Perkuat PAD, Mendagri Minta Pemda di Sultra Hidupkan UMKM dan Sektor Swasta

Mendagri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan Program Prioritas Nasional, demi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan program unggulan tersebut selain memberikan manfaat bagi rakyat, juga menjadi salah satu bentuk kreativitas dalam meningkatkan PAD.

Mendagri menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan daerah dalam mengelola anggaran, termasuk meningkatkan PAD

Tito juga menekankan pentingnya kepala daerah untuk memiliki pemikiran kewirausahaan agar mampu menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif.

Mendagri menegaskan pentingnya menjaga agar pendapatan lebih besar dibandingkan belanja.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak Pemprov Sulawesi Barat untuk membuka keran Investasi di Sulawesi Barat seluas-luasnya demi percepatan pembangunan. Apa saja langkah konkretnya?

Dalam konteks memperkuat kapasitas fiskal, Mendagri menekankan agar daerah memeriksa dengan cermat anggaran supaya realisasinya betul-betul efisien.

Mendagri menyoroti kondisi Sultra yang masih memiliki kapasitas fiskal lemah. Ia memaparkan, sekitar 65 persen pendapatan daerah berasal dari transfer pusat.

Mendagri menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mampu membaca peluang dan potensi sumber pendapatan daerah.

Mendagri mengatakan, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam alokasi anggaran adalah memastikan roda pemerintahan di daerah tetap berjalan.

BUMD juga dinilai mampu membuka lapangan kerja di daerah, memancing peran aktif sektor swasta, serta menjadi buffer zone atau zona penyangga.

DPRD sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki fungsi strategis dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Wamendagri Minta Pemprov Papua mengusut insiden tersebut secara tuntas. Ia juga meminta aparat keamanan segera melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ribka menegaskan penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh.

Sepuluh rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai forum dan pembahasan selama Rakernas.

Festival ini menjadi salah satu agenda dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dinamika geopolitik, mereka juga harus mengawal program prioritas nasional.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga sekaligus membangkitkan semangat masyarakat pascabencana.

Tri juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Ribka menjelaskan, berbagai program dalam Asta Cita dirancang untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Penguatan kualitas SDM aparatur Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas juga menjadi perhatian penting, termasuk dalam mendukung efektivitas penegakan Perda.

Bima mengapresiasi jerih payah praja IPDN yang telah berkontribusi nyata terhadap upaya pemulihan di Aceh Tamiang.

Wiyagus menambahkan, sinergi antarlembaga, termasuk hingga tingkat desa, menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas daerah.