Edukasi Hukum

Mahkamah Agung (MA) berharap seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia responsif menggenjot sosialisasi KUHP, KUHAP Baru, dan UU Penyesuaian Pidana kepada masyarakat.

Polda Jambi mengungkapkan adanya 45 kasus Konflik SAD Jambi atau Orang Rimba dalam lima tahun terakhir. Upaya penguatan stabilitas sosial dan edukasi hukum digencarkan untuk melindungi hak-hak mereka.

Kejaksaan Tinggi Aceh gencar mengedukasi pelajar SMA melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk membentengi mereka dari kejahatan siber dan memperkuat perlindungan anak digital di era serba digital ini.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) melatih 19 paralegal angkatan IV untuk memperluas akses keadilan hukum berbasis HAM, membekali mereka dengan pemahaman komprehensif.

Kantor Imigrasi Madiun telah menetapkan Desa Klumutan sebagai Desa Binaan Imigrasi Madiun. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah tindak pidana perdagangan orang.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan meminta peran Posbankum diperkuat sebagai ujung tombak edukasi hukum, terutama dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya.

Kejaksaan Negeri Sukamara gencar edukasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terkait pencegahan risiko hukum perbankan. Ini penting untuk memastikan tata kelola yang akuntabel dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Kejaksaan Negeri Cianjur aktif menggelar program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk membekali pelajar dengan pemahaman hukum sejak dini. Simak bagaimana upaya ini mencegah pelanggaran hukum di kalangan remaja.

Kepolisian bersama pihak sekolah menggelar sosialisasi hukum dan Kamtibmas di kalangan pelajar Pati, khususnya di Kecamatan Sukolilo, sebagai upaya preventif membentengi generasi muda dari ancaman kenakalan remaja dan dampak hukum.

Kejaksaan Negeri Bukittinggi menyoroti dominasi kasus narkotika di awal 2026, menunjukkan tantangan serius dalam penegakan hukum. Simak upaya penegakan hukum dan pencegahan yang terus digencarkan untuk menekan angka kasus narkotika Bukittinggi.

Bapas Tanjungpandan meluncurkan program 'Bekisah' di SMPN 6 untuk membangun kedekatan dan mencegah kenakalan remaja, termasuk bullying dan narkoba, demi lingkungan sekolah yang aman.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum Nagari sebagai garda terdepan penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal, mengurangi beban pengadilan dan mempercepat akses keadilan.

Kanwil Kemenkum Jateng serius mendorong pembentukan Posbakum di tingkat desa dan kelurahan di Grobogan. Upaya ini bertujuan mendekatkan akses keadilan dan edukasi hukum bagi masyarakat.

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) gencar sosialisasikan kunci Pencegahan TPPO. Dengan Kepri masuk 10 besar provinsi penyumbang korban, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk deteksi dini.

Polda Kalsel bersama Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (Perwira) berkolaborasi memberikan pemahaman hukum bagi pelaku UMKM di Kalimantan Selatan. Simak mengapa edukasi hukum ini krusial untuk kemajuan UMKM.