ini menunjukkan kemandirian fiskal yang signifikan di tingkat provinsi. Capaian ini menjadi indikator positif bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Selain itu, sejumlah indikator makro lainnya juga menunjukkan kinerja yang sangat baik di Kepri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi ini mencapai 80,53. Angka ini menempatkan Kepri sebagai salah satu daerah dengan IPM tertinggi secara nasional.

Kepri hanya kalah dari DKI Jakarta dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dalam hal IPM. Prestasi ini mencerminkan kualitas hidup dan pembangunan sumber daya manusia yang tinggi di wilayah tersebut. Kinerja makro ini menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi Kepri ke depan.

Tantangan Optimalisasi Belanja Daerah dan Dorongan Wamendagri

Meskipun memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan indikator makro yang positif, Wamendagri Bima Arya menilai optimalisasi belanja daerah di Kepri masih perlu ditingkatkan. Realisasi belanja daerah disebut masih cukup rendah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Bima Arya mengungkapkan bahwa struktur anggaran dalam RKPD masih didominasi oleh belanja penunjang. Belanja ini mencakup gaji pegawai dan operasional, yang mencapai 40,20 persen di tingkat provinsi. Angka tersebut bahkan lebih tinggi di tingkat kabupaten/kota, yaitu 49,50 persen.

Oleh karena itu, Wamendagri mendorong agar alokasi anggaran untuk program yang berdampak langsung terhadap masyarakat diperbesar. Belanja yang lebih berorientasi pada program-program produktif akan memberikan manfaat yang lebih signifikan. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kepri.

Bima Arya menekankan bahwa alokasi pendapatan yang baik harus diimbangi dengan belanja yang maksimal. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah sangat krusial. Tujuannya adalah agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Sinergi Program Nasional dan Pendekatan Pentaheliks

Wamendagri juga mendorong pemerintah daerah di Kepri untuk bersinergi dalam mendukung program prioritas nasional. Salah satu program yang ditekankan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi ini diharapkan dapat memastikan implementasi program berjalan lancar.

Bima Arya meminta kepala daerah terlibat aktif dalam memastikan kelancaran ekosistem dan rantai pasok program MBG. Keterlibatan ini mencakup seluruh tahapan, dari hulu hingga hilir. Pelaksanaan yang optimal akan menjamin manfaat program sampai kepada target sasaran.

Lebih lanjut, Wamendagri menekankan agar pelaksanaan Musrenbang tidak hanya menjadi agenda seremonial belaka. Musrenbang harus menjadi wadah kolaboratif yang mengadopsi pendekatan pentaheliks. Pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud antara lain komunitas, akademisi, dan pelaku usaha. Kolaborasi antar unsur pemerintah daerah, Forkopimda, legislatif, dan eksekutif provinsi, kota, serta kabupaten adalah kunci. Kebersamaan ini akan membantu melanjutkan target-target nasional dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kepri.

Sumber: AntaraNews