Tutup Kepri Ramadan Fair 2026, Mendagri Tekankan Pentingnya Penguatan UMKM dan Potensi Pasar Halal

Mendagri turut mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang berhasil memanfaatkan kedekatan geografis dengan Singapura sebagai tujuan ekspor.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perluasan pasar produk halal bagi perekonomian daerah. Menurutnya, penguatan kedua sektor tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang pasar yang terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun global.

"Nah, jadi UMKM memang tulang punggung utama kita, sektor riil," ujarnya saat acara Penutupan Kepulauan Riau Ramadan Fair Tahun 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (8/3/2026).

Mendagri mencontohkan keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu memulihkan perekonomiannya menjadi 5,53 persen pada tahun 2021, setelah sempat berada di level 0,68 persen pada masa pandemi tahun 2020. Ia menjelaskan, keberhasilan pemulihan ekonomi di wilayah tersebut ditopang oleh sektor UMKM yang berkontribusi sebesar 79,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Mendagri menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi kerajinan tangan yang sangat beragam dan termasuk yang terbesar di dunia. Potensi tersebut perlu terus dimaksimalkan. Menurutnya, produk kerajinan lokal tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai benda biasa, melainkan sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung peluang pasar produk halal. Ia mengungkapkan bahwa produsen produk halal terbesar di dunia saat ini justru didominasi oleh negara-negara yang bukan mayoritas muslim seperti Tiongkok dan Brasil. Menurutnya, Indonesia harus mampu bersaing dan mengambil peran sebagai produsen, bukan hanya menjadi konsumen.

"Nah, jadi memang ironis, kita menjadi market yang diserbu oleh negara-negara yang bukan mayoritas muslim, tapi mereka memproduksi [produk halal]. Nah, kenapa enggak kita sendiri menguasai? Kira-kira seperti itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Mendagri turut mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang berhasil memanfaatkan kedekatan geografis dengan Singapura sebagai tujuan ekspor produk daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan, Kepri mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,89 persen secara year-on-year (y-o-y) pada Triwulan IV Tahun 2025. Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,39 persen.

Mendagri ingatkan pentingnya pemerataan ekonomi

Meski demikian, Mendagri mengingatkan pentingnya pemerataan ekonomi antara kawasan maju dengan wilayah kepulauan terluar. Dalam konteks itu, ia pun mengapresiasi terobosan Bank Indonesia melalui sistem pembayaran QRIS.

Menurutnya, sistem digital tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan merancang sistem daring yang memungkinkan pajak konsumen dari hotel dan restoran langsung masuk ke kas daerah tanpa membebani masyarakat.

"Kami juga sedang membuat program agar bisa online. Jadi, begitu orang datang ke restoran dan membayar pajak, uangnya langsung masuk ke Dispenda," ujarnya.

Mendagri berharap Kepulauan Riau Ramadan Fair dapat rutin digelar

Terakhir, Mendagri berharap penyelenggaraan Kepulauan Riau Ramadan Fair dapat terus dilaksanakan secara rutin. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah interaksi dan perputaran ekonomi di tingkat daerah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Bisa membuat kegembiraan masyarakat, daya tarik dari luar (daerah) yang datang ke sini. Saya tentu berharap adanya kegiatan ini dapat terus dilanjutkan," pungkasnya.

Hadir dalam acara ini Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran Kepala BPS se-Sumatera, Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, dan Kepala OJK Provinsi Kepri. Selain itu, hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri serta stakeholder terkait lainnya.