Anti Korupsi

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah gencar mendorong **transparansi anggaran desa** melalui pemasangan papan informasi masif, menunjukkan komitmen terhadap tata kelola bersih dan akuntabel demi kepercayaan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mendesak Reformasi TNI Polri secara berkelanjutan, menekankan pentingnya aparat melayani masyarakat dan bebas dari keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti penyelundupan, narkoba, dan judi.

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menindak tegas pejabat yang terindikasi menyelewengkan uang rakyat, menegaskan tidak ada toleransi meski ada kedekatan pribadi.

Peter Magyar kini resmi menjabat Perdana Menteri Hungaria setelah dilantik pada Sabtu, mengakhiri 16 tahun kepemimpinan Viktor Orban dan membawa harapan baru bagi hubungan dengan Uni Eropa.

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Hambalang, membahas evaluasi transaksi keuangan demi tata kelola negara yang bersih dan akuntabel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahan korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan, melalui program keluarga berintegritas.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Cimahi menjaga integritas dan bekerja sesuai aturan menyusul dugaan korupsi di Dinas Tenaga Kerja, menegaskan pentingnya Integritas ASN Cimahi.

KPK dan ACC Sulawesi membekali pemuda dengan Pendidikan Antikorupsi via YIC. Ini untuk tingkatkan peran masyarakat berantas korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa yang rentan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan istimewa bagi keluarga dari 81 tahanan kasus korupsi untuk bertemu langsung saat Lebaran 2026, menegaskan komitmen KPK Lebaran Tahanan pada nilai kemanusiaan dan hak asasi. Kebijakan ini bertujuan m

Khatib Romadlon menegaskan korupsi musuh peradaban yang merusak tatanan sosial dan mengkhianati Tuhan, menyerukan hijrah kolektif di momen Idul Fitri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sumber uang yang disetorkan kepada Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman, termasuk potensi keterlibatan pihak swasta dalam kasus pemerasan THR ini.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan keras kepala daerah dari partainya untuk tidak terlibat korupsi, menyusul penangkapan Bupati Cilacap oleh KPK.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menekankan pentingnya Integritas ASN dalam mengelola anggaran daerah dan menolak korupsi, serta evaluasi kinerja pejabat secara berkala untuk pelayanan publik yang optimal.

Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc. resmi didapuk sebagai Ketua Baznas RI periode 2026-2031, menggantikan Noor Achmad, dengan komitmen kuat untuk melanjutkan program kebaikan dan memerangi korupsi sesuai amanah Presiden RI.

Pemerintah Kota Mataram kembali mengeluarkan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran Idul Fitri 1447 H, menegaskan komitmen menjaga integritas ASN dan status kota anti-korupsi.

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengeluarkan larangan tegas bagi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerima parsel Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah/2026, menegaskan komitmen Pemkot Mataram terhadap Larangan Parsel Pejabat Mataram dan birokrasi.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai perintahkan penguatan fungsi kepatuhan internal dan digitalisasi guna cegah praktik koruptif serta pastikan kelancaran arus barang jelang Lebaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik, guna menjaga integritas dan akuntabilitas aset negara. Larangan KPK Larang Kendaraan Dinas ini berlaku bagi se