Dprd Ntb

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, Abul Chair, untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah NTB dan manajemen pemerintahan. Simak tantangan dan fokus utama Sekda baru ini.

Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi berharap Sekretaris Daerah (Sekda) baru dapat mengkonsolidasikan birokrasi untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah NTB, menjawab tantangan kompleksitas pembangunan.

Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan keamanan dan higienitas makanan pada program Makan Bergizi Gratis, menyoroti pentingnya Sertifikat Laik Higiene S

Komisi IV DPRD NTB menyoroti adanya kesenjangan layanan transportasi di beberapa wilayah, meskipun capaian makro Dishub NTB menunjukkan hasil positif, mendorong pemerataan layanan.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, memastikan Program BSPS NTB menjangkau masyarakat miskin untuk merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya, meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.

Anggota DPRD NTB mendesak pemerintah daerah untuk menindak tegas pembangunan villa ilegal di Mandalika menyusul bencana banjir, menyoroti pelanggaran tata ruang dan dampak lingkungan yang parah.

Tiga anggota DPRD NTB menghadapi sidang perdana kasus gratifikasi di PN Mataram, terkait dugaan upaya menghambat program "Desa Berdaya" dengan total suap miliaran rupiah, menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat.

Anggota DPRD NTB Nadirah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua FPTI NTB periode 2026-2030 dalam Musprovlub di Mataram. Nadirah Pimpin FPTI NTB dengan komitmen kuat memajukan olahraga panjat tebing di daerah.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) resmi melimpahkan perkara gratifikasi legislator NTB ke Pengadilan Negeri Mataram, membuka tabir dugaan suap yang melibatkan 13 nama anggota dewan.

DPRD NTB mendesak Pemprov mengkaji ulang kebijakan mutasi PPPK yang berdampak pada ribuan guru. Komisi V DPRD menyoroti potensi hilangnya hak dan tekanan psikologis akibat ketidaksesuaian data.

Pemerintah Provinsi NTB serius mematangkan pembentukan BUMD Investasi NTB Capital, sebuah entitas baru yang fokus pada investasi dan siap beroperasi pada 2026.

DPRD NTB mendorong Kolaborasi Pentahelix Wisata Pulau Sumbawa untuk mengoptimalkan potensi alam dan budaya yang belum maksimal, demi mendongkrak perekonomian lokal dan menarik wisatawan.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan penggunaan Randis Listrik NTB mulai 2026 bertujuan efisiensi anggaran, menyikapi polemik pengadaan senilai Rp14 miliar.

APBD NTB 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp849 miliar, berpotensi membatasi pembangunan infrastruktur dan mengancam ruang fiskal daerah.

Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, berkomitmen membangun Rumah Singgah Bima-Dompu dan menyediakan ambulans gratis di Mataram untuk meringankan beban warga yang berobat, serta memperjuangkan aspirasi pendidikan dan infrastruktur.

Anggota DPRD NTB mendesak Pemprov dan Pemkab Lombok Utara untuk memperbanyak PJU guna meningkatkan keamanan dan keselamatan jalan, menyusul keluhan masyarakat saat reses.

Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah, menginisiasi pembentukan Komunitas Ojek Dompu untuk memberdayakan pekerja ojek, menjanjikan bantuan SIM C gratis dan BPJS Kesehatan.

Anggota DPRD NTB menyoroti alokasi Dana BTT Bima Dompu yang minim, hanya Rp3,65 miliar dari total Rp500 miliar, padahal dampak bencana sangat besar. Mengapa bisa begitu?

Komisi I DPRD NTB menilai Tim Percepatan Gubernur NTB yang baru dibentuk sangat representatif, berbeda dengan stafsus, dan siap mengakselerasi pembangunan daerah.