Perkuat Integritas dan Budaya Antikorupsi, Pemkab Badung Gelar Sosialisasi Bersama KPK

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memperkuat integritas dan budaya antikorupsi di kalangan ASN melalui sosialisasi rangkaian Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, bertujuan wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, secara aktif memperkuat integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) mereka. Upaya ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi yang merupakan bagian dari Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan internal yang kokoh. Ia juga berupaya menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya integritas dan budaya antikorupsi di antara seluruh jajaran ASN. Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Badung.

Kegiatan sosialisasi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menjadi krusial dalam memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur pemerintah. Bupati Adi Arnawa menjelaskan bahwa seringkali kesalahan interpretasi regulasi menjadi pemicu praktik korupsi atau gratifikasi. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap setiap aturan sangat diperlukan untuk mencegah hal tersebut.

Membangun Tata Kelola Bersih Melalui Sinergi dan Pengawasan

Bupati Adi Arnawa lebih lanjut menjelaskan bahwa sinergitas antara pemerintah daerah dan KPK memegang peranan penting dalam memperkuat implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP). Program MCP ini dirancang untuk memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan komprehensif.

Terdapat delapan area utama yang menjadi prioritas perhatian dalam implementasi MCP di Kabupaten Badung. Area-area tersebut mencakup perencanaan pembangunan, pengelolaan aset daerah, proses perizinan, pengelolaan keuangan daerah, hingga tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Fokus pada area-area ini bertujuan untuk menutup celah potensi terjadinya praktik korupsi.

Pemerintah Kabupaten Badung juga secara tegas meminta seluruh ASN dan masyarakat untuk terus menjaga kejujuran dan menolak segala bentuk suap. Pelaporan gratifikasi juga menjadi salah satu kunci penting dalam upaya mewujudkan Badung yang bersih dan berintegritas. Komitmen ini sejalan dengan semangat 'Badung Berintegrasi' untuk mencapai tata pemerintahan yang profesional, transparan, dan berdaya saing global.

Mencegah Korupsi: Tiga Langkah Utama dan Budaya Integritas

Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK, Sugiarto, menekankan bahwa korupsi bukan hanya sekadar penyimpangan finansial, tetapi juga merupakan hilangnya nilai kejujuran dan tanggung jawab moral. Pandangan ini menggarisbawahi dampak korupsi yang lebih luas, tidak hanya pada kerugian materiil tetapi juga pada kerusakan moral dan etika dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus dimulai dari penanaman nilai-nilai luhur.

Menurut Sugiarto, pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui tiga langkah utama yang harus diterapkan oleh setiap individu. Langkah-langkah tersebut meliputi tidak menjadi korban praktik korupsi, tidak menjadi pelaku korupsi, serta menanamkan nilai integritas yang kuat dalam diri dan organisasi. Pendekatan ini menekankan peran aktif setiap individu dalam menciptakan lingkungan yang antikorupsi.

KPK mengajak seluruh jajaran ASN untuk membangun budaya kerja yang berintegritas dengan memegang teguh prinsip, "Mari biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa." Prinsip ini mendorong perubahan pola pikir dan perilaku, dari kebiasaan yang mungkin tidak sesuai aturan menjadi kebiasaan yang menjunjung tinggi kebenaran dan etika. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang jujur dan bertanggung jawab di seluruh instansi pemerintah.

Sumber: AntaraNews