Dprd Ntb

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi dukungan publik untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan 15 anggota DPRD NTB, memicu pertanyaan tentang penegakan hukum dalam kasus suap DPRD NTB.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, memastikan Program BSPS NTB menjangkau masyarakat miskin untuk merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya, meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.

Anggota DPRD NTB mendesak pemerintah daerah untuk menindak tegas pembangunan villa ilegal di Mandalika menyusul bencana banjir, menyoroti pelanggaran tata ruang dan dampak lingkungan yang parah.

Tiga anggota DPRD NTB menghadapi sidang perdana kasus gratifikasi di PN Mataram, terkait dugaan upaya menghambat program "Desa Berdaya" dengan total suap miliaran rupiah, menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat.

Anggota DPRD NTB Nadirah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua FPTI NTB periode 2026-2030 dalam Musprovlub di Mataram. Nadirah Pimpin FPTI NTB dengan komitmen kuat memajukan olahraga panjat tebing di daerah.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) resmi melimpahkan perkara gratifikasi legislator NTB ke Pengadilan Negeri Mataram, membuka tabir dugaan suap yang melibatkan 13 nama anggota dewan.

DPP PKB menetapkan Nusa Tenggara Barat sebagai etalase suara nasional, dengan ambisi besar pada Target PKB NTB Pemilu 2029, termasuk penambahan kursi di DPR RI dan DPRD NTB. Hal ini menunjukkan keseriusan partai dalam memperkuat posisinya di kancah politi

Anggota DPRD NTB mendesak pemerintah memperkuat Sistem Peringatan Dini Bencana NTB, terutama saat musim hujan, guna meminimalkan korban dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang terus meningkat.

Dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret anggota DPRD NTB, Efan Limantika, kini resmi diselesaikan secara damai melalui mekanisme Restorative Justice, mengakhiri sengketa hukum yang sempat menjadi perhatian publik.

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD NTB almarhum Asaat Abdullah kini tengah bergulir di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menunggu Surat Keputusan resmi yang akan menentukan pelantikan penggantinya.

APBD NTB 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp849 miliar, berpotensi membatasi pembangunan infrastruktur dan mengancam ruang fiskal daerah.

Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, berkomitmen membangun Rumah Singgah Bima-Dompu dan menyediakan ambulans gratis di Mataram untuk meringankan beban warga yang berobat, serta memperjuangkan aspirasi pendidikan dan infrastruktur.

Anggota DPRD NTB mendesak Pemprov dan Pemkab Lombok Utara untuk memperbanyak PJU guna meningkatkan keamanan dan keselamatan jalan, menyusul keluhan masyarakat saat reses.

Anggota DPRD NTB, Akhdiansyah, menginisiasi pembentukan Komunitas Ojek Dompu untuk memberdayakan pekerja ojek, menjanjikan bantuan SIM C gratis dan BPJS Kesehatan.

Anggota DPRD NTB menyoroti alokasi Dana BTT Bima Dompu yang minim, hanya Rp3,65 miliar dari total Rp500 miliar, padahal dampak bencana sangat besar. Mengapa bisa begitu?

Komisi I DPRD NTB menilai Tim Percepatan Gubernur NTB yang baru dibentuk sangat representatif, berbeda dengan stafsus, dan siap mengakselerasi pembangunan daerah.

Kejaksaan Tinggi NTB telah menyita dana siluman pokir DPRD NTB sebesar Rp1,8 miliar yang diduga terkait anggaran 2025, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda hormati proses hukum.

Ketua Komisi II DPRD NTB mendorong pemerataan pariwisata di seluruh daerah, menegaskan bahwa fokus tidak boleh hanya di Mandalika. Sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata NTB.

Skandal dana pokir di NTB mengungkap ironi demokrasi lokal. Bagaimana dana aspirasi rakyat bisa bergeser jadi 'dana siluman'? Simak selengkapnya!

DPRD NTB mengusulkan pembangunan gudang kastorit untuk stabilisasi harga bawang merah. Mengapa fasilitas ini krusial bagi produsen ketiga terbesar di Indonesia?