Wow, Realisasi Pendapatan Daerah Kepri Tembus 67,37 Persen di 2025: Jadi Contoh Baik Nasional!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini memberikan apresiasi tinggi kepada Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Realisasi pendapatan daerah Kepri tercatat telah mencapai angka impresif 67,37 persen hingga bulan September 2025. Pencapaian ini menjadikannya salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik di Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera di Batam pada hari Minggu. Ia menyoroti bahwa dengan belanja daerah di angka 60 persen, pergerakan uang di Kepri menunjukkan pertukaran ekonomi yang sehat. Hal ini mengindikasikan efektivitas anggaran dalam mendorong pertumbuhan lokal.

Keberhasilan ini tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Ansar serta kinerja optimal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri. Mendagri Tito bahkan menyebutkan adanya cadangan 7 persen antara belanja dan pendapatan. Ini menunjukkan perencanaan keuangan yang matang dan berhati-hati.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Tito secara khusus memuji kepemimpinan Gubernur Ansar atas keberhasilannya. Ia menekankan bahwa leadership yang kuat sangat berpengaruh terhadap kinerja BPKAD dalam mengelola keuangan. Realisasi Pendapatan Daerah Kepri 2025 yang tinggi menjadi bukti nyata.

Tito Karnavian juga mengungkapkan detail komposisi pendapatan Provinsi Kepri. Sebanyak 44,92 persen pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, 55,05 persen sisanya bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD). Proporsi ini menunjukkan ketergantungan pada TKD masih cukup signifikan.

Adanya cadangan anggaran sebesar 7 persen antara belanja dan pendapatan daerah juga menjadi sorotan positif. Ini menunjukkan kemampuan Kepri dalam menjaga keseimbangan fiskal. Kondisi ini memungkinkan daerah untuk memiliki fleksibilitas lebih dalam menghadapi kebutuhan mendesak atau investasi masa depan.

Meskipun pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah Kepri 2025 sangat baik, Mendagri Tito tetap mengingatkan adanya tantangan ke depan. Salah satu tantangan utama adalah terkait alokasi Transfer Ke Daerah (TKD). Pemerintah pusat bersama DPR telah menetapkan tambahan anggaran TKD sebesar Rp693 triliun dalam RAPBN 2026, naik dari target awal Rp650 triliun, namun perubahan kebijakan tetap perlu diantisipasi.

Untuk menjaga kinerja pendapatan di tengah potensi berkurangnya TKD, Tito memberikan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah daerah diimbau untuk melakukan efisiensi dan memperketat pengawasan belanja. Langkah ini krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Kedua, daerah didorong untuk menggali potensi pendapatan baru yang tidak memberatkan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong peran sektor swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peningkatan partisipasi ekonomi lokal diharapkan dapat memperkuat basis pendapatan asli daerah.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti pentingnya memaksimalkan program-program pusat di daerah. Program seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi instrumen untuk mendongkrak pendapatan. Dengan sisa waktu tahun anggaran 2025 yang hanya tiga bulan, pemerintah daerah diharapkan dapat menggesa realisasi pendapatan daerah secara maksimal.

Sumber: AntaraNews