Tata Ruang

Pekerjaan rumah yang perlu dicermati adalah memastikan pemanfaatan ruang daratan yang terbatas dapat dilakukan secara optimal.

Diskusi para sesepuh HKTI Jawa Barat menyoroti pentingnya konsep Sawah Abadi demi menjamin ketersediaan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional di masa depan.

Kabupaten Barito Kuala berhasil memenuhi target 87 persen lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sebuah langkah krusial untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.

Satpol PP Kabupaten Serang menertibkan 28 bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Serang–Jakarta. Aksi penertiban bangunan liar ini bertujuan mengembalikan fungsi tata ruang dan menjaga estetika lingkungan.

PT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan energi pangan nasional. Sinergi ini diwujudkan melalui harmonisasi tata ruang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengutamakan aspek ekologi dalam revisi RTRW demi keberlanjutan hidup masyarakat. Simak bagaimana perubahan ini akan membentuk masa depan daerah.

Pemkab Cianjur berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk menangani masalah banjir Cianjur di dataran tinggi, fokus pada evaluasi tata ruang dan pengelolaan kawasan hulu.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyetujui penambahan kuota 50 ribu rumah subsidi di Jawa Tengah, sebuah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian dan menggerakkan ekonomi daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerukan penghentian total alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman sebagai solusi permanen mengatasi Banjir Bandung yang kerap melanda.

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius mengkaji rencana integrasi jalan Kapuas industri sepanjang 50 kilometer dengan jalan kabupaten, demi optimalisasi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Gowa menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan pembangunan dan pertanian, khususnya perlindungan lahan sawah demi ketahanan pangan dan pertumbuhan berkelanjutan di wilayahnya.

Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin menyepakati pembenahan Penanganan Banjir Banjarmasin dari hulu ke hilir usai audiensi dengan warga dan akademisi, membuka harapan solusi komprehensif.

Dinas PUPR Mimika mengalokasikan dana Rp590,39 miliar untuk proyek pembangunan infrastruktur vital, menegaskan komitmen PUPR Mimika Anggaran Infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di seluruh distrik.

Dua warga Lombok Tengah menjalani sidang yustisi karena melanggar Perda Ketertiban Umum. Mereka didenda dan diwajibkan membongkar bangunan. Simak detail penegakan aturan ini oleh Satpol PP Lombok Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko) AHY menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan tata ruang untuk mitigasi bencana dan peningkatan ekonomi berkelanjutan. Simak selengkapnya!

DPRD Kabupaten Blora mendesak Pemerintah Kabupaten Blora segera merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembangan kawasan industri dan investasi di Blora.

Pansus TRAP DPRD Bali menyatakan tidak khawatir menghadapi gugatan investor lift kaca Pantai Kelingking ke PTUN Denpasar, menegaskan kewenangan Pemprov Bali dalam tata ruang dan perizinan.

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya membuka peluang besar perpanjangan masa tugas Pansus TRAP hingga akhir tahun, menegaskan pentingnya peran Pansus TRAP dalam mengawal tata ruang dan perizinan di Bali.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memuji Pertumbuhan Ekonomi Pohuwato yang melampaui rata-rata provinsi, disertai penurunan kemiskinan dan pengangguran signifikan, menunjukkan efektivitas kepemimpinan daerah.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) memastikan kepatuhan perizinan lapangan padel menyusul keluhan masyarakat, dengan penindakan tegas bagi yang melanggar aturan.