APBD 2025

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun dengan catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK Perwakilan Papua tepat waktu, menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya perbai

Komisi II DPRD Jabar soroti penempatan tenaga kerja di sektor pertanian yang belum sesuai bidang, menghambat optimalisasi layanan petani dan penanganan hama, serta keterbatasan anggaran operasional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tegaskan tak akan lunasi pembayaran penuh proyek pembangunan tahun anggaran 2025 yang hasilkan kualitas rendah, pastikan audit ketat demi akuntabilitas anggaran daerah.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan SiLPA untuk melunasi kewajiban pembayaran proyek APBD 2025 yang tertunda, mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik kurang bayar proyek Jabar 2025 senilai Rp621 miliar, yang disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Realisasi Pendapatan PBB Temanggung telah melampaui target APBD 2025 dengan capaian Rp28,6 miliar, menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat membayar pajak.

Realisasi APBD Banten 2025 mencatat angka di atas rata-rata nasional, menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan percepatan program prioritas. Apa rahasianya?

Anggota DPRD NTB menyoroti alokasi Dana BTT Bima Dompu yang minim, hanya Rp3,65 miliar dari total Rp500 miliar, padahal dampak bencana sangat besar. Mengapa bisa begitu?

Pemerintah Kota Medan dan DPRD resmi menyepakati P-APBD Kota Medan 2025, dengan pendapatan daerah yang mengalami penurunan signifikan. Simak rincian anggaran dan prioritas pembangunan kota!

Wamendagri Bima Arya mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi APBD 2025 demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apa saja kendalanya?

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi Realisasi Pendapatan Daerah Kepri 2025 yang mencapai 67,37% hingga September, menjadikannya teladan pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana strategi Kepri?

Gubernur Bobby Nasution mengumumkan Perubahan APBD Sumut 2025 menjadi Rp12,54 triliun. Penurunan signifikan ini dipicu dinamika ekonomi dan prioritas pembangunan, akankah berdampak pada masyarakat?

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendesak OPD untuk segera memaksimalkan Penyerapan Anggaran Pemprov Sulteng 2025, mengingat masih ada Rp500 miliar di kas daerah yang belum terserap. Mengapa ini penting?

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Bekasi disepakati. Bupati memastikan ini demi pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Apa saja poin pentingnya?

Pemerintah Kota Cirebon memastikan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 akan menjadi pedoman utama penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Apa dampaknya bagi pembangu

Pembahasan finalisasi APBD Banten 2025 di DPRD Banten ditunda mendadak. Penundaan ini terkait adanya seruan aksi dari aliansi BEM se-Banten. Apa alasan di balik keputusan ini?

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan tidak ada kenaikan gaji DPRD Kepri dan tunjangan di 2025. Terungkap fakta menarik besaran tunjangan yang diterima anggota dewan. Simak selengkapnya!