DPRD NTB Desak Pemda Tindak Tegas Pembangunan Villa Ilegal di Mandalika Pasca Banjir

Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Nusa Tenggara Barat, Lalu Arif Rahman Hakim, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas dalam penindakan villa ilegal di area perbukitan Mandalika. Desakan ini ditujukan kepada investor yang membangun villa secara ilegal di area perbukitan Mandalika. Tindakan ini menyusul bencana banjir yang melanda kawasan wisata tersebut pada awal pekan ini.

Lalu Arif Rahman Hakim menyoroti persoalan penggalian dan pengerukan lahan untuk pembangunan villa di Mandalika. Menurutnya, aktivitas ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Banjir yang terjadi baru-baru ini merupakan akibat langsung dari pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Banyak villa dan homestay yang sudah terbangun atau dalam tahap konstruksi di luar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pembangunan ini diduga kuat tanpa mengindahkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat. Beberapa di antaranya bahkan dibangun di atas bukit, pinggir bukit, atau bahkan di atas saluran drainase.

Dampak Lingkungan dan Pelanggaran Tata Ruang Akibat Pembangunan Ilegal

Lalu Arif Rahman Hakim mengungkapkan bahwa saat banjir melanda, air yang turun dari perbukitan membawa serta lumpur. Kondisi ini terjadi karena tidak ada lagi pepohonan yang berfungsi sebagai penahan air di kawasan tersebut. Kerusakan ekosistem ini memperparah dampak dari curah hujan tinggi.

Ia juga menambahkan bahwa bangunan-bangunan ilegal ini tidak hanya merusak lingkungan. Banyak di antaranya melanggar aturan tata ruang yang berlaku di Mandalika. Selain itu, properti tersebut seringkali tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sah.

Lebih lanjut, pembangunan villa dan homestay ilegal ini juga disinyalir tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Ketiadaan Amdal menunjukkan kurangnya kajian dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini berpotensi menyebabkan kerusakan jangka panjang yang signifikan.

Desakan Evaluasi Izin dan Pengawasan Pemerintah

Miq Arif, sapaan akrab Lalu Arif Rahman Hakim, menyatakan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kembali izin-izin yang telah diterbitkan. Evaluasi juga harus mencakup izin yang sedang dalam proses pengajuan. Langkah ini krusial untuk memastikan setiap bangunan mematuhi aturan yang berlaku.

Ia menekankan pentingnya peninjauan ulang izin-izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tanpa kontrol yang ketat, dikhawatirkan kerusakan lingkungan di kawasan Mandalika akan semakin parah. Pengawasan yang lemah dapat memicu lebih banyak pembangunan yang tidak bertanggung jawab.

Desakan ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk bertindak proaktif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan harus menjadi prioritas. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan ekowisata Mandalika di masa mendatang.

Kondisi KEK Mandalika Pasca Banjir dan Fungsi Drainase Sirkuit

Sebelumnya, cuaca ekstrem melanda wilayah KEK Mandalika dari Senin (23/2) hingga Selasa (24/2). Kondisi ini menyebabkan kawasan wisata tersebut dilanda banjir cukup parah. Meskipun demikian, banjir tidak sampai masuk ke dalam lintasan Sirkuit Mandalika.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandi Satria, menegaskan bahwa kondisi lintasan sirkuit tetap terjaga. Limpahan air yang terlihat berasal dari area di luar sirkuit. Air tersebut mengalir ke bagian tepi trek tanpa mengganggu lintasan utama.

Priandi Satria menjelaskan bahwa sistem drainase sirkuit berfungsi optimal dalam mengalirkan air. Sistem ini berhasil menjaga permukaan lintasan dari genangan air yang berlebih. Hal ini menunjukkan efektivitas infrastruktur sirkuit dalam menghadapi curah hujan ekstrem.

Sumber: AntaraNews