DPRD NTB

Sambirang Ahmadi, Ketua Komisi III DPRD NTB, mendorong DPM Kampus berfungsi sebagai sekolah demokrasi, wadah pengawasan, dan penyeimbang di lingkungan kampus, bukan hanya arena perebutan jabatan.

Anggota DPRD NTB menyerap aspirasi pemuda dan masyarakat terkait kebutuhan sarana olahraga yang memadai di Kota Mataram, menegaskan komitmen untuk membantu peningkatan fasilitas ini.

DPRD NTB akan segera membentuk Pansel KPID NTB untuk menyeleksi komisioner baru. Proses seleksi ini diharapkan menghasilkan anggota yang berkualitas dan profesional, serta terbebas dari intervensi.

Nusa Tenggara Barat mencatat lonjakan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,64 persen pada Triwulan I 2026, menempatkannya di posisi kedua nasional. DPRD mengapresiasi kinerja Pemprov NTB dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi NTB yang signifikan ini.

Anggota DPRD NTB dan BP3MI NTB bersinergi membantu pemulangan jenazah pekerja migran Supardi dari Malaysia ke Sumbawa, menunjukkan komitmen perlindungan bagi warga dalam proses Pemulangan Jenazah PMI NTB.

Anggota DPRD NTB Abdul Rahim menolak tawaran suap Rp150 juta terkait program direktif Gubernur, mengungkap modus Penolakan Suap Legislator NTB dalam persidangan.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menaruh harapan besar kepada Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang baru, Abul Chair, untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah NTB dan manajemen pemerintahan. Simak tantangan dan fokus utama Sekda baru ini.

Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi berharap Sekretaris Daerah (Sekda) baru dapat mengkonsolidasikan birokrasi untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah NTB, menjawab tantangan kompleksitas pembangunan.

Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan keamanan dan higienitas makanan pada program Makan Bergizi Gratis, menyoroti pentingnya Sertifikat Laik Higiene S

Komisi IV DPRD NTB menyoroti adanya kesenjangan layanan transportasi di beberapa wilayah, meskipun capaian makro Dishub NTB menunjukkan hasil positif, mendorong pemerataan layanan.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, memastikan Program BSPS NTB menjangkau masyarakat miskin untuk merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya, meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.

Anggota DPRD NTB mendesak pemerintah daerah untuk menindak tegas pembangunan villa ilegal di Mandalika menyusul bencana banjir, menyoroti pelanggaran tata ruang dan dampak lingkungan yang parah.

Tiga anggota DPRD NTB menghadapi sidang perdana kasus gratifikasi di PN Mataram, terkait dugaan upaya menghambat program "Desa Berdaya" dengan total suap miliaran rupiah, menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat.

Anggota DPRD NTB Nadirah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua FPTI NTB periode 2026-2030 dalam Musprovlub di Mataram. Nadirah Pimpin FPTI NTB dengan komitmen kuat memajukan olahraga panjat tebing di daerah.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) resmi melimpahkan perkara gratifikasi legislator NTB ke Pengadilan Negeri Mataram, membuka tabir dugaan suap yang melibatkan 13 nama anggota dewan.

DPP PKB menetapkan Nusa Tenggara Barat sebagai etalase suara nasional, dengan ambisi besar pada Target PKB NTB Pemilu 2029, termasuk penambahan kursi di DPR RI dan DPRD NTB. Hal ini menunjukkan keseriusan partai dalam memperkuat posisinya di kancah politi

Anggota DPRD NTB mendesak pemerintah memperkuat Sistem Peringatan Dini Bencana NTB, terutama saat musim hujan, guna meminimalkan korban dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang terus meningkat.

Dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret anggota DPRD NTB, Efan Limantika, kini resmi diselesaikan secara damai melalui mekanisme Restorative Justice, mengakhiri sengketa hukum yang sempat menjadi perhatian publik.

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD NTB almarhum Asaat Abdullah kini tengah bergulir di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menunggu Surat Keputusan resmi yang akan menentukan pelantikan penggantinya.