Tata Kelola Pemerintahan

DPRD Kabupaten Kapuas memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas atas keberhasilannya mempertahankan Opini WTP Kapuas ke-8 dari BPK RI Perwakilan Kalteng, menandakan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Indeks Reformasi Birokrasi Sumbar terus menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 89,32 dengan predikat A- pada 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemprov Sumbar dalam pelayanan publik.

Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berhasil melakukan Penyelamatan Aset Bone Bolango berupa kendaraan dinas senilai Rp1,67 miliar melalui jalur bantuan hukum non litigasi, memastikan tata kelola transparan dan pelayanan publik optimal.

Kementerian Dalam Negeri bersama Garuda TV akan menyelenggarakan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, sebuah penghargaan untuk pemda yang inovatif dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan nasional.

Sejumlah tokoh senior Kalimantan Timur yang tergabung dalam MPKT harapkan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk sampaikan keprihatinan tata kelola pemerintahan Kaltim.

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Hambalang, membahas evaluasi transaksi keuangan demi tata kelola negara yang bersih dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Banjar bersiap menggelar Pilkades Serentak di 20 desa, langkah strategis untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Pemkab Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan masuk jajaran tujuh terbaik nasional dalam Evaluasi LPPD 2024, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik prima.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Cimahi menjaga integritas dan bekerja sesuai aturan menyusul dugaan korupsi di Dinas Tenaga Kerja, menegaskan pentingnya Integritas ASN Cimahi.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengeluarkan instruksi baru mengenai penggunaan kendaraan dinas operasional. Kebijakan ini bertujuan mendorong efisiensi anggaran daerah, khususnya terkait bahan bakar dan pemeliharaan, dengan mewajibkan pejabat berbagi ke

Referendum konstitusi terbaru di Kazakhstan menunjukkan komitmen kuat negara tersebut terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan partisipasi publik tinggi dan dukungan mayoritas terhadap perubahan fundamental.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pelatihan policy brief, memastikan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengajak masyarakat aktif menggunakan SP4N LAPOR Barito Utara sebagai sarana resmi pengaduan, demi peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan transparan.

DPRD dan Pemerintah Kota Madiun resmi menyepakati 17 rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi Perda Madiun, menandai langkah maju dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan kota.

Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menghindari penyalahgunaan fasilitas penting ini.

Wali Kota Probolinggo Aminuddin menegaskan komitmennya terhadap transparansi keuangan daerah dengan mendukung penuh proses audit LKPD unaudited tahun anggaran 2025 oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menekankan pentingnya Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas sebagai upaya optimalisasi penggunaan keuangan daerah, membuat pembaca penasaran bagaimana langkah konkretnya untuk penghematan.

Pemprov Kalbar raih 24 penghargaan nasional sepanjang 2025. Capaian Penghargaan Pemprov Kalbar ini bukti sinergi kuat dalam tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel.

Pemkab Probolinggo melakukan akselerasi besar-besaran menindaklanjuti rekomendasi KPK, fokus pada penguatan regulasi dan administrasi akuntabel untuk meningkatkan indeks pencegahan korupsi daerah.