Jelang Musim Hujan, BNPB Minta Pemda Petakan Wilayah Rawan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada masa peralihan menuju musim hujan.

Pemda didorong segera menyiapkan langkah antisipasi berbasis pemetaan wilayah rawan bencana.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan dinamika cuaca saat ini bergerak cepat dan intens akibat tingginya variabilitas iklim. Kondisi tersebut berpotensi memicu cuaca ekstrem, banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah seiring dengan memasuki musim penghujan. Upaya mitigasi, pengurangan risiko bencana perlu menjadi perhatian bersama serta melaksanakan secara terencana dan sedini mungkin melalui penguatan koordinasi, peningkatan kesiapsiagaan, dan langkah-langkah antisipatif sesuai dengan karakteristik risiko di masing-masing wilayah," ujar Berton dalam siaran pers virtual BNPB, Rabu (4/11/2026).

Untuk mendukung langkah tersebut, Kepala BNPB telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 yang memuat serangkaian arahan kesiapsiagaan. Selain itu, BNPB menyediakan platform InaRISK di inarisk.bnpb.go.id yang dapat diakses publik untuk melihat gambaran spasial ancaman bencana di wilayah masing-masing sebagai bahan awal pemetaan.

"Cara mengaksesnya sangat gampang karena ini domain publik di mana di atas sebelah kanan bisa diketik kabupaten, kota maupun provinsi. Ketika ini nanti diketik, akan muncul wilayah tersebut. Nah, ketika kita mau mencari bahayanya seperti apa atau kerentanannya seperti apa, kita bisa mencari banjir, tsunami, atau ancaman-ancaman yang lain. Dan ini juga nanti bisa di-overlay dengan berbagai fasilitas yang ada, rumah sakit, sekolah, bank, dan desa-desa di mana kita tinggal," ujar Berton saat menjelaskan penggunaan InaRISK.

Berton menekankan tujuan pemetaan agar pelaku kebencanaan dan masyarakat mengenali karakteristik risiko di daerahnya masing-masing, termasuk titik-titik yang paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

"Tentu kita memiliki tujuan kenapa pemetaan ini dilakukan. Yang pertama tentu agar semua, baik itu pelaku kebencanaan maupun masyarakat mengenali wilayah rawan tersebut, mengidentifikasi desa ataupun kelurahan yang berpotensi mengalami banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, maupun karakteristik yang lain sesuai dengan di wilayah masing-masing," ujar Berton.

Pemda Diminta Petakan Kelompok Rentan dan Tetapkan Prioritas

BNPB mengimbau pemda bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera menyusun pemetaan wilayah rawan bencana secara terperinci sesuai karakteristik daerah, mencakup area yang berpotensi terdampak berbagai ancaman hidrometeorologi.

Pemetaan diminta memuat elemen yang berpotensi terdampak, termasuk sebaran penduduk dan kelompok rentan seperti balita, lanjut usia (lansia), ibu hamil, serta penyandang disabilitas.

"Kita perlu petakan elemen terdampak. Di desa mana, bagian desa mana yang terdampak, bagian kelurahan mana yang terdampak. Jumlah penduduknya seperti apa. Ada penduduk yang kelompok rentan, disabilitas, atau lain sebagainya bisa terpetakan di peta yang dimaksud," jelas Berton.

Pemda juga diminta menetapkan wilayah prioritas dan mengukur tingkat risikonya—tinggi, sedang, atau rendah—agar alokasi sumber daya penanggulangan bencana dapat disesuaikan kebutuhan dan tingkat kerawanan.

"Kemudian, tetapkan wilayah prioritas. Tentu dalam melaksanakan tugas-tugas penanggulangan bencana, prioritas adalah sebuah langkah untuk melaksanakan tugas-tugas. Karena dalam suatu ketika sumber daya kita belum tentu bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada. Kemudian tentukan tingkat risikonya apakah di desa tersebut, di wilayah tersebut, risikonya tinggi, sedang, ataupun rendah," kata Berton.

Penguatan koordinasi lintas sektor hingga tingkat desa turut ditekankan, melibatkan BPBD, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta tenaga kesehatan desa.

BNPB juga mendorong pembuatan peta partisipatif bersama warga. Pemetaan dapat dilakukan secara sederhana berbasis pengetahuan masyarakat setempat tanpa harus menggunakan perangkat komputer.

"Kami tidak menganjurkan untuk menggunakan peta yang canggih menggunakan komputer tetapi ketika di tingkat desa bisa menggunakan peta partisipatif di mana setiap warga atau beberapa warga mengerti dengan peta yang mereka gambar sendiri. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi," imbau Berton.

Sebagai tindak lanjut operasional, setiap kabupaten dan kota diminta menghasilkan enam produk utama, yakni peta wilayah rawan bencana hidrometeorologi, daftar desa atau kelurahan prioritas, data penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terdampak, peta titik kritis dan infrastruktur berisiko seperti sekolah serta fasilitas umum, peta jalur evakuasi, dan matriks rencana tindak lanjut.