KPK Perkuat Peran Keluarga Cegah Korupsi di Sulawesi Selatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahan korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan, melalui program keluarga berintegritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggaungkan pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Fokus utama kali ini adalah wilayah Sulawesi Selatan, di mana KPK menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) keluarga berintegritas. Kegiatan ini bertujuan memperkuat komitmen antikorupsi dari lingkungan terdekat para pejabat daerah.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyampaikan bahwa keluarga harus menjadi pengingat pertama bagi pejabat. Mereka diharapkan menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab publik. Namun, ia juga menyoroti kasus di mana keluarga justru menjadi pendorong terjadinya praktik korupsi.

Bimtek ini melibatkan pasangan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih. Pencegahan korupsi melalui pendekatan keluarga dinilai sangat strategis dan efektif.

Membangun Integritas dari Lingkungan Terdekat

KPK menyadari bahwa banyak kasus korupsi melibatkan anggota keluarga, baik sebagai kolaborator maupun pendorong utama. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus menyasar lingkungan keluarga sebagai pihak terdekat pejabat. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran antikorupsi sejak dini.

Dalam kegiatan bimbingan teknis tersebut, pasangan kepala OPD di Sulawesi Selatan diajak untuk menyusun rencana aksi bersama. Rencana ini mencakup komitmen untuk menjaga integritas dalam keluarga. Langkah konkret yang didorong adalah membuat deklarasi terbuka, termasuk melalui media sosial, agar masyarakat dapat turut mengawasi.

Selain itu, para pejabat juga didorong untuk memanfaatkan kewenangan mereka dalam membangun sistem kerja yang transparan. Mereka diharapkan menciptakan lingkungan yang berintegritas di instansi masing-masing. Salah satunya adalah melalui penyusunan aturan internal yang secara tegas menolak praktik di luar ketentuan yang berlaku.

Gratifikasi dan Batasan Kewenangan Pejabat

KPK turut menekankan pemahaman mendalam mengenai gratifikasi kepada para peserta Bimtek. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam bentuk apa pun kepada pejabat publik yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Pemahaman yang jelas tentang hal ini sangat krusial untuk menghindari pelanggaran.

Wawan Wardiana menjelaskan bahwa ucapan terima kasih tanpa disertai pemberian tidak menjadi masalah. Namun, jika ada pemberian yang menyertai, hal itu termasuk dalam kategori gratifikasi. Pejabat diimbau untuk menolak segala bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, termasuk dari keluarga jika berkaitan dengan jabatan.

Jika penolakan tidak memungkinkan, penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan. Laporan dapat disampaikan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau langsung kepada KPK. Mekanisme pelaporan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pejabat.

Tindak Lanjut dan Harapan Pencegahan Korupsi

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan yang diselenggarakan KPK ini. Menurutnya, Bimtek tersebut memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan gratifikasi yang selama ini sering dianggap abu-abu. Edukasi ini sangat bermanfaat bagi pejabat dan keluarga mereka.

Hasil dari bimbingan teknis ini akan ditindaklanjuti dengan berbagai program konkret ke depan. Program-program tersebut meliputi kampanye keluarga antikorupsi serta penyusunan slogan integritas. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga akan terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sadar antikorupsi.

Melalui pendekatan berbasis keluarga ini, diharapkan upaya pencegahan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah membentuk budaya integritas yang kuat di kalangan birokrasi dan masyarakat Sulawesi Selatan. Ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Sumber: AntaraNews