Tata Ruang

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius mengkaji rencana integrasi jalan Kapuas industri sepanjang 50 kilometer dengan jalan kabupaten, demi optimalisasi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Gowa menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan pertanian, khususnya perlindungan lahan sawah demi ketahanan pangan dan pertumbuhan berkelanjutan di wilayahnya.

Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin menyepakati pembenahan Penanganan Banjir Banjarmasin dari hulu ke hilir usai audiensi dengan warga dan akademisi, membuka harapan solusi komprehensif.

Dinas PUPR Mimika mengalokasikan dana Rp590,39 miliar untuk proyek pembangunan infrastruktur vital, menegaskan komitmen PUPR Mimika Anggaran Infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di seluruh distrik.

Dua warga Lombok Tengah menjalani sidang yustisi karena melanggar Perda Ketertiban Umum. Mereka didenda dan diwajibkan membongkar bangunan. Simak detail penegakan aturan ini oleh Satpol PP Lombok Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko) AHY menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan tata ruang untuk mitigasi bencana dan peningkatan ekonomi berkelanjutan. Simak selengkapnya!

DPRD Kabupaten Blora mendesak Pemerintah Kabupaten Blora segera merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembangan kawasan industri dan investasi di Blora.

Pansus TRAP DPRD Bali menyatakan tidak khawatir menghadapi gugatan investor lift kaca Pantai Kelingking ke PTUN Denpasar, menegaskan kewenangan Pemprov Bali dalam tata ruang dan perizinan.

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya membuka peluang besar perpanjangan masa tugas Pansus TRAP hingga akhir tahun, menegaskan pentingnya peran Pansus TRAP dalam mengawal tata ruang dan perizinan di Bali.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memuji Pertumbuhan Ekonomi Pohuwato yang melampaui rata-rata provinsi, disertai penurunan kemiskinan dan pengangguran signifikan, menunjukkan efektivitas kepemimpinan daerah.

DPRD Kabupaten Bekasi mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah terkait penertiban pengembang perumahan, terutama menyangkut tata ruang dan penyerahan fasos-fasum, guna mengatasi persoalan banjir di Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil langkah tegas dengan **penghentian pengembangan perumahan rawan banjir Bekasi** sementara waktu, menuntut pengembang selesaikan masalah banjir sebelum melanjutkan pembangunan.

Gubernur Banten Andra Soni mendesak penguatan Mitigasi Banjir Banten melalui kolaborasi lintas sektor dan revisi RTRW untuk menekan risiko banjir berulang di Tangerang Raya.

Anggota DPRD Jabar Ika Siti Rahmati menyarankan revisi RTRW Kuningan untuk memperkuat kebijakan pembangunan berbasis konservasi, memastikan alokasi kawasan selaras dengan RTRW provinsi dan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan.

DPRD Bali mengambil tindakan tegas dengan Penutupan Usaha Munggu yang melanggar tata ruang dan perizinan. Tiga usaha ditutup permanen karena beroperasi di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan tidak kooperatif.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti Penanganan Banjir Jakarta yang dinilai belum optimal, mendesak Pemerintah Provinsi untuk mengutamakan tindakan pencegahan agar masalah laten ini dapat teratasi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti kebiasaan buang sampah sembarangan dan bangunan liar sebagai pemicu utama Banjir Jakarta, di samping cuaca ekstrem. Simak langkah konkret Pemprov DKI dalam menanggulangi bencana ini.

Komisi I DPRD Jawa Barat mengevaluasi kebijakan moratorium izin pembangunan perumahan baru, mencari titik temu antara keberlanjutan sektor properti dan upaya mitigasi bencana di wilayah Jabar.

Otorita IKN terus berupaya mewujudkan visi kota hijau, indah, dan rapi di Nusantara. Melalui penertiban bangunan IKN tanpa izin, komitmen ini ditegaskan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menegaskan larangan bangunan di atas saluran air yang menjadi pemicu banjir. Pelanggaran ini akan berujung pada pembongkaran paksa.