Tata Ruang

Dua warga Lombok Tengah menjalani sidang yustisi karena melanggar Perda Ketertiban Umum. Mereka didenda dan diwajibkan membongkar bangunan. Simak detail penegakan aturan ini oleh Satpol PP Lombok Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko) AHY menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan tata ruang untuk mitigasi bencana dan peningkatan ekonomi berkelanjutan. Simak selengkapnya!

DPRD Kabupaten Blora mendesak Pemerintah Kabupaten Blora segera merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembangan kawasan industri dan investasi di Blora.

Pansus TRAP DPRD Bali menyatakan tidak khawatir menghadapi gugatan investor lift kaca Pantai Kelingking ke PTUN Denpasar, menegaskan kewenangan Pemprov Bali dalam tata ruang dan perizinan.

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya membuka peluang besar perpanjangan masa tugas Pansus TRAP hingga akhir tahun, menegaskan pentingnya peran Pansus TRAP dalam mengawal tata ruang dan perizinan di Bali.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memuji Pertumbuhan Ekonomi Pohuwato yang melampaui rata-rata provinsi, disertai penurunan kemiskinan dan pengangguran signifikan, menunjukkan efektivitas kepemimpinan daerah.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memastikan kepatuhan perizinan lapangan padel menyusul keluhan masyarakat, dengan penindakan tegas bagi yang melanggar aturan.

Anggota DPRD NTB mendesak pemerintah daerah untuk menindak tegas pembangunan villa ilegal di Mandalika menyusul bencana banjir, menyoroti pelanggaran tata ruang dan dampak lingkungan yang parah.

DPMPTSP Kota Jambi menyederhanakan proses pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi pelaku usaha mikro, mempercepat legalitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkab Kubu Raya kebut Percepatan RDTR Kubu Raya di Sungai Raya dan Sungai Ambawang, membuka peluang investasi besar dengan integrasi sistem perizinan nasional pada pertengahan 2026.

DPRD Bali mengambil tindakan tegas dengan Penutupan Usaha Munggu yang melanggar tata ruang dan perizinan. Tiga usaha ditutup permanen karena beroperasi di Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan tidak kooperatif.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti Penanganan Banjir Jakarta yang dinilai belum optimal, mendesak Pemerintah Provinsi untuk mengutamakan tindakan pencegahan agar masalah laten ini dapat teratasi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti kebiasaan buang sampah sembarangan dan bangunan liar sebagai pemicu utama Banjir Jakarta, di samping cuaca ekstrem. Simak langkah konkret Pemprov DKI dalam menanggulangi bencana ini.

Komisi I DPRD Jawa Barat mengevaluasi kebijakan moratorium izin pembangunan perumahan baru, mencari titik temu antara keberlanjutan sektor properti dan upaya mitigasi bencana di wilayah Jabar.

Otorita IKN terus berupaya mewujudkan visi kota hijau, indah, dan rapi di Nusantara. Melalui penertiban bangunan IKN tanpa izin, komitmen ini ditegaskan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menegaskan larangan bangunan di atas saluran air yang menjadi pemicu banjir. Pelanggaran ini akan berujung pada pembongkaran paksa.

Pemerintah Kabupaten Gianyar secara aktif melakukan pendampingan perizinan usaha bagi pelaku bisnis, bertujuan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan regulasi tata ruang baru.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Bogor kini hadir di Vivo Mall, Sukaraja, mendekatkan pelayanan perizinan dan tata ruang demi kemudahan masyarakat.

Penyegelan Lapangan Padel Bali, Jungle Padel, di Desa Munggu, Badung, dilakukan DPRD Bali karena melanggar tata ruang dan berdiri di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kantor ATR/BPN Kabupaten Serang menekankan pentingnya pengurusan Izin PTP Investor sebagai syarat dasar persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, hindari risiko pelanggaran tata ruang.