Trivia Anggaran: DPRD NTB Sesalkan Porsi Kecil Dana BTT Bima Dompu Hanya Rp3,65 Miliar dari Total Rp500 Miliar

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Aminurlah, menyuarakan kekecewaannya. Ia menyoroti minimnya porsi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi. Anggaran ini seharusnya untuk rehabilitasi infrastruktur pascabencana di Kabupaten Bima dan Dompu.

Muhammad Aminurlah, yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, mengungkapkan bahwa dari total Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp500 miliar di APBD 2025, hanya Rp3,65 miliar yang dialokasikan. Dana tersebut ditujukan khusus untuk penanganan bencana alam di sejumlah ruas jalan provinsi di dua kabupaten tersebut. Alokasi ini dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan.

Pernyataan tersebut disampaikan di Mataram pada Senin (29/9), menyusul adanya dua kali pergeseran anggaran BTT berdasarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Pergeseran ini ditetapkan pada 28 Mei 2025, menyebabkan sisa dana BTT yang tersedia menjadi sangat terbatas untuk penanganan darurat.

Dinamika Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi NTB

Muhammad Aminurlah menjelaskan, awalnya Pemprov NTB mengalokasikan anggaran BTT sebesar Rp500 miliar dalam APBD 2025. Namun, anggaran ini mengalami dua kali pergeseran signifikan. Pergeseran pertama mencapai Rp130 miliar, dan pergeseran kedua sebesar Rp210 miliar.

Akibat pergeseran tersebut, sisa anggaran BTT yang tersedia hanya Rp160 miliar. Padahal, total penggunaan BTT telah mencapai Rp484 miliar lebih. "Sehingga sisa dana BTT di APBD Perubahan berjumlah Rp16 miliar lebih," ujarnya.

Dari sisa Rp16 miliar lebih tersebut, Pemprov NTB kemudian mengalokasikan dana sebesar Rp3,65 miliar. Dana ini secara spesifik ditujukan untuk penanganan bencana alam di beberapa ruas jalan provinsi di Kabupaten Bima dan Dompu. Alokasi ini dilakukan melalui Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa.

Alokasi Minim untuk Infrastruktur Bima dan Dompu

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), anggaran Rp3,65 miliar tersebut akan digunakan untuk berbagai pemeliharaan darurat. Ini meliputi perbaikan akibat banjir, abrasi pantai, longsor, hingga perbaikan badan jalan yang tergerus air. Namun, porsi yang diterima masing-masing kabupaten sangat berbeda.

Kabupaten Dompu hanya memperoleh alokasi sekitar Rp296,18 juta. Anggaran ini akan digunakan untuk perbaikan abrasi sungai dan penutupan lubang (patching) di ruas Jalan Sp Kore-Kiwu. Jumlah ini terbilang kecil mengingat skala kerusakan yang mungkin terjadi.

Sementara itu, Kabupaten Bima mendapatkan porsi yang lebih besar, yakni sekitar Rp3,35 miliar. Haji Maman menyebutkan, di Bima terdapat delapan paket pekerjaan yang tersebar di berbagai ruas jalan strategis. Ini termasuk penanganan longsor, pembangunan box culvert, dan perbaikan jalan amblas.

Desakan untuk Prioritas Penanganan Dampak Bencana

Melihat porsi anggaran yang kecil ini, Muhammad Aminurlah menilai pemerintah provinsi tidak serius menangani dampak bencana. "Dampak banjir di Wera dan Ambalawi cukup besar. Saluran irigasi rusak dan dipenuhi sedimentasi. Dam rusak, sawah warga rusak," ujarnya, menyoroti kondisi di Kabupaten Bima.

Menurutnya, tanpa perbaikan infrastruktur dasar seperti dam dan saluran irigasi, petani akan semakin sulit mengelola sawah mereka. "Bagaimana sawah bisa ditanami kalau irigasi-nya rusak?" sentil Haji Maman, menegaskan pentingnya perbaikan segera.

Ia menambahkan, dari total dana BTT Rp500 miliar lebih, seharusnya ada prioritas yang lebih besar untuk penanganan banjir. "Dari dana BTT itu, gubernur harus alokasikan untuk kepentingan korban terdampak banjir," tegasnya.

Sebelumnya, kekecewaan juga datang dari warga Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang terdampak banjir. Mereka bahkan memblokade jalan raya pada Kamis (25/9) sebagai bentuk protes. Salah seorang warga, Ahmadi, mengaku kecewa karena bantuan rumah layak huni belum terealisasi, begitu pula dengan perbaikan saluran irigasi dan fasilitas penting lainnya.

Sumber: AntaraNews