LIVE

Bupati Aep Syaepuloh Tegaskan Pengisian Jabatan Karawang Berbasis Kinerja Objektif

Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan proses pengisian jabatan Karawang didasarkan pada penilaian kinerja objektif, menepis praktik transaksional dan menjamin integritas.

transparansi
Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan proses pengisian jabatan Karawang didasarkan pada penilaian kinerja objektif, menepis praktik transaksional dan menjamin integritas.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan proses pengisian jabatan Karawang didasarkan pada penilaian kinerja objektif, menepis praktik transaksional dan menjamin integritas. (AntaraNews)

Bupati Karawang Aep Syaepuloh baru-baru ini menegaskan bahwa proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sepenuhnya berdasarkan penilaian kinerja yang objektif. Penegasan ini disampaikan di sela-sela pelantikan ratusan pejabat pada Jumat lalu.

Aep Syaepuloh menekankan bahwa mutasi dan rotasi merupakan hal lumrah dalam organisasi pemerintahan sebagai bentuk amanat atas kinerja yang telah diberikan oleh para pegawai. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap aparatur sipil negara dapat memberikan kontribusi terbaik.

Pernyataan bupati ini juga secara tegas menepis adanya praktik transaksional atau jual beli jabatan dalam proses penempatan pegawai. Hal ini untuk menjaga integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Prinsip Objektivitas dan Sistem Merit dalam Penempatan Pegawai

Bupati Aep Syaepuloh menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi pejabat di Pemkab Karawang didasarkan pada sistem merit, yaitu penilaian kinerja yang objektif dan terukur. Sistem ini memastikan bahwa penempatan posisi sesuai dengan kapabilitas dan kontribusi pegawai.

Para pegawai yang mengalami mutasi dan rotasi diharapkan dapat terus menunjukkan kinerja optimal demi pelayanan prima kepada masyarakat Karawang. Pemenuhan hak-hak aparatur sipil negara harus sejalan dengan pelaksanaan kewajiban yang optimal.

Penekanan pada objektivitas ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Pelantikan Ratusan Pejabat di Lingkungan Pemkab Karawang

Pada Jumat sore, Bupati Karawang Aep Syaepuloh secara resmi mengambil sumpah jabatan dan melantik 151 pejabat di kantor Pemda II. Pelantikan ini mencakup berbagai tingkatan dan jenis jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Rincian pejabat yang dilantik terdiri dari 12 pejabat administrator, 21 pejabat pengawas, serta tiga orang yang mendapatkan penugasan tambahan sebagai kepala puskesmas. Selain itu, ada tujuh koordinator wilayah pendidikan dan 108 orang pejabat fungsional.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 800.1.3.3/Kep.1028-bkpsdm/2026. Keputusan tersebut mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta Pemberian Tugas Tambahan.

Komitmen Terhadap Integritas dan Anti-Transaksional

Bupati Aep Syaepuloh dengan tegas menyatakan komitmen Pemkab Karawang terhadap integritas dan transparansi dalam setiap proses pengisian jabatan. Ia memastikan bahwa proses ini bersih dari segala bentuk praktik transaksional.

"Perlu kami tegaskan, tidak ada jual beli jabatan apabila bapak/ibu (pejabat pemkab) ada rezeki, lebih baik berikan kepada yang membutuhkan saja," kata Bupati. Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba melakukan praktik tidak terpuji.

Penegasan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses birokrasi yang adil dan merata. Hal ini juga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

{{caption}}
Istri Dicekik Suami Pakai Seprei hingga Tewas

{{caption}}
Aturan Baru, Lahan Pertanian Diperkuat untuk Swasembada Pangan

{{caption}}
Prabowo Puji Kinerja Petugas Haji

Topik Terkait
{{caption}}
Bupati Bogor Tegaskan Pengisian Jabatan ASN Berbasis Kompetensi, Tolak Praktik Jual Beli Jabatan

Bupati Bogor Rudy Susmanto berkomitmen wujudkan birokrasi bersih dengan pengisian Jabatan ASN Berbasis Kompetensi melalui meritokrasi transparan, menindak tegas praktik menyimpang.

Bupati Bogor
{{caption}}
Pemerintah Murung Raya Lantik 148 Pejabat, Optimalkan Pelayanan Publik Tanpa Unsur Politik

Pemerintah Kabupaten Murung Raya melantik 148 pejabat baru untuk jabatan administrator, pengawas, dan fungsional. Pelantikan pejabat Murung Raya ini bertujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dan menegaskan tidak ada unsur politik dalam penempatan posisi

Pelantikan Pejabat Murung Raya
{{caption}}
Pemkab Aceh Barat Perkuat Integritas ASN, Tegaskan Anti Korupsi Anggaran Daerah

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menekankan pentingnya Integritas ASN dalam mengelola anggaran daerah dan menolak korupsi, serta evaluasi kinerja pejabat secara berkala untuk pelayanan publik yang optimal.

Aceh Barat
{{caption}}
Bupati Jaya S Monong Tekankan Pentingnya Profesionalisme Pejabat Gunung Mas untuk Peningkatan Kinerja

Bupati Gunung Mas Jaya S Monong menegaskan urgensi profesionalisme pejabat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penegasan ini disampaikan usai pelantikan delapan pejabat eselon II/B, menandai komitmen Pemkab terhadap Profesionalisme Pejabat Gunung.

Pembangunan Daerah
{{caption}}
Bupati Karawang Tegaskan Tak Ada Jual Beli Jabatan dalam Mutasi Pejabat Karawang

Bupati Karawang Aep Syaepuloh memastikan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi pejabat Karawang, menekankan penggunaan mekanisme talent pool untuk seleksi yang transparan.

Mutasi Pejabat Karawang
{{caption}}
Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola Pengadaan Energi Demi Transparansi dan Ketahanan Nasional

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

akuntabilitas
{{caption}}
Ombudsman Maluku Buka Posko Pengaduan SPMB 2026, Pastikan Transparansi Penerimaan Murid Baru

Ombudsman RI Perwakilan Maluku resmi membuka Posko Pengaduan SPMB 2026 di Ambon, memastikan proses penerimaan murid baru berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.

akuntabilitas
{{caption}}
Yusril: Tak Ada Jabatan Kebal Hukum, Integritas Pelayanan Publik Harga Mati

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Ini demi Integritas Pelayanan Publik dan kepercayaan masyarakat.

hukum
{{caption}}
Pemkab Sleman Tegaskan Transparansi Penanganan Kasus Meninggalnya Pasien Anak di RSUD Prambanan

Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen penuh terhadap transparansi penanganan kasus meninggalnya pasien anak berusia tiga tahun di RSUD Prambanan, dengan melibatkan berbagai pihak dan audit independen untuk keadilan.

audit medis
{{caption}}
BPJS Kesehatan Perkuat Komitmen Transparansi dan Responsivitas Layanan Melalui Kemitraan Media

BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk menjadi lebih transparan dan responsif dalam pelayanan kesehatan, memperkuat kemitraan dengan media sebagai jembatan informasi penting bagi publik.

bpjs kesehatan
{{caption}}
Presiden Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis Harus Bersih dari Korupsi

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan, menyusul pencopotan Kepala BGN.

bgn
{{caption}}
Wamendagri Wiyagus: PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, tapi Juga Pelayanan Publik

Wiyagus mengatakan, integritas merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan bersama.

integritas
{{caption}}
Kemenkum Edukasi Hukum Mahasiswa Pertanian di Medan Tingkatkan Integritas dan Wawasan

Kemenkum Sumatera Utara gencar melakukan edukasi hukum bagi mahasiswa pertanian di Medan, bertujuan membentuk generasi berintegritas tinggi dan sadar hukum untuk masa depan bangsa.

edukasi hukum
{{caption}}
PDIP Dukung Penegakan Hukum Dugaan Korupsi Eks Pimpinan BGN

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyuarakan dukungan penuh terhadap penegakan hukum terkait dugaan korupsi tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), menyerukan transparansi dan akuntabilitas.

anti korupsi
{{caption}}
Wali Kota Ambon Gelar Pendidikan Antikorupsi di Unpatti: Dorong Generasi Muda Kawal Pemerintahan Bersih

Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena berikan pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa Fisip Unpatti, menanamkan integritas dan dorong generasi muda kawal pemerintahan. Simak upaya Pemkot Ambon dalam pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.

asn
{{caption}}
Penguatan Otonomi Digital Jadi Strategi Masa Depan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Akuntabel

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona tegaskan **penguatan otonomi digital** sebagai strategi masa depan pelayanan publik di Indonesia, demi layanan yang lebih responsif, transparan, dan inklusif.

birokrasi
{{caption}}
ACFFEST 2026 dan Ruang Nonton Perkuat Edukasi Antikorupsi Keluarga Lewat Film Interaktif

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

acffest 2026