Mendagri Tito Ajak Pemda Kerja Sama dengan Kadin Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah

Tito juga menekankan pentingnya kepala daerah untuk memiliki pemikiran kewirausahaan agar mampu menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengajak pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan produktif. Ia menekankan bahwa kerjasama antara Pemda dan Kadin sangat penting untuk memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan membuka peluang pertumbuhan yang lebih cepat.

Dalam kesempatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 yang mengusung tema "Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia", Mendagri menggarisbawahi perlunya mengaktifkan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan daerah. Ia berharap inisiatif ini dapat menciptakan ruang ekonomi baru dan mengurangi ketergantungan daerah pada dana dari pemerintah pusat.

"Bagi rekan-rekan kepala daerah, saya sampaikan, yang tidak memiliki insting bisnis, silakan undang pengusaha-pengusaha tersebut. Mereka tergabung dalam asosiasi Kadin, yang memiliki perwakilan di setiap kabupaten, jadi undanglah Kadin untuk hadir," ujarnya di The Park Hyatt Hotel, Jakarta, pada Senin (1/12/2025).

Mendagri juga menjelaskan bahwa banyak daerah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam, namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan karena kurangnya perspektif bisnis. Indonesia memiliki kekayaan alam dan demografi yang sangat besar, sehingga peluang untuk mengembangkan usaha semakin terbuka jika dikelola dengan baik.

"Potensi kelautan kita belum sepenuhnya tereksplor, dan kekayaan yang ada sangat besar. Kita juga memiliki sumber daya manusia yang merupakan populasi terbesar keempat di dunia, dengan 69 persen di antaranya berada pada usia produktif antara 15 hingga 64 tahun. Ini merupakan potensi luar biasa bagi Indonesia," tambahnya.

Tito juga menekankan pentingnya kepala daerah untuk memiliki pemikiran kewirausahaan agar mampu menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif. Jika kemampuan ini belum dimiliki, maka keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi sangat penting. Oleh karena itu, peran Kadin sebagai mitra Pemda dalam mengidentifikasi peluang dan mempercepat pengembangan usaha perlu diperkuat.

"Kumpulkan Kadin dan ajak mereka berdiskusi mengenai potensi wilayah kita yang mungkin tidak terpikirkan oleh birokrat," imbuhnya.

Daerah yang sukses berkat sektor usaha dan UMKM

Mendagri juga mengungkapkan contoh daerah yang berhasil bertahan selama pandemi Covid-19, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia menjelaskan bahwa DIY mampu mencatat pertumbuhan ekonomi positif berkat sektor usaha dan UMKM yang kuat, serta dukungan kebijakan yang pro-usaha. Dari pengalaman tersebut, ia menegaskan bahwa daerah hanya dapat berkembang jika ekosistem usaha tumbuh dengan baik.

"Regulasi yang mendukung dunia usaha sangat penting, seperti yang dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau, yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah tantangan Covid-19. Data ini sangat penting," terangnya.

Mal Pelayanan Publik

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pendapatan dari pemerintah pusat. Ia mengingatkan bahwa banyak Pemda memiliki porsi belanja pegawai dan operasional yang tinggi, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan strategis menjadi terbatas. Oleh karena itu, Pemda perlu mendorong kemudahan berusaha melalui perizinan yang cepat dan efisien, salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terbukti dapat memangkas birokrasi dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

"Saat ini, jumlah Mal Pelayanan Publik sudah mencapai 296. Hampir semua daerah di Jawa sudah memiliki MPP. Di daerah-daerah yang terdapat MPP, umumnya lebih mudah untuk melakukan usaha," tutupnya.