Pemda

Kemendagri soroti 321 Pemda belum lakukan langkah pengendalian inflasi, diminta tak hanya hadir rapat tapi turun langsung ke lapangan.

Mendagri menjelaskan, mekanisme reward and punishment terbukti mampu memotivasi kepala daerah dari berbagai latar belakang untuk menunjukkan performa terbaiknya

Mendagri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah.

Menurut Mendagri, Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga isu sosial.

Wiyagus menyampaikan bahwa pengembangan perkeretaapian nasional telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Mendagri mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Wiyagus juga memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi Jabar sepanjang 2025 yang tumbuh sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata nasional.

Tomsi menyoroti bahwa ketersediaan komoditas cabai merah, cabai besar, dan bawang merah kerap menjadi persoalan klasik yang dialami daerah.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat.

Mendagri menguraikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan daerah dalam mengelola anggaran, termasuk meningkatkan PAD

Mendagri menjelaskan, pemberian penghargaan tersebut untuk memotivasi Pemda agar dapat memenuhi harapan rakyat.

Tito juga menekankan pentingnya kepala daerah untuk memiliki pemikiran kewirausahaan agar mampu menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif.

Mendagri mendorong agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan guna mewujudkan Indonesia Maju.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kewajiban pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung Program Strategis Nasional (PSN). Simak dasar hukum dukungan pemda terhadap PSN dan sanksi bagi yang tidak patuh.

Tomsi meminta Sekda dan Bappeda mulai merancang program di daerah, agar selaras dengan program pemerintah pusat.

Doli mengusulkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri segera duduk bersama seluruh kepala daerah.

Citra daerah, kata Bima, tidak boleh stagnan hanya karena terus menggunakan tagline yang sama atau meniru daerah lain.

Wamendagri Bima Arya mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi APBD 2025 demi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Apa saja kendalanya?

Ia meminta Pemda menjadi garda terdepan dalam respons awal serta memperkuat koordinasi dengan Satgas MBG di daerah, agar proses mitigasi berjalan cepat.

Sejumlah kepala daerah menyampaikan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan mutu gizi.